Hakim Lanjutkan Sidang Febrie Adriansyah ke Tahap Pembuktian

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan jaksa melanjutkan persidangan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah ke tahap pembuktian pada Senin (26/10/2026). Majelis hakim menilai keberatan terdakwa terhadap dakwaan belum menunjukkan adanya cacat hukum yang mengharuskan dakwaan dibatalkan.

Dalam putusan sela, hakim menetapkan bahwa perlawanan Febrie akan dipertimbangkan bersama putusan akhir. Pemeriksaan saksi dan alat bukti dijadwalkan berlangsung mulai Senin (2/11) dan berlanjut pada Rabu (4/11), sebagaimana dilaporkan ANTARA.

Ketua majelis hakim Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno menyampaikan perintah melanjutkan perkara bernomor 78/Pid.Sus-TPK/2026 PN Jakarta Pusat. Hakim juga menangguhkan penetapan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menurut pertimbangan majelis, surat dakwaan jaksa telah menjelaskan identitas terdakwa, uraian perbuatan, waktu, tempat, serta ketentuan pidana yang didakwakan. Hakim menilai uraian tersebut cukup untuk memungkinkan Febrie memahami dakwaan dan menyiapkan pembelaan.

Hakim anggota Sunoto menyebut sebagian keberatan Febrie berkaitan dengan substansi perkara yang harus diuji melalui pembuktian. Keberatan lainnya menyangkut tindakan penyidikan dan ketidakcermatan redaksional yang, menurut majelis, tidak membatalkan inti dakwaan.

Majelis juga menyatakan keberatan mengenai asal-usul emas seberat 74 kilogram dan kepemilikan valuta asing belum membuktikan adanya cacat yang menyebabkan dakwaan batal demi hukum. Keterkaitan aset tersebut dengan tindak pidana akan diperiksa berdasarkan alat bukti dalam persidangan.

Setelah putusan sela dibacakan, pengacara Febrie mengajukan surat keberatan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait perlindungan terhadap Ferry Yanto Hongkiriwang, yang dikenal sebagai Boboho. Surat tersebut ditembuskan kepada majelis hakim untuk menjadi catatan dalam persidangan.

Pengacara Febrie menyatakan keberatan itu berkaitan dengan ketentuan perlindungan saksi dan korban yang dinilai tidak terpenuhi oleh Ferry.

"Setelah mencermati putusan sela yang telah dibacakan, kami hendak menyampaikan serta memberikan surat keberatan yang kami tujukan sebenarnya kepada LPSK. Namun ini kami tujukan sifatnya kepada majelis hakim hanya sebatas tembusan, agar menjadi catatan dalam persidangan perkara a quo," kata pengacara Febrie.

Dalam surat tersebut, tim pembela mempersoalkan kelayakan Ferry memperoleh perlindungan sebagai saksi. Keberatan itu merujuk pada ketentuan undang-undang yang disebut oleh pihak pembela dalam persidangan.

"Pada intinya, Yang Mulia, kami mau sampaikan kami keberatan terhadap saksi Ferry Yanto Hongkiriwang karena menurut hemat kami, saksi ini tidak patut untuk dilindungi karena tidak memenuhi persyaratan Pasal 49 ayat 2 UU Nomor 3 tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban," sambung pengacara Febrie.

Dalam perkara pidana tersebut, jaksa mendakwa Febrie melakukan pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian senilai 5 juta dolar Singapura atau sekitar Rp55 miliar. Menurut dakwaan, uang itu berkaitan dengan penanganan perkara dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan diserahkan melalui Ferry.

Jaksa juga mendakwa Febrie menerima harta yang berasal dari dugaan tindak pidana korupsi selama menjalankan tugasnya di lingkungan Kejaksaan Agung. Total penerimaan yang disebut dalam dakwaan mencapai Rp346.743.821.282 dan 440.990 dolar Amerika Serikat, yang oleh ANTARA dihitung bernilai sekitar Rp354,62 miliar.

Rincian dakwaan mencakup saham senilai Rp14 miliar yang disebut berasal dari Michael Njoman, Direktur sekaligus pemilik PT Cahaya Baja Sukses, serta uang Rp20,6 miliar yang diduga diterima dari Direktur Utama PT Oktasan Baruna Persada, Tria Bellitonito Aturbumi.

Jaksa turut mendakwa Febrie bersama Don Ritto alias Idon, Nurman Herin, dan Ferry menerima uang Rp60 miliar serta tanah dan atau bangunan dari Andy Chandra Tan dan Heri Janto. Selain itu, terdapat dakwaan penerimaan Rp203,4 miliar dari pihak-pihak lain yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi yang ditangani.

Menurut jaksa, aset tersebut diduga disamarkan melalui rekening atas nama orang lain, penyertaan modal pada perusahaan, pembelian tanah dan bangunan, kendaraan, serta emas. Penyidik juga menemukan sejumlah tempat penyimpanan aset, termasuk brankas yang salah satunya disebut berisi emas seberat 74 kilogram.

Atas dakwaan tersebut, Febrie menghadapi sangkaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Majelis hakim mempertahankan keabsahan penahanan karena permohonan pembebasan terdakwa bergantung pada pembatalan surat dakwaan, yang tidak dikabulkan dalam putusan sela.