Iran Tolak Hentikan Pengayaan Uranium Saat Trump Tunda Serangan

Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) masih membayangi pasar energi dunia setelah Teheran menolak menghentikan pengayaan uranium, sementara Presiden AS Donald Trump menyatakan tidak akan menyerang Iran sebelum pemilihan sela pada 3 November 2026. Perkembangan pada Jumat (9/10/2026) tersebut turut memengaruhi harga minyak dan prospek perundingan untuk mengakhiri perang.

Menurut laporan Reuters yang dikutip CNN Indonesia, harga minyak mentah Brent turun 72 sen atau 0,7 persen menjadi US$103,53 per barel. Minyak West Texas Intermediate (WTI) melemah 52 sen atau 0,6 persen menjadi US$90,97 per barel.

Penurunan terjadi setelah Trump menyebut perundingan dengan Iran menunjukkan kemajuan. Meski demikian, Brent masih berpeluang mencatat kenaikan mingguan setelah harganya melonjak sekitar 4 persen pada Kamis (8/10/2026), dipicu meningkatnya serangan terhadap kapal pengangkut minyak di Timur Tengah.

Dalam laporan CNBC Indonesia, Brent sebelumnya naik 4,07 persen menjadi US$104,28 per barel pada Kamis, sedangkan WTI menguat 3,64 persen menjadi US$91,49 per barel. Fluktuasi harga mencerminkan kekhawatiran terhadap keamanan pelayaran dan pasokan energi dari kawasan Teluk.

Konflik tersebut juga mengancam jalur perdagangan strategis Selat Hormuz, yang sebelum perang dilalui pengiriman minyak dan bahan bakar setara sekitar 20 persen pasokan global. Sementara itu, Badai Isaias di Teluk Meksiko mendorong penghentian produksi sekitar 1,3 juta barel minyak per hari hingga Kamis, menurut Administrasi Mineral Kelautan AS.

Di tengah situasi tersebut, kepala Organisasi Energi Atom Iran, Mohammad Eslami, menegaskan bahwa Teheran tidak akan memenuhi tuntutan penghentian pengayaan uranium. Pernyataan itu disampaikan pada Kamis (8/10/2026), setelah Washington meminta Iran memangkas kapasitas pengayaannya secara signifikan.

Eslami menilai ancaman terbaru AS terhadap fasilitas nuklir Iran bukan hal baru. Ia juga menegaskan bahwa kegiatan pengayaan merupakan bagian mendasar dari program nuklir negaranya.

"Tidak dalam keadaan apa pun," ujar Mohammad Eslami, kepala Organisasi Energi Atom Iran, ketika ditanya apakah Teheran bersedia menghentikan pengayaan uranium.

Eslami kembali menjelaskan posisi pemerintahannya mengenai kegiatan tersebut dalam pernyataan yang dikutip media pemerintah IRIB.

"Pengayaan merupakan bagian integral dari proses nuklir, dan kami sama sekali tidak akan menghentikannya," ujar Eslami.

Ia berpendapat bahwa pengayaan diperlukan untuk mendukung kemampuan industri nuklir Iran dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

"Bagaimana bisa Anda mengklaim memiliki industri nuklir, jika Anda tidak memiliki titik awal dari proses tersebut? Industri nuklir adalah penggerak ilmu pengetahuan dan teknologi," ujar Eslami.

Selain menolak menghentikan pengayaan, Iran juga menolak menyerahkan persediaan uranium yang telah diperkaya kepada pihak lain.

"Tidak, hal semacam itu tidak akan terjadi," ujar Eslami mengenai kemungkinan penyerahan persediaan uranium Iran.

Perundingan antara Washington dan Teheran dalam beberapa pekan terakhir berfokus pada upaya mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz. Kantor berita Iran Tasnim melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi sedang meninjau tanggapan AS terhadap proposal Iran untuk membuka kembali jalur pelayaran tersebut dalam tujuh hari.

Pada Kamis, AS juga menjatuhkan sanksi baru terhadap sejumlah individu, jaringan, dan 17 kapal yang terlibat dalam pengangkutan minyak mentah, produk minyak, serta petrokimia Iran.

Di sisi lain, kerja sama Iran dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) masih menghadapi kendala keamanan. Eslami menyatakan inspeksi terhadap fasilitas nuklir yang rusak akibat serangan AS dan Israel belum dapat dilakukan karena ancaman yang masih berlangsung.

Ia menyebut badan pengawas PBB tersebut memahami kondisi fasilitas yang terdampak serangan dan risiko yang dihadapi petugas inspeksi.

"Badan tersebut sendiri mengetahui bahwa fasilitas-fasilitas itu telah dibom dan ancaman tersebut masih ada," ujar Eslami.

Menurut Eslami, aturan hukum Iran membatasi akses ke fasilitas yang dinilai belum aman, terutama untuk melindungi fasilitas nuklir, personel, dan peneliti.

"Selama keamanan belum terjamin, tentu saja akses masuk bagi mereka tidak dimungkinkan," ujar Eslami.

Ia menambahkan bahwa pemeriksa IAEA telah mengunjungi fasilitas yang tidak menjadi sasaran serangan dan menjalankan inspeksi rutin berdasarkan pengaturan pemerintah Iran. Eslami juga menuduh badan tersebut tidak mengakui pemeriksaan itu dan bertindak di bawah tekanan AS serta Israel.

Fasilitas nuklir Iran di Natanz, Fordow, dan Isfahan menjadi sasaran serangan pada Juni 2025. Fasilitas Natanz kembali diserang ketika AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Teheran pada Maret 2026. Iran tetap menyatakan program nuklirnya bertujuan damai dan menganggap pengayaan uranium sebagai hak berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).