Ardi Sutedja Dorong Regulasi Anti Spionase Asing

Penguatan pertahanan digital Indonesia membutuhkan payung hukum yang secara khusus mengatur aktivitas spionase dan propaganda asing. Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja K., mendorong pembentukan regulasi tersebut di tengah perhatian terhadap dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana dilansir dari Detik iNET.

Menurut Ardi, perkembangan operasi intelijen telah menciptakan tantangan baru bagi sistem keamanan nasional. Aktivitas tersebut tidak lagi hanya berkaitan dengan penyadapan komunikasi, tetapi juga melibatkan pencurian informasi strategis, intersepsi data, serta manipulasi informasi yang melintasi batas negara.

Kondisi ini dinilai belum sepenuhnya terjangkau oleh perangkat hukum yang berlaku. Ardi melihat hukum pidana konvensional dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih memiliki keterbatasan dalam menangani karakter ancaman intelijen digital.

Karena itu, pembentukan RUU Anti Spionase dan Anti Propaganda dipandang memiliki kepentingan strategis. Aturan khusus diperlukan agar penanganan aktivitas intelijen asing dapat disesuaikan dengan perubahan metode operasi di lingkungan digital.

Dalam keterangannya, Ardi menyampaikan pentingnya momentum pembentukan regulasi tersebut.

"Di sinilah wacana pengesahan RUU Anti Spionase dan Anti Propaganda menemukan momentum dan urgensi strategisnya," ujar Ardi dalam keterangan tertulis yang diterima Detik iNET.

Salah satu aspek yang perlu diperjelas dalam rancangan regulasi tersebut adalah definisi spionase. Menurut Ardi, batasan hukumnya harus mampu mengikuti perkembangan operasi intelijen, termasuk aktivitas Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) atau manipulasi dan intervensi informasi asing.

FIMI menjadi bagian penting dalam pembahasan karena ancaman terhadap kepentingan nasional tidak selalu dilakukan melalui pengambilan data secara langsung. Manipulasi informasi lintas negara juga termasuk aktivitas yang perlu mendapat perhatian dalam kerangka pengaturan tersebut.

Dengan cakupan yang lebih sesuai terhadap karakter ancaman digital, RUU Anti Spionase diharapkan dapat menjadi dasar penanganan operasi intelijen asing yang belum terakomodasi secara memadai oleh ketentuan hukum sebelumnya.

Ardi usulkan pusat koordinasi intelijen lintas sektor

Selain memperkuat aspek hukum, Ardi mengusulkan pembentukan pusat koordinasi intelijen lintas sektor atau fusion center. Fasilitas koordinasi ini dirancang untuk menyatukan kemampuan investigasi dan kewenangan sejumlah lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan nasional.

Lembaga yang diusulkan terlibat dalam mekanisme tersebut meliputi Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), TNI, serta Polri.

Integrasi antarlembaga diharapkan membuat proses pertukaran informasi mengenai ancaman keamanan berlangsung lebih efektif. Dengan koordinasi tersebut, indikasi operasi spionase dapat dikenali lebih awal sebelum menyasar objek strategis negara.

Gagasan fusion center juga menempatkan kerja sama lintas sektor sebagai bagian dari strategi pertahanan digital. Penanganan ancaman tidak hanya mengandalkan kemampuan masing-masing institusi, tetapi juga membutuhkan keterhubungan informasi dan investigasi.

Integrasi tiga regulasi untuk menjaga kedaulatan digital

Ardi turut menekankan bahwa aturan anti-spionase perlu ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang lebih luas. Ia mengusulkan konsep Triangulasi Kedaulatan Digital Nasional yang menghubungkan tiga instrumen regulasi dengan fungsi berbeda.

Ketiga instrumen tersebut terdiri atas Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS), serta RUU Anti-Spionase. Masing-masing memiliki ruang lingkup perlindungan yang saling melengkapi.

Dalam pembagian fungsi tersebut, UU PDP diarahkan untuk menjaga keamanan data pribadi masyarakat. Sementara itu, RUU KKS berperan memperkuat perlindungan infrastruktur digital vital.

Adapun RUU Anti-Spionase difokuskan pada penanganan operasi intelijen asing yang dapat mengancam kepentingan nasional. Ketiga instrumen tersebut diharapkan terhubung melalui pertukaran informasi mengenai ancaman intelijen secara real-time.

Menurut Ardi, keberadaan regulasi saja tidak cukup untuk membangun pertahanan siber yang kuat. Peningkatan kemampuan deteksi dini dan koordinasi antarlembaga juga perlu berjalan bersamaan agar respons keamanan tidak hanya dilakukan setelah sebuah insiden terjadi.

Mekanisme transparansi agen asing menjadi usulan tambahan

Aspek lain yang disoroti adalah kebutuhan untuk mengantisipasi operasi proksi yang berpotensi menyasar tokoh sentral maupun ruang publik. Untuk mendukung upaya tersebut, Ardi mengusulkan penerapan mekanisme transparansi administratif yang disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia.

Model yang menjadi rujukan adalah Foreign Agents Registration Act (FARA) milik Amerika Serikat. Mekanisme tersebut diusulkan untuk diadaptasi sebagai salah satu bagian dari RUU Spionase.

"Guna menekan risiko operasi proksi yang menargetkan tokoh sentral maupun ruang publik, Indonesia dapat mengadopsi mekanisme transparansi administratif ala Foreign Agents Registration Act (FARA) milik Amerika Serikat yang disesuaikan ke dalam RUU Spionase," pungkasnya.