Kadin Dorong Deregulasi untuk Tekan Biaya Industri dan Tarik Investasi

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung rencana pemerintah mempercepat deregulasi untuk menarik investasi domestik di tengah tekanan biaya produksi dan pelemahan daya saing industri. Pada Kamis (22/10/2026), Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Kadin Indonesia Erwin Aksa menyebut pembenahan regulasi diperlukan untuk meringankan beban usaha, terutama bagi industri padat karya, dilansir dari Nasional.

Menurut Erwin, kenaikan biaya bahan baku, energi, logistik, dan komponen produksi lainnya berlangsung bersamaan. Industri yang bergantung pada bahan baku impor menghadapi tekanan lebih besar ketika nilai tukar rupiah melemah.

Erwin menilai sektor tekstil, alas kaki, furnitur, serta makanan dan minuman menghadapi tantangan serius karena kemampuan menaikkan harga jual terbatas. Daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dan persaingan produk impor turut membatasi ruang gerak perusahaan.

Erwin menegaskan bahwa beban industri perlu dinilai secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan upah tenaga kerja.

"Bagi industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, furnitur, serta makanan dan minuman, kenaikan biaya produksi menjadi persoalan serius," ujar Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Kadin Indonesia.

Menurut Erwin, keterbatasan perusahaan meneruskan kenaikan biaya kepada konsumen membuat efisiensi seluruh rantai produksi menjadi semakin penting. Persaingan dengan produk impor juga menambah tekanan terhadap pelaku industri dalam negeri.

"Karena itu, daya saing industri tidak bisa hanya dilihat dari biaya tenaga kerja. Kita harus melihat keseluruhan struktur biaya produksi, mulai dari bahan baku, energi, logistik, produktivitas, hingga kepastian regulasi," ujar Erwin.

Kadin mendorong pemerintah mempercepat penyederhanaan perizinan, menyelaraskan aturan pusat dan daerah, serta mengurangi biaya kepatuhan. Erwin juga meminta pemerintah menjaga harga energi industri tetap kompetitif, memperbaiki efisiensi logistik, dan memastikan kelancaran akses bahan baku serta barang modal.

Menurut Erwin, pengaturan impor perlu mempertimbangkan kebutuhan industri terhadap bahan baku yang belum dapat dipenuhi produsen domestik dari sisi jumlah, kualitas, maupun harga. Dukungan fiskal, percepatan restitusi pajak, pembiayaan modal kerja, serta modernisasi mesin dan teknologi juga dinilai diperlukan untuk memperkuat industri padat karya dan berorientasi ekspor.

Dalam konteks evaluasi biaya usaha, Kadin meminta pemerintah memperhitungkan seluruh komponen yang memengaruhi daya saing industri.

"KADIN juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap keseluruhan beban biaya industri, bukan hanya berfokus pada satu komponen seperti upah," kata Erwin.

Erwin menilai penurunan biaya usaha secara struktural diperlukan agar Indonesia tetap menjadi tujuan investasi manufaktur. Biaya produksi yang lebih kompetitif diharapkan membuka ruang bagi ekspansi industri, peningkatan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja.

"Dengan biaya produksi yang lebih kompetitif, industri diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk melakukan ekspansi, meningkatkan ekspor, dan menciptakan lapangan kerja baru," ujar Erwin.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai perbaikan regulasi penting untuk memperkuat iklim investasi. Menurutnya, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko atau Online Single Submission (OSS), tetapi pelaksanaannya masih menghadapi kendala.

Yusuf menjelaskan bahwa hambatan investasi dapat muncul pada aturan pelaksana dan proses administrasi. Persetujuan teknis kementerian, kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, izin penggunaan kawasan hutan, dan pengaturan impor masih dapat melibatkan banyak instansi yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Akibatnya, permohonan melalui OSS masih berpotensi tertahan karena membutuhkan persetujuan tambahan. Yusuf menilai keberhasilan deregulasi perlu diukur berdasarkan pengalaman nyata investor dalam mengurus izin hingga menjalankan usaha.

"Ukuran yang lebih relevan adalah waktu, biaya, dan kepastian yang dibutuhkan investor sejak mengajukan izin sampai mulai beroperasi," ujar Yusuf Rendy Manilet, ekonom CORE Indonesia.

Selain proses administrasi, Yusuf menyoroti konsistensi kebijakan sebagai faktor yang memengaruhi kepastian investasi. Perubahan aturan yang mendadak dapat mengubah perhitungan usaha yang telah disusun investor.

"Perubahan aturan perpajakan, royalti, kuota bahan baku, maupun ketentuan sektoral secara mendadak dapat mengubah perhitungan investasi yang telah disusun pelaku usaha," ujar Yusuf.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebelumnya menyatakan deregulasi tetap menjadi prioritas pemerintah untuk mempermudah investasi. Ia menyebut reformasi regulasi telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki iklim investasi nasional.

"Kalau hukum sekarang kita sudah sangat baik ya pencapaian terjadi deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah, di bawah arahan Bapak Presiden untuk mempermudah semua regulasi, tidak menghambat investasi, semua kita lakukan sekarang," ujar Supratman Andi Agtas di Istana Kepresidenan pada Rabu (22/10/2026).

Supratman mencontohkan penyederhanaan tata kelola penyaluran pupuk sebagai salah satu hasil reformasi regulasi. Kementerian Hukum juga telah mengurangi jumlah peraturan menteri yang dikelolanya melalui pencabutan dan penyelarasan sejumlah ketentuan.

"Di beberapa undang-undang mulai dari reformasi regulasi di bidang penyaluran pupuk sudah terjadi. Kemudian di Kementerian Hukum juga kita melakukan deregulasi dari beberapa permenkum, yang tadinya jumlahnya 153 sekarang jadi 35. Ada yang kami cabut, jadi kita sinkronkan semua," ungkap Supratman.