Masyarakat Gugat Pemerintah atas Karhutla Kalimantan Barat

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat menghadapi gugatan perdata yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat pemerintah. Empat kelompok masyarakat adat dan organisasi sipil menuntut pertanggungjawaban atas kebakaran berulang yang menyebabkan kabut asap serta mengganggu kesehatan warga, dilansir dari Nasional. Perkara tersebut didaftarkan di Pengadilan Pontianak, Kalimantan Barat, pada September 2026.

Para penggugat menilai pemerintah lalai dalam mengantisipasi dan menangani kebakaran yang terus berulang setiap tahun. Gugatan ini melibatkan 10 pihak sebagai tergugat, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Tuntutan tersebut tidak hanya berkaitan dengan upaya pencegahan kebakaran, tetapi juga pemulihan lingkungan dan penanganan dampak kesehatan yang dirasakan masyarakat.

Perkara ini diajukan oleh empat penggugat yang berasal dari unsur masyarakat adat, organisasi kepemudaan, perkumpulan masyarakat, serta perorangan. Mereka menyoroti dampak karhutla yang dinilai memerlukan penanganan dan pertanggungjawaban pemerintah.

Keempat penggugat tersebut adalah perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat, Pemuda Katolik Kalimantan Barat, Perkumpulan Laman Punyung Indonesia, serta seorang warga bernama Sisilius Rami. Dalam tuntutannya, para penggugat meminta pemerintah melaksanakan pemulihan dan rehabilitasi secara menyeluruh terhadap wilayah yang terdampak kebakaran. Mereka juga menginginkan biaya pengobatan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap ditanggung.

Permintaan tersebut menempatkan pemulihan lingkungan dan perlindungan kesehatan warga sebagai bagian penting dari perkara. Dampak kebakaran yang meluas dinilai tidak cukup ditangani melalui pemadaman semata.

Sidang perdana ditunda hingga 21 Oktober 2026

Persidangan pertama berlangsung di Pontianak pada Rabu (7/10/2026). Namun, majelis hakim memutuskan menunda sidang sampai 21 Oktober 2026 karena tidak ada satu pun pihak tergugat yang hadir. Pengacara penggugat, Glorio Sanen, menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran seluruh tergugat.

Meski begitu, ia mengemukakan kemungkinan bahwa kabut asap menjadi salah satu kendala perjalanan menuju Pontianak. Yakobus Kumis, salah satu penggugat yang mewakili masyarakat adat Dayak, turut menyayangkan tidak hadirnya perwakilan pemerintah dalam persidangan tersebut. Menurut dia, keadaan itu berpotensi menimbulkan kesan bahwa pelanggaran hukum tidak harus disertai pertanggungjawaban.

Yakobus juga berpandangan bahwa pemerintah seharusnya mulai melakukan langkah antisipasi ketika indikasi awal kebakaran muncul. Ia meminta agar krisis kabut asap ditetapkan sebagai bencana nasional sehingga penanganannya dapat dilakukan secara menyeluruh.

Kabut asap berdampak hingga Asia Tenggara

Persoalan karhutla di Indonesia turut menjadi perhatian lintas negara karena asap dilaporkan menyebar ke Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, hingga Filipina. Penyebaran tersebut mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran mengenai kualitas udara.

Di Malaysia, otoritas negara bagian Johor mengumumkan penutupan sekolah pada Kamis dan Jumat setelah kualitas udara memburuk. Kebijakan tersebut menjadi salah satu dampak yang dilaporkan seiring meluasnya kabut asap akibat kebakaran.

Karhutla di Indonesia kerap dikaitkan dengan pembukaan lahan menggunakan api, termasuk untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit. Sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan untuk menjaga kegiatan ekonomi sekaligus melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Risiko kebakaran meningkat pada kondisi kering

Risiko karhutla pada tahun ini disebut meningkat akibat kondisi kering yang diperburuk fenomena El Niño. Keadaan tersebut memperbesar tantangan dalam mencegah kebakaran serta mengendalikan penyebaran asap ke wilayah lain.

Pemerintah sebelumnya menyatakan akan memperketat penanganan karhutla dan mengerahkan personel untuk membantu proses pemadaman. Namun, gugatan di Kalimantan Barat kembali menyoroti pentingnya pencegahan sejak dini, penegakan hukum, serta pemulihan dampak kebakaran terhadap lingkungan dan kesehatan.

Di tengah proses hukum tersebut, ABC News melaporkan bahwa pemerintah menyatakan menghormati hak masyarakat untuk mengajukan gugatan dan akan menangani persoalan itu melalui persidangan. Proses di Pengadilan Pontianak selanjutnya dijadwalkan berlanjut pada 21 Oktober 2026.