Jerman Minta Pejabat Anggap iPhone Telah Diretas

Ancaman penyadapan digital terhadap pejabat pemerintahan Jerman meningkat setelah sejumlah pengguna iPhone menerima pemberitahuan keamanan dari Apple. Pemerintah setempat meminta para penerima peringatan memperlakukan perangkat mereka sebagai ponsel yang kemungkinan sudah berhasil disusupi. Dilansir dari Medcom, Kantor Federal untuk Keamanan Informasi Jerman (BSI) telah mengeluarkan pemberitahuan mendesak pada akhir pekan sebelumnya.

Imbauan tersebut ditujukan kepada pejabat dan anggota parlemen yang memperoleh notifikasi resmi Apple sejak Kamis. Pemerintah Jerman menilai ancaman tersebut perlu ditangani secara serius karena serangan diduga melibatkan perangkat lunak pengintai canggih yang memiliki keterkaitan dengan dukungan negara. Penyelidikan juga dilakukan untuk mengetahui asal-usul dan cakupan insiden.

Stefan Kornelius, juru bicara Kanselir Friedrich Merz, menyampaikan sikap pemerintah mengenai ancaman keamanan perangkat tersebut pada Senin, 2 November 2026.

"Pemerintah Federal menanggapi insiden dan peringatan ini dengan sangat serius. Harus diasumsikan bahwa perangkat-perangkat tersebut mungkin telah diretas," ujar Stefan Kornelius. Menurut Kornelius, aparat terkait sedang melakukan penyelidikan secara intensif sekaligus memberikan pendampingan kepada pihak-pihak yang terkena dampak. Meski demikian, pemerintah belum mengungkap seluruh identitas sasaran yang diduga menjadi target operasi tersebut.

Salah satu informasi yang belum dipastikan adalah kemungkinan keterlibatan Kanselir Friedrich Merz sebagai target serangan. Kornelius tidak memberikan keterangan mengenai hal tersebut. Sementara itu, Apple belum menyampaikan tanggapan resmi terkait insiden keamanan ini.

Serangan Zero-Click Memungkinkan Penyusupan Tanpa Interaksi Pengguna

Metode yang digunakan dalam serangan ini dikenal sebagai zero-click. Teknik tersebut memungkinkan perangkat target terinfeksi spyware tanpa mengharuskan pemiliknya melakukan tindakan tertentu, seperti membuka tautan, mengeklik pesan, ataupun mengunduh dokumen mencurigakan. Karakteristik tersebut membuat serangan zero-click berbeda dari metode peretasan yang mengandalkan kesalahan pengguna.

Dalam kasus ini, proses penyusupan dapat berlangsung secara otomatis tanpa persetujuan maupun interaksi langsung dari pemilik perangkat. Informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa nomor telepon sasaran sudah dapat dimanfaatkan untuk menjalankan serangan. Dengan demikian, pengguna tidak harus terlebih dahulu membuka komunikasi atau berkas tertentu agar perangkatnya menjadi sasaran infeksi.

Identitas pihak yang menjalankan operasi tersebut belum diumumkan secara terbuka. Namun, otoritas keamanan menduga terdapat dukungan negara di balik aktivitas tersebut. Perangkat lunak yang digunakan juga diyakini termasuk kategori spyware komersial dengan kemampuan teknis tingkat lanjut.

Salah satu perangkat pengintai yang dikenal memiliki kemampuan serupa adalah Pegasus, produk perusahaan Israel NSO. Perangkat lunak tersebut mempunyai sejumlah kemampuan untuk mengakses informasi pribadi maupun mengawasi aktivitas pengguna ponsel. Melalui kemampuan penyadapannya, Pegasus dapat mengakses pesan yang telah dienkripsi, memperoleh informasi lokasi, serta mengambil dokumen dan foto dari perangkat sasaran.

Kemampuan lainnya mencakup pengaktifan mikrofon secara tersembunyi untuk merekam percakapan di sekitar ponsel. Berbagai kemampuan tersebut memperlihatkan besarnya risiko yang dapat ditimbulkan spyware canggih terhadap kerahasiaan komunikasi dan informasi pribadi. Karena itu, dugaan penggunaan perangkat pengintai semacam ini menjadi perhatian serius bagi otoritas keamanan Jerman.

Kelompok Peretas Rusia Pernah Menargetkan Infrastruktur Jerman

Ancaman terhadap perangkat pejabat bukan satu-satunya persoalan keamanan digital yang pernah dihadapi Jerman. Sejumlah pejabat pemerintahan dan anggota parlemen sebelumnya juga menjadi sasaran operasi siber yang menargetkan komunikasi serta informasi politik.

Salah satu kejadian terdahulu melibatkan Presiden Parlemen Jerman Julia Klöckner bersama puluhan anggota parlemen lainnya. Mereka pernah menjadi sasaran kampanye phishing yang diarahkan kepada pengguna aplikasi komunikasi terenkripsi Signal. Dalam berbagai insiden keamanan digital yang berkaitan dengan rahasia politik Jerman, kelompok peretas asal Rusia kerap disebut memiliki rekam jejak penting. Salah satu kelompok yang menjadi perhatian adalah APT 28 atau Fancy Bear.

Kelompok tersebut diketahui berada di bawah kendali badan intelijen militer Rusia, GRU. Aktivitasnya pernah dikaitkan dengan sejumlah serangan terhadap institusi politik dan infrastruktur pemerintahan Jerman dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, APT 28 tercatat berada di balik peretasan terhadap Partai Demokrat Sosial Jerman. Kelompok yang sama juga dikaitkan dengan serangan terhadap parlemen Jerman pada 2015.

Insiden 2015 tersebut menyebabkan kebocoran data sebesar 16 gigabita dari komputer milik sejumlah anggota senior parlemen. Informasi yang berhasil diambil menjadi bagian dari persoalan keamanan politik yang kemudian ditangani pemerintah Jerman. Pemerintah Jerman secara resmi menyalahkan Moskow atas serangan terhadap parlemen tersebut pada 2020.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah juga menyampaikan pengaduan diplomatis terkait insiden yang terjadi lima tahun sebelumnya. Selain aktivitas APT 28, jaringan komunikasi aman milik kementerian Jerman yang dikenal sebagai Berlin-Bonn juga pernah mengalami peretasan pada 2016. Serangan tersebut dikaitkan dengan kelompok peretas yang memiliki hubungan dengan FSB Rusia.

Kebocoran dari jaringan komunikasi kementerian itu mencakup sejumlah dokumen rahasia penting. Di antaranya adalah informasi mengenai proses negosiasi Brexit dan perkembangan dinamika perang di Ukraina.

Rangkaian kejadian tersebut menunjukkan bahwa ancaman siber terhadap Jerman tidak hanya menyasar perangkat komunikasi individu, tetapi juga pernah menjangkau sistem pemerintahan dan dokumen strategis. Dugaan penyusupan iPhone pejabat melalui spyware kini menambah daftar persoalan keamanan digital yang sedang dihadapi otoritas negara tersebut.