Kejagung Serahkan Tersangka Kasus Motor Listrik MBG

Potensi pemulihan kerugian negara sebesar Rp 863,8 miliar menjadi perhatian dalam perkara dugaan korupsi pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dilansir dari Nasional, pelelangan sebagian kendaraan dipandang sebagai salah satu opsi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum.

Perkara yang melibatkan pengadaan 19.269 unit kendaraan untuk Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut telah memasuki tahap penuntutan. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan lima tersangka beserta barang bukti kepada tim penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat (9/10/2026).

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menjelaskan bahwa motor listrik yang tercatat sebagai inventaris BGN tetap merupakan barang milik negara, sekalipun pengadaannya memperoleh fasilitas bebas pajak. Status tersebut membuat penguasaan atau manipulasi kendaraan tanpa hak berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.

Meski pelelangan dinilai dapat menjadi pilihan pemulihan aset, pemindahan barang bukti pada prinsipnya harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaannya juga perlu mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta kebutuhan pembuktian dalam proses hukum.

Abdul Fickar Hadjar menyampaikan bahwa hasil penjualan kendaraan dapat dimanfaatkan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

"Sebagian besar kendaraan dapat dilelang, sementara hasil lelangnya dikembalikan ke kas negara sebagai bagian dari pemulihan kerugian negara," ujar Fickar kepada Kontan, Senin (12/10/2026).

Apabila dana yang terkumpul melalui pelelangan belum mampu menutup seluruh kerugian, pemulihan dapat diteruskan melalui penyitaan harta pribadi pihak yang bertanggung jawab. Menurut Fickar, langkah tersebut bisa ditempuh melalui mekanisme pidana maupun perdata, termasuk perampasan aset berdasarkan ketentuan hukum.

Kendaraan belum dapat dimanfaatkan

Persoalan lain dalam pengadaan ini berkaitan dengan kelengkapan kendaraan yang diserahkan sebagai barang bukti. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa motor listrik tersebut belum dapat digunakan karena tidak memiliki pelat nomor kendaraan dinas.

Dalam keterangannya pada Sabtu (10/10/2026), Anang menjelaskan bahwa ketiadaan pelat nomor tersebut juga berdampak pada pencatatan kendaraan sebagai Barang Milik Negara (BMN).

"Selain itu, seluruh motor listrik roda dua yang diserahkan dilaporkan tidak memiliki pelat nomor kendaraan dinas, sehingga tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan serta tidak dapat dimasukkan ke dalam inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)," kata Anang dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2026).

Rincian pengadaan dan dugaan kerugian negara

Pengadaan yang dilakukan melalui PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) mencakup dua jenis kendaraan, yakni motor trail dan motor skuter atau bebek. Total pengadaan mencapai 19.269 unit, dengan sebagian kendaraan dilaporkan tidak dilengkapi baterai.

Berikut rincian jumlah kendaraan berdasarkan jenis dan kelengkapan baterai yang disebutkan dalam perkara tersebut.

• Motor trail: 13.155 unit.
• Motor skuter atau bebek: 6.114 unit.
• Motor trail tanpa baterai: 5.355 unit.
• Motor skuter atau bebek tanpa baterai: 230 unit.

Besaran kerugian negara tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tertanggal 5 Oktober 2026. Berdasarkan laporan tersebut, dugaan kerugian mencapai Rp 863.846.166.953 atau sekitar Rp 863,8 miliar.

Penyerahan lima tersangka kepada penuntut umum menjadi bagian dari kelanjutan proses hukum perkara pengadaan motor listrik tersebut. Sementara itu, pelelangan kendaraan dan penyitaan aset tetap menjadi opsi pemulihan kerugian yang perlu mengikuti persyaratan hukum serta kebutuhan pembuktian perkara.