Bahlil Ubah Impor BBM dan Bidik Pasokan Baru pada 26 Oktober 2026

Pemerintah Indonesia mengubah mekanisme pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) sekaligus mencari sumber pasokan baru untuk mengurangi ketergantungan pada negara tertentu. Pada Senin, 26 Oktober 2026, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengumumkan penerapan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026 serta rencana kunjungan ke India dan China guna memperoleh kepastian pasokan energi jangka panjang.

Melalui peraturan tersebut, pengadaan energi akan melibatkan Badan Layanan Umum (BLU) dengan mekanisme antarpemerintah dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha. PT Pertamina (Persero) nantinya membeli komoditas energi melalui mekanisme yang dikoordinasikan pemerintah, sementara impor langsung tetap dimungkinkan dalam kondisi tertentu.

Bahlil menjelaskan perubahan tersebut memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk menentukan negara pemasok dan memperkuat kepastian pengadaan. Ia menyampaikan hal itu dalam keterangannya di Jakarta.

"Perpres 107 ini adalah sebagai babak baru dalam sistem pengadaan crude, BBM, dan LPG bagi negara kita," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Menurut Bahlil, sistem sebelumnya mengandalkan skema business to business (B2B) yang dijalankan Pertamina melalui proses tender. Pemerintah kini menambahkan mekanisme government to government (G2G) dan government to business (G2B) agar Indonesia memiliki alternatif dalam mengamankan pasokan.

"Artinya kita sekarang sudah bisa melakukan pilihan-pilihan, negara-negara mana saja yang kita akan ambil," ujar Bahlil.

Ia menilai proses tender sebelumnya memiliki kelemahan karena kemenangan dalam penawaran harga tidak selalu menjamin realisasi pembelian. Pemasok dapat memprioritaskan negara lain yang menawarkan harga lebih tinggi meskipun Pertamina telah memenangkan tender.

"Ada beberapa negara, kita sudah tender, Pertamina sudah menang dengan harga murah di negara mereka. Kemudian setelah itu, kalau ada negara lain yang datang membeli dengan harga yang lebih mahal, maka Pertamina selalu dijadikan nomor kesekian," ujar Bahlil.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah akan menempatkan BLU sebagai pelaksana pengadaan sesuai ketentuan perpres. Pertamina kemudian membeli minyak mentah, BBM, atau LPG melalui mekanisme yang ditetapkan.

"Atas dasar itu, perpres-nya udah ada. Jadi nanti perpres ini, nanti negara yang akan melakukan deal dengan negara-negara lain. Kita tahu nantinya adalah BLU yang ditugaskan," ujar Bahlil.

Peraturan itu juga memberikan pengecualian bagi Pertamina untuk melakukan pengadaan langsung ketika cadangan energi nasional berada pada tingkat sangat rendah atau terjadi gangguan geopolitik di wilayah pemasok. Dalam keadaan tersebut, perusahaan tetap harus berkoordinasi dengan BLU.

"Di dalam perpresnya seperti itu, tapi itu pun harus berkoordinasi dengan BLU," ujar Bahlil.

Di sisi pasokan, pemerintah berupaya memperoleh kontrak jangka panjang dari sejumlah negara, termasuk India dan China. Langkah tersebut juga ditujukan untuk mengurangi ketergantungan impor BBM dari Singapura, sementara pemerintah telah memangkas pasokan gas ke negara tetangga tersebut.

"Indonesia juga tahu bahwa kita mengimpor BBM RON 90 yang tadi disampaikan dari negara tetangga. Dan mulai besok saya akan berangkat ke beberapa negara termasuk India, China, dan beberapa negara untuk saya mendapatkan kepastian pasokan," ujar Bahlil.

Bahlil menyatakan pemerintah telah memperhitungkan risiko yang mungkin timbul dari kebijakan pengurangan pasokan gas ke Singapura, termasuk kemungkinan dampaknya terhadap pengadaan BBM Indonesia. Ia menegaskan keputusan di sektor energi telah mempertimbangkan berbagai faktor terkait pasokan.

"Kita sebelum melangkah, tidak mungkin tidak mempertimbangkan semuanya. Udah. Kalau di sektor energi kita sudah saya pertimbangkan semuanya," ujar Bahlil.

Menurut penjelasan Bahlil, Indonesia masih mengimpor minyak mentah, tetapi pengadaan dari kawasan Timur Tengah sudah dihentikan. Sekitar 85 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor dari Amerika, sedangkan Indonesia tidak lagi mengimpor solar.

Impor masih diperlukan untuk sejumlah jenis bensin, termasuk Pertalite dengan RON 90 serta sebagian kebutuhan bensin RON 92, RON 95, dan RON 98. Pemerintah menyatakan perubahan mekanisme pengadaan dimaksudkan untuk memperkuat kepastian pasokan komoditas tersebut.

Bahlil juga menjamin bahwa cadangan BBM nasional masih berada pada standar minimum nasional dan harga BBM bersubsidi tidak akan naik. Pernyataan itu disampaikan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah mengamankan pasokan energi.

"Rakyat Indonesia tenang, insyaallah saya berikan jaminan atas arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo bahwa cadangan BBM kita dalam standar minimum nasional. Harga tidak akan naik untuk BBM subsidi. Saya diperintahkan untuk mencari kontrak jangka panjang," ujar Bahlil.

Dalam keterangannya mengenai rencana pencarian pemasok baru, Bahlil kembali menegaskan jaminan pemerintah mengenai ketersediaan BBM dan harga bahan bakar bersubsidi.

"Rakyat Indonesia tenang, insyaallah saya memberikan jaminan atas arahan perintah Presiden Prabowo, atas arahan dan perintah Presiden Prabowo bahwa cadangan BBM kita dalam standar minimum nasional harga tidak akan naik untuk BBM subsidi," ujar Bahlil.

Adapun mengenai penerapan mekanisme pengadaan baru, Bahlil menjelaskan bahwa skema pemerintah akan melengkapi proses bisnis yang sebelumnya dijalankan Pertamina. Perubahan tersebut diharapkan memungkinkan Indonesia menjalin kesepakatan pasokan langsung dengan negara lain.

"Selama ini Pertamina hanya melakukan proses B2B, tendernya lama. Dan dengan Perpres ini, kita melakukan G2G dan G2B," tutur Bahlil.