JPPI Soroti Wacana Siswa Tak Otomatis Naik Kelas

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menanggapi wacana Kemendikdasmen yang menyebut siswa tidak lagi otomatis naik kelas mulai 2027. Dilansir dari Detikcom, ia menilai kebijakan itu harus dikaji karena berkaitan dengan kualitas sistem pendidikan dan hak anak.

Ubaid menyebut persoalan utama bukan sekadar kenaikan kelas, melainkan layanan pendidikan yang harus mampu mendukung seluruh murid. Ia mempertanyakan penyebab ketika siswa mengalami kesulitan belajar dalam sistem yang ada.

"Jadi pemerintah itu wajib memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi semua anak Indonesia. Jadi, pertanyaan saya, kalau ada anak misalnya kelas 1 SD tidak bisa membaca, itu yang disalahkan siapa? Karena anaknya yang bodoh atau metode pembelajaran atau sistem pembelajaran yang buruk?" ujar Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI.

Ubaid menilai terdapat masalah pada sistem pembelajaran, kurikulum, buku, dan kompetensi guru yang perlu diperbaiki sebelum murid dikenai dampak kebijakan kenaikan kelas.

"Sistem pembelajaran kita buruk, kurikulum kita buruk, kemudian kompetensi guru kita juga buruk. Kalau sistem pembelajarannya buruk, kurikulumnya buruk, bukunya buruk, kompetensi gurunya juga buruk, yang dihukum kok siswanya? Saya mencium ada aroma ketidakadilan di situ," ujar Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI.

Ia kembali menyoroti bahwa kebijakan kenaikan kelas berkaitan dengan persoalan mendasar pendidikan. Menurut Ubaid, perhatian pemerintah perlu diarahkan pada perbaikan sistem yang memengaruhi kemampuan belajar siswa.

"Kita lupa dengan masalah yang dihadapi oleh pendidikan kita dewasa ini. Itu masalah kebijakan ini," ujar Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI.

Ubaid juga membahas kondisi sebagian siswa yang memiliki kemampuan akademik karena mendapat dukungan tambahan dari luar sekolah. Ia menilai akses tersebut tidak dimiliki semua anak.

"Dalam banyak kasus juga, anak-anak kelas 1 sudah bisa baca, itu ikut kursus di luar sekolah. Jadi, dia bukan jago matematika karena diajarin guru di sekolah, bukan diajarin baca oleh guru di sekolah, tapi dia kursus di luar," ujar Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI.

Menurut Ubaid, perbedaan akses tambahan belajar dapat berdampak pada siswa yang hanya mengandalkan pembelajaran di sekolah. Ia mengaitkannya dengan risiko murid tidak naik kelas dalam sistem yang belum merata.

"Nah itu nanti dampaknya adalah anak-anak yang tidak punya uang untuk kursus di luar, lalu mengikuti sistem yang ada di sekolah yang buruk dan tidak maksimal dalam pembelajarannya itu, dia akan tidak naik kelas," ujar Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI.

Ubaid menyatakan kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas perlu dipertimbangkan kembali karena menurutnya dapat memengaruhi keadilan bagi anak yang bergantung pada sekolah sebagai tempat berkembang.

"Jadi menurut saya harus perlu dipikirkan ulang kebijakan ini, karena kebijakan ini akan menciderai keadilan bagi anak-anak yang mengandalkan sistem sekolah untuk dia bisa bertransformasi," ujar Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI.

Ia menjelaskan mayoritas masyarakat Indonesia masih mengandalkan sekolah untuk memperoleh pendidikan karena dukungan belajar di rumah tidak selalu tersedia.

"Artinya, belajar dengan bapak ibunya di rumah itu tidak memungkinkan. Mayoritas rakyat Indonesia mengandalkan transformasi ada di sekolah," ujar Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI.

Ubaid menilai sekolah perlu didukung guru berkompetensi, ekosistem pendidikan yang baik, dan sistem pembelajaran yang mampu membantu seluruh murid tanpa bergantung pada layanan tambahan berbayar.

"Dan itu hanya bisa diakses oleh orang-orang yang punya resource saja, yang bisa kursus bahasa Inggris mahal itu yang punya uang," ujar Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI.

Ia menilai masalah kemampuan siswa tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan belajar. Ubaid mempertanyakan pihak yang seharusnya bertanggung jawab ketika sistem pendidikan belum mendukung perkembangan murid.

"Kenapa Indonesia sampai SMA belajar Bahasa Inggris dari kelas 1 SD nggak bisa ngomong Inggris? Ya karena lingkungannya tidak mendukung, sistemnya buruk, gurunya juga tidak kompeten. Jadi si anak tadi itu nggak bisa Bahasa Inggris karena dia bodoh atau sistemnya yang buruk.

Kalau sistemnya buruk, kenapa yang dihukum anaknya itu? Di situ letak masalahnya," ujar Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI.