Iran Ajukan Proposal Nuklir ke AS dengan Tujuh Syarat

Upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik Iran dan Amerika Serikat memasuki babak baru setelah Teheran mengirimkan proposal nuklir kepada Washington melalui Qatar pada 6 November 2026. Iran mensyaratkan pemenuhan tujuh tuntutan sebelum pembahasan kesepakatan dilanjutkan, sementara ketegangan militer dan persoalan keamanan Selat Hormuz masih membayangi kawasan Timur Tengah. Seorang pejabat senior Iran yang berbicara tanpa menyebutkan identitas kepada Reuters mengatakan pemerintah Amerika Serikat sedang mempelajari proposal tersebut.

Namun, pejabat itu tidak mengungkapkan rincian isi dokumen yang telah disampaikan melalui mediator tersebut. Qatar dan Pakistan terus menjalankan peran sebagai penengah untuk menghentikan konflik yang bermula dari serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Situasi semakin rumit setelah ketegangan meluas ke Lebanon dan Yaman.

Menurut laporan Khaleej Times, tujuh tuntutan Teheran mencakup penghentian seluruh pertempuran, termasuk di Lebanon, pencabutan blokade laut Amerika Serikat, serta penghapusan sanksi ekonomi terhadap Iran.

Tuntutan lainnya meliputi pencairan aset Iran yang dibekukan, pengurangan kehadiran militer Amerika Serikat di Timur Tengah, pembayaran kompensasi atas kerusakan akibat perang, serta penghentian serangan terhadap wilayah Iran. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, menegaskan bahwa pembukaan Selat Hormuz dan kelanjutan diplomasi bergantung pada respons Washington terhadap seluruh tuntutan tersebut. Pernyataan itu disampaikan saat kunjungannya ke Rusia pada 5 November 2026.

Rezaei menjelaskan bahwa Teheran telah menyampaikan persyaratan diplomatiknya kepada Washington dan belum bersedia melanjutkan pembicaraan tanpa pemenuhan seluruh tuntutan. "Terkait diplomasi, kami telah menyampaikan tujuh syarat kepada pihak Amerika. Selama mereka tidak akan memenuhi ketujuh syarat tersebut, kami tidak akan membuka Selat Hormuz ataupun melakukan negosiasi," ujar Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.

Tujuh tuntutan tersebut sebelumnya dibawa dalam pertemuan khusus di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September 2026. Pertemuan itu tidak menghasilkan kemajuan berarti karena Presiden Donald Trump menolak persyaratan Iran. Trump menyebut tuntutan Teheran sebagai sesuatu yang "tidak bisa diterima".

Washington juga menginginkan persoalan program nuklir Iran menjadi bagian dari pembahasan sejak tahap awal negosiasi. Di tengah kebuntuan tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi membahas perkembangan kawasan melalui percakapan telepon pada Kamis, 5 November 2026. Pemerintah Oman menyebut kedua negara menginginkan penyelesaian jangka panjang untuk memulihkan stabilitas regional.

Pembicaraan itu menitikberatkan pada jaminan keamanan jalur pelayaran, penghentian kondisi perang, serta pencegahan munculnya kembali permusuhan. Selat Hormuz menjadi perhatian utama karena merupakan jalur penting pengiriman minyak dan gas dari negara-negara Teluk menuju pasar internasional.

Sebelumnya, Iran menyatakan masih bertukar pesan dengan Amerika Serikat melalui mediator. Kesepakatan mengenai kebebasan navigasi Selat Hormuz yang ditandatangani kedua negara melalui nota kesepahaman pada 18 Juni 2026 juga belum terlaksana akibat perbedaan pandangan mengenai pengaturan keamanan. Persoalan negosiasi turut dipengaruhi struktur pengambilan keputusan di dalam pemerintahan Iran.

Presiden Masoud Pezeshkian, yang dikenal sebagai tokoh moderat, sebelumnya menyatakan pemerintahannya memperoleh kewenangan tertentu dari Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei untuk berunding dengan Washington. "Wewenang tertentu" tersebut menjadi penjelasan Pezeshkian mengenai ruang gerak pemerintahannya dalam menjalankan diplomasi. Namun, ia tidak merinci batas maupun bentuk kewenangan yang diberikan oleh pemimpin tertinggi Iran tersebut.

Peneliti senior Center for International Policy, Sina Toossi, menilai dukungan kalangan militer dan keamanan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan kesepakatan. Menurutnya, pembahasan tidak hanya menyangkut program nuklir dan sanksi, tetapi juga pengaturan keamanan setelah perang.

"Menurut saya, poin kuncinya adalah setiap kesepakatan harus mendapatkan dukungan dari kalangan keamanan-militer di Iran," ujar Sina Toossi, peneliti senior Center for International Policy. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) memiliki pengaruh besar dalam proses tersebut. Sejak awal Agustus 2026, Mohsen Rezaei menjabat sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi setelah sebelumnya memimpin Garda Revolusi Iran.

Secara kelembagaan, keputusan strategis mengenai perang dan negosiasi melibatkan kantor Pemimpin Tertinggi serta Dewan Keamanan Nasional Tertinggi. Dewan tersebut terdiri atas perwakilan militer, menteri pemerintahan, pimpinan parlemen, dan lembaga peradilan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga membuka kemungkinan dimulainya kembali operasi militer setelah pemilu sela pada 3 November 2026. Partai Republik mengalami kekalahan dari Partai Demokrat sehingga kehilangan kendali penuh atas Kongres Amerika Serikat.

Sementara itu, Mojtaba Khamenei telah bertemu dengan sejumlah komandan militer senior, termasuk komandan utama IRGC Ahmad Vahidi. Kantornya menyatakan angkatan bersenjata Iran harus merespons ancaman secara segera dan tanpa batasan geografis apabila konflik kembali meningkat.