Hyundai Serahkan Keputusan Penghapusan Bebas Ganjil Genap ke Pemerintah

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) menyatakan akan mengikuti kebijakan pemerintah terkait kemungkinan penghapusan fasilitas bebas ganjil genap bagi mobil listrik di Jakarta. Sikap tersebut disampaikan COO HMID Fransiscus Soerjopranoto di Jakarta Selatan, Kamis (5/11), menyusul usulan Moeldoko agar insentif tersebut dihentikan ketika pangsa pasar kendaraan listrik mencapai 30%.

Fransiscus menjelaskan, fasilitas bebas ganjil genap saat ini hanya berlaku di Jakarta. Sementara itu, pengguna mobil listrik Hyundai sudah tersebar di berbagai daerah yang tidak memberikan fasilitas serupa.

Menurut Fransiscus, perbedaan kebijakan antardaerah menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam menyikapi aturan tersebut.

"Nah, sekarang bagaimana Hyundai mengambil sikap soal ganjil-genap dan sebagainya? Buat kami, simpelnya begini, kalau waktu Jakarta dikasih fasilitas ganjil genap tapi selain Jakarta tidak dapat fasilitas yang sama," ujar Fransiscus Soerjopranoto, COO HMID.

Ia menambahkan, kondisi tersebut membuat Hyundai tidak menjadikan fasilitas khusus di Jakarta sebagai satu-satunya pertimbangan dalam menentukan sikap perusahaan.

"Toh nggak ada bedanya, tetap berjalan seperti itu. Sekarang tinggal bagaimana kebijakan pemerintah dan sikap masing-masing maker," tambah Fransiscus.

Usulan penghapusan insentif nonfiskal sebelumnya disampaikan Ketua Umum Perkumpulan Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko. Ia menilai fasilitas bebas ganjil genap dapat dievaluasi setelah pangsa pasar mobil listrik mencapai 30%.

Moeldoko menyampaikan usulan tersebut di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (29/10). Menurutnya, fasilitas khusus diperlukan untuk mendorong penerimaan kendaraan listrik pada tahap awal pengembangan pasar.

Ia menilai pertumbuhan pasar kendaraan listrik yang semakin kuat dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk mulai menghapus sejumlah fasilitas nonfiskal. Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan potensi kecemburuan pengguna kendaraan konvensional yang tidak memperoleh fasilitas serupa.

"Menurut hitung-hitungan setelah 30 persen lah (market share mobil listrik). Kalau itu tercapai, mulai dipikirkan soal penghapusan ganjil-genap, bagaimana ini dan itunya," kata Moeldoko.

Moeldoko menjelaskan, pemberian insentif pada tahap awal bertujuan meningkatkan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik. Setelah pangsa pasarnya mencapai target tersebut, pemerintah dapat mempertimbangkan penyelarasan aturan dengan kendaraan konvensional.

"Tujuannya apa? Biar bergairah dulu nih EV di masyarakat, setelah itu ada penyamaan norma, regulasi dan lain-lain. Mungkin insentif sudah tidak dibutuhkan lagi," kata Moeldoko.