Hakim Agung Perkuat Integritas dan Ketelitian Administrasi Peradilan

Mahkamah Agung memperkuat pengawasan integritas aparatur dan kualitas penanganan perkara melalui pembinaan di lingkungan peradilan. Di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Rabu (7/10/2026), tiga Hakim Agung menyoroti disiplin, larangan judi daring, serta kebutuhan personel. Sementara itu, pembinaan pengadilan se-Maluku Utara menitikberatkan kelengkapan berkas dan ketepatan penerapan hukum.

Dalam kegiatan di Pekanbaru, rombongan Mahkamah Agung dipimpin Ketua Kamar Pidana Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., bersama Hakim Agung Kamar Perdata Ennid Hasanudin, S.H., C.N., M.H., dan Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Maftuh Effendi, S.H., M.H. Kegiatan tersebut didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Riau Dr.

Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Abdul Aziz, S.H., M.H., serta para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau.

Prim Haryadi menyampaikan pesan Ketua Mahkamah Agung mengenai pentingnya menjaga perilaku, integritas, dan kedisiplinan, baik saat menjalankan pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Aparatur juga diminta menerapkan pola hidup sederhana sesuai kemampuan dan menjaga keharmonisan keluarga sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan tugas.

Dalam pembinaan tersebut, Prim secara khusus mengingatkan hakim dan pegawai pengadilan agar menjauhi judi daring serta penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

"Tidak ada yang kaya karena judi, yang ada semakin miskin dan tidak produktif," ujar Dr. Prim Haryadi, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung.

Ia juga menyoroti pemantauan transaksi keuangan yang terindikasi berkaitan dengan judi daring oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurut materi pembinaan tersebut, informasi transaksi terindikasi, termasuk identitas dan jabatan aparatur yang diduga terlibat, telah diteruskan kepada Mahkamah Agung.

Selain integritas pribadi, Prim menekankan etika penggunaan media sosial, kepatuhan terhadap aturan, ketepatan waktu, dan tanggung jawab dalam bekerja. Rekam jejak kedinasan, kinerja, disiplin, serta hasil pengawasan menjadi pertimbangan pengembangan karier dan kenaikan pangkat sesuai ketentuan, bukan melalui hubungan transaksional.

Dalam sesi tanya jawab, Hakim PN Pekanbaru Asraruddin mengangkat persoalan tingginya beban perkara di tengah keterbatasan tenaga. Ia menyebut pengadilan tersebut memiliki 10 hakim karier dan 14 panitera pengganti, sementara perkara perdata dan pidana berjumlah lebih dari 2.000 perkara.

Menanggapi persoalan itu, Prim menyatakan akan menyampaikan kebutuhan personel kepada pimpinan Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti. Pembinaan juga menekankan pentingnya kekompakan, sinergi, dan pelayanan masyarakat yang bertanggung jawab.

Di wilayah Maluku Utara, pembinaan yang disampaikan Hakim Agung Musthofa berfokus pada pemeriksaan berkas perkara sebelum dikirim ke Mahkamah Agung. Pemeriksaan berlapis menggunakan daftar periksa diperlukan untuk memastikan kelengkapan dokumen administratif dan yuridis, termasuk akta, relaas, memori dan kontra memori, serta Bundel A dan Bundel B.

Ketelitian tersebut diarahkan untuk mencapai target zero return, yaitu tidak adanya berkas yang dikembalikan Mahkamah Agung akibat kekurangan atau ketidaklengkapan dokumen. Pengendalian mutu, pembinaan teknis bagi jajaran kepaniteraan, serta pemantauan dan evaluasi berkala menjadi bagian dari upaya tersebut.

Materi pembinaan juga mencakup penerapan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung. Musthofa membahas persyaratan penggunaan sumpah pelengkap atau suppletoir dalam pembuktian, termasuk kewenangan hakim untuk memerintahkannya, serta pertimbangan penentuan mut'ah berdasarkan keadaan yang relevan, seperti kesepakatan para pihak, kemampuan finansial suami, dan lamanya perkawinan.

Pokok lain dalam Buku II Tahun 2026 meliputi pengelolaan harta warisan tanpa ahli waris, penetapan orang hilang atau mafqud, pengajuan peninjauan kembali, pemeriksaan verzet dalam gugatan sederhana, serta pelaksanaan eksekusi melalui lelang. Pembahasan eksekusi menyoroti perbedaan antara berakhirnya proses eksekusi yang sedang berjalan dan tetap terbukanya hak pemohon untuk mengajukan permohonan kembali.

Pembinaan tersebut turut mengulas perkembangan rumusan hukum Kamar Agama, termasuk kewajiban akibat perceraian, indikator keretakan rumah tangga, penentuan nafkah istri dan anak, penggabungan penetapan ahli waris dengan isbat nikah, serta eksekusi jaminan berdasarkan akad syariah. Materi lainnya mencakup pembatalan perkawinan, perkawinan warga negara Indonesia di luar negeri, dan pengasuhan anak.