Iran Tolak Pemindahan Uranium dan Desak AS Penuhi Tuntutan Damai

Kebuntuan diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat kembali menghambat upaya mengakhiri konflik, setelah Teheran menolak memindahkan uranium diperkaya ke luar negeri dan meminta Washington memenuhi tuntutannya sebelum negosiasi dilanjutkan. Sikap tersebut disampaikan pejabat tinggi Iran kepada Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir saat kunjungannya ke Teheran pada Selasa, 20 Oktober 2026, di tengah upaya mediasi Pakistan dan Qatar.

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohsen Rezaei menegaskan bahwa material nuklir negara tersebut harus tetap berada di dalam negeri. Menurut laporan AFP yang dikutip sejumlah media, Teheran juga mensyaratkan langkah nyata Amerika Serikat untuk membangun kembali kepercayaan sebelum membuka kembali perundingan.

Rezaei menyebut uranium diperkaya sebagai "aset utama" rakyat Iran ketika menjelaskan alasan penolakan pemindahan material tersebut.

"Tidak akan ada sedikit pun material nuklir yang diperkaya yang boleh keluar dari Iran; material semacam itu merupakan aset utama dan kekayaan nasional bagi rakyat Iran, yang dimaksudkan untuk digunakan di dalam negeri ini," ujar Rezaei dalam pertemuannya dengan Munir, sebagaimana dilaporkan televisi pemerintah Iran.

Ia juga mengaitkan kelanjutan negosiasi dengan pemenuhan persyaratan Teheran oleh Washington.

"Tidak akan ada negosiasi sampai Amerika mengambil langkah-langkah untuk membangun kepercayaan -- sebuah proses yang harus dimulai dengan memenuhi syarat-syarat dari pihak Iran," ujar Rezaei.

Dalam laporan Republika yang mengutip AFP dan Hindustan Times, Rezaei turut menyampaikan keraguan Iran terhadap komitmen Amerika Serikat untuk tidak kembali menyerang negaranya.

"Hari ini, bangsa kami tidak memercayai Amerika. Diyakini bahwa jika kami masuk ke proses negosiasi, mereka akan menyerang kami lagi," ujar Rezaei.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei menyebut tuntutan Washington yang dinilai berlebihan dan komunikasi yang belum jelas sebagai hambatan utama dalam perundingan. Dalam laporan ANTARA pada 22 Oktober 2026, ia menegaskan bahwa kedua persoalan tersebut menghalangi kemajuan menuju kesepakatan.

Ketika ditanya mengenai faktor yang menghambat negosiasi, Baqaei menjawab, "Tuntutan yang berlebihan," sebagaimana dilaporkan ANTARA.

Teheran tetap berpegang pada tujuh syarat untuk meredakan konflik. Persyaratan tersebut mencakup pencabutan blokade laut dan penghentian permusuhan di seluruh garis depan, sementara tuntutan Iran lainnya meliputi pencabutan sanksi terhadap ekspor minyaknya.

Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf juga mendesak Washington memenuhi tujuh tuntutan tersebut. Menurut laporan Republika, ia merujuk pada pelanggaran perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani pada Juni dan menegaskan bahwa ancaman tidak akan mengubah keputusan strategis Teheran.

Kunjungan Munir menjadi bagian dari upaya Pakistan mendorong kembali dialog antara kedua negara. Menurut laporan IRNA yang dikutip Pars Today, Munir tiba di Teheran pada Selasa dengan delegasi diplomatik untuk membahas hubungan bilateral, perkembangan kawasan, diplomasi, pengurangan ketegangan, dan persoalan internasional.

Dalam kunjungan tersebut, Munir bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Rezaei, Ghalibaf, Menteri Luar Negeri Sayid Abbas Araghchi, dan Menteri Dalam Negeri Eskandar Momeni. Kunjungan itu disebut sebagai perjalanan resmi kelima Munir ke Iran sejak dimulainya gencatan senjata pada Juni.

Di tengah upaya mediasi tersebut, Amerika Serikat dilaporkan mengerahkan tambahan kekuatan militer ke Timur Tengah. Financial Times, sebagaimana dikutip Republika melalui Gulf News, melaporkan pengerahan kapal induk USS Theodore Roosevelt, kapal pengawalnya, kelompok kapal amfibi USS Makin Island, serta sekitar 9.000 pelaut dan Marinir.

USS Theodore Roosevelt berangkat dari pangkalannya di San Diego pada 27 September dan diperkirakan tiba di kawasan Timur Tengah dalam waktu dekat. Namun, pengerahan militer itu tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah memutuskan untuk melancarkan serangan baru terhadap Iran.

Persoalan uranium diperkaya sebelumnya menjadi salah satu hambatan utama dalam perundingan kedua negara. Pada Mei, Trump menyatakan bahwa uranium diperkaya tinggi milik Iran harus diserahkan kepada Amerika Serikat atau dihancurkan, sedangkan Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menolak gagasan pengiriman material tersebut ke luar negeri.

Badan Energi Atom Internasional memperkirakan Iran memiliki sekitar 440,9 kilogram uranium yang diperkaya hingga tingkat 60 persen ketika Amerika Serikat dan Israel membombardir fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025. Jumlah material yang masih tersisa setelah serangan tersebut belum diketahui secara pasti.

Iran berulang kali menyatakan tidak berupaya memproduksi senjata nuklir, sementara Amerika Serikat dan Israel menuduh Teheran memiliki ambisi nuklir yang mengancam keamanan kawasan. Perbedaan sikap mengenai program nuklir, blokade maritim, sanksi, dan penghentian permusuhan masih menjadi persoalan dalam upaya mencapai kesepakatan damai.