Pemerintah Izinkan Sumur Minyak Rakyat Beroperasi di Tiga Wilayah

Pengelolaan sumur minyak rakyat di Sumatera, Jawa, dan Aceh mulai memperoleh izin resmi dari pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak nasional sekaligus memberikan kepastian usaha bagi masyarakat. Dilansir dari Medcom berdasarkan informasi Kementerian ESDM pada Selasa, 13 Oktober 2026, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan sejumlah sumur di Sumatera dan Jawa sudah berproduksi, sementara izin untuk wilayah Aceh juga telah ditandatangani.

Menurut Bahlil, pemerintah telah menerbitkan izin bagi sebagian sumur minyak yang dikelola masyarakat. Pada 12 September 2026, ia menandatangani izin pengelolaan sumur rakyat di Aceh saat menghadiri Rapat Kerja Nasional III Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) di Jakarta.

Bahlil menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut sudah menghasilkan produksi di beberapa wilayah.

"Untuk sumur-sumur rakyat yang sudah kita berikan izin, sebagiannya sudah berproduksi. Di Sumatera, di Jawa, itu sudah. Kemarin saya menandatangani lagi yang untuk Aceh," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sumur minyak rakyat selama ini dikelola warga secara turun-temurun di sekitar tempat tinggal mereka. Namun, sebagian kegiatan tersebut belum memiliki izin resmi. Bahlil memperkirakan sekitar 45 ribu sumur rakyat berpeluang mengikuti kebijakan legalisasi pengelolaan tersebut.

Pemerintah menargetkan kebijakan ini dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menjalankan usaha sekaligus meningkatkan lifting minyak nasional. Lifting merupakan jumlah minyak yang berhasil diangkat dari dalam bumi untuk selanjutnya diproses atau dipasarkan.

Dalam keterangannya, Bahlil menekankan dua sasaran utama program tersebut, yakni mendukung usaha masyarakat dan menambah produksi minyak dalam negeri.

"Sudah tentu dengan produksi ini, mampu kita menjamin rakyat dalam mengelola usaha sumur-sumur mereka. Dan yang kedua, ini juga bisa meningkatkan lifting," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selain memberikan izin, pemerintah membuka jalur penjualan minyak hasil sumur rakyat melalui PT Pertamina. Berdasarkan ketentuan yang disampaikan dalam laporan Medcom, Pertamina dapat membeli minyak tersebut dengan harga sebesar 80 persen dari Indonesian Crude Price (ICP), yaitu harga acuan minyak mentah Indonesia.

Pengelolaan sumur rakyat juga melibatkan kemitraan dengan Medco dan Pertamina. Program ini diarahkan untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat, termasuk pelaku usaha kecil dan koperasi di daerah.

Pemerintah berharap legalitas dan kemitraan tersebut memberikan jalur usaha yang lebih jelas bagi warga sekaligus mendukung pasokan energi dalam negeri melalui tambahan produksi minyak.