Pemerintah Alihkan Kelebihan Kas ke Bank dan SBN

Penempatan kelebihan kas negara pada perbankan berpotensi memperkuat likuiditas dan mendukung pertumbuhan kredit, tetapi juga menghadirkan risiko ketika pemerintah menarik dana untuk membiayai belanja APBN. Kebijakan ini menjadi perhatian investor perbankan setelah pemerintah menerbitkan PMK Nomor 67 Tahun 2026, dilansir dari Keuangan. Dalam riset 9 Oktober 2026, analis Mirae Asset Sekuritas Muhammad Nurkholis Syafruddin menyoroti perubahan mekanisme pengelolaan kas pemerintah pusat.

Aturan tersebut menggantikan PMK Nomor 44 Tahun 2024 dan mengatur penempatan kelebihan kas, termasuk Saldo Anggaran Lebih (SAL), pada bank umum serta Surat Berharga Negara (SBN). PMK Nomor 67 Tahun 2026 mencerminkan pendekatan yang lebih aktif dalam mengelola dana pemerintah. Selain mempertimbangkan imbal hasil, pemerintah turut memperhatikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah, keberlanjutan fiskal, dan mitigasi risiko pasar.

Salah satu perubahan utamanya adalah penghapusan Bank Indonesia (BI) dari daftar tujuan penempatan investasi kelebihan kas. Sebelumnya, PMK Nomor 44 Tahun 2024 secara eksplisit memperbolehkan penempatan dana pada BI, bank umum, SBN, serta instrumen jangka pendek lainnya.

Dalam ketentuan baru, penempatan dana difokuskan pada bank umum dan SBN. Pilihan instrumennya mencakup simpanan pada bank konvensional maupun syariah, pembelian SBN secara langsung, transaksi reverse repo, serta instrumen lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Meski ruang penempatan investasi berubah, pemerintah tetap diwajibkan memelihara saldo kas minimum di BI untuk membiayai kebutuhan operasional negara. Kewajiban tersebut mengacu pada PMK Nomor 90 Tahun 2009 mengenai Saldo Kas Minimal pada Rekening Kas Umum Negara (RKUN) di bank sentral.

Berdasarkan pengaturan bersama Kementerian Keuangan dan BI pada 2009 yang dirujuk dalam regulasi tersebut, batas minimum saldo rupiah yang umum disebutkan adalah Rp 2 triliun. Dana pemerintah yang melampaui batas minimum dapat dialihkan ke rekening penempatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengalaman Vietnam menunjukkan manfaat dan risiko

Pengalaman Vietnam memberikan gambaran mengenai pengaruh simpanan pemerintah terhadap kemampuan pendanaan bank milik negara. Pada akhir 2025, tiga bank BUMN terbesar di negara tersebut menerima simpanan State Treasury atau perbendaharaan negara senilai VND 406,5 triliun. Jumlah simpanan itu bertambah menjadi VND 559,8 triliun pada Maret 2026, sebelum sedikit berkurang menjadi VND 554,4 triliun pada Juni 2026.

Porsinya terhadap total simpanan gabungan, yang meliputi dana nasabah, lembaga kredit lain, dan perbendaharaan negara, naik dari 5,6% pada akhir 2025 menjadi 7,3% pada Juni 2026. Tambahan dana tersebut membantu bank-bank BUMN Vietnam menyediakan pendanaan untuk pertumbuhan kredit. Keberadaan simpanan pemerintah juga mengurangi tekanan persaingan antarbank dalam mengumpulkan dana dari masyarakat.

Pengaruhnya terlihat pada rasio pinjaman terhadap simpanan atau loan-to-deposit ratio (LDR). Per Juni 2026, LDR BIDV tercatat 89,7%, tetapi akan mencapai 96,1% apabila simpanan perbendaharaan negara tidak diperhitungkan.

Pola serupa terlihat di dua bank lainnya. LDR Vietcombank meningkat dari 76,3% menjadi 83%, sedangkan rasio VietinBank bertambah dari 82,9% menjadi 89,3% ketika simpanan pemerintah dikeluarkan dari perhitungan. Perbedaan tersebut memperlihatkan besarnya kontribusi dana pemerintah terhadap struktur pendanaan bank.

Simpanan itu menjadi penyangga likuiditas, tetapi sekaligus membuat kondisi pendanaan lebih sensitif terhadap keputusan pemerintah untuk menarik dananya. Risikonya terlihat lebih jelas apabila penghitungan LDR hanya menggunakan simpanan nasabah, tanpa memasukkan simpanan lembaga kredit lain maupun perbendaharaan negara. Dengan pendekatan tersebut, rasio ketiga bank Vietnam akan melampaui 100%, termasuk Vietcombank yang memiliki LDR terendah di antara ketiganya.

Likuiditas bank Indonesia menghadapi risiko penarikan SAL

Di Indonesia, penempatan SAL dalam beberapa waktu terakhir dinilai terkonsentrasi pada bank-bank BUMN, meskipun PMK Nomor 67 Tahun 2026 membuka peluang penempatan pada bank umum secara lebih luas. Menurut Muhammad Nurkholis Syafruddin, konsentrasi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan apabila pemerintah menarik dana dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan belanja APBN.

Data industri perbankan menunjukkan LDR mencapai 92,7% per Agustus 2026. Namun, setelah penempatan SAL dikeluarkan dari perhitungan, rasio tersebut meningkat menjadi 97,2%. Menurut Mirae Asset Sekuritas, selisih kedua angka itu menunjukkan bahwa dana pemerintah turut menopang likuiditas sistem perbankan. Jika penempatan tersebut ditarik, bank harus mencari sumber pendanaan pengganti yang berpotensi memperketat persaingan penghimpunan simpanan dan meningkatkan biaya dana.

Situasi ini membuat Mirae Asset Sekuritas tetap selektif dalam memilih saham perbankan, terutama di tengah risiko penarikan dana pemerintah dan kemungkinan kenaikan biaya pendanaan. Sekuritas tersebut mempertahankan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) sebagai pilihan utama di sektor perbankan.

BBCA dan BRIS menjadi pilihan utama

BBCA dinilai memiliki posisi yang didukung likuiditas memadai serta biaya dana atau cost of fund (CoF) yang stabil. Kedua faktor tersebut menjadi penopang ketika persaingan mendapatkan dana dari masyarakat semakin ketat.

Sementara itu, daya tarik BRIS dikaitkan dengan prospek pertumbuhan pembiayaan syariah yang kuat, keekonomian pembiayaan emas yang menarik, serta kemampuan menghasilkan modal yang semakin baik.

Implementasi PMK Nomor 67 Tahun 2026 menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan investor saat menilai prospek saham perbankan. Penempatan kelebihan kas negara dapat membantu menjaga likuiditas dan mendukung pertumbuhan kredit, tetapi dampaknya terhadap setiap bank bergantung pada distribusi dana, kebutuhan belanja pemerintah, dan kemampuan mengantisipasi penarikan dana.