Kasus Penyadapan Ilegal Ancam Stabilitas Tiga Poros Kekuasaan

Dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah petinggi Polri dinilai berpotensi mengguncang keseimbangan kekuasaan pemerintahan. Analis Politik Keamanan LAB45 Winda Safitri menyebut perkara ini dapat berdampak pada tiga poros politik, yakni lingkaran Presiden Prabowo Subianto, hubungan Prabowo dengan Joko Widodo, serta faksi internal kepolisian, dilansir dari Nasional.

Dalam keterangannya kepada Kontan.co.id, Rabu (4/11/2026), Winda menilai perkembangan perkara tersebut juga berpotensi memperkuat konsolidasi kekuasaan eksekutif terhadap aparat kepolisian dan institusi penegakan hukum.

Winda mengidentifikasi tiga poros yang berpotensi terdampak langsung oleh perkembangan kasus tersebut.

"Kasus ini akan menyasar pada stabilitas di tiga poros setidaknya, dalam lingkungan lingkaran dalam Prabowo, poros Prabowo-Jokowi, dan faksi internal Polri," ujar Winda Safitri, Analis Politik Keamanan LAB45.

Selain menyentuh dinamika elite pemerintahan, Winda melihat karakter dugaan penyadapan dalam perkara ini memiliki pola campuran. Ia membandingkannya dengan skandal Watergate pada masa Presiden Amerika Serikat Richard Nixon dan praktik penyadapan pada era Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Menurut Winda, sasaran penyadapan dalam perkara yang menyeret Listyo Sigit Prabowo tidak terbatas pada lingkungan pemerintahan, tetapi juga mencakup media dan organisasi masyarakat sipil.

"Yang dilakukan LSP dan kawan-kawan itu campuran karena menyasar juga ke media dan LSM," ujar Winda.

Winda memperkirakan Presiden memiliki ruang untuk mengendalikan eskalasi perkara melalui penguatan kendali eksekutif terhadap aparat, terutama Polri. Salah satu langkah yang berpotensi dilakukan ialah penataan atau pembersihan di lingkungan internal kepolisian.

Namun, ia menilai materi hasil penyadapan dapat menjadi faktor yang sulit diprediksi dalam perkembangan kasus. Informasi tersebut berpotensi memunculkan instrumen baru dalam persaingan politik elite.

"Yang bisa menjadi faktor tak terduga itu terkait materi sadapannya sebab bisa jadi senjata politik baru, dan pasti akan berpengaruh ke stabilitas tataran elite," ungkap Winda.

Ia juga memperingatkan bahwa ketegangan antarelite dapat memengaruhi proses pidana sekaligus pembentukan produk legislasi politik. Karena itu, perkembangan penanganan hukum dan respons para pemangku kepentingan melalui kebijakan menjadi bagian penting dalam dinamika perkara.

Untuk menjaga independensi penanganan kasus, Winda mendorong pembentukan mekanisme pengawasan sejak tahap awal. Ia menilai keterlibatan pihak independen diperlukan agar proses pemeriksaan tidak dipengaruhi kepentingan politik.

"Berkaitan dengan pengawasan, sepertinya paling rasional bila membentuk tim independen ataupun gabungan sejak tahap awal, serta transparansi hasilnya ke publik," jelas Winda.

Di luar proses pidana, Winda juga menyoroti kemungkinan pembahasan kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan di DPR. Menurutnya, perkembangan perkara tersebut berkaitan dengan pengaturan kewenangan penyadapan dan mekanisme pengawasannya.

Ia menilai pembahasan regulasi tersebut perlu dicermati, terutama terkait upaya memastikan kewenangan penyadapan berjalan sejalan dengan prinsip akuntabilitas penegakan hukum.