Fadia Arafiq Akui Terima Hadiah dari Pejabat Pemkab Pekalongan

Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq mengakui pernah menerima uang dan hadiah dari sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Dalam pembelaannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis (8/10/2026), Fadia menyebut pemberian tersebut sebagai tradisi tahunan dan mengaku tidak mengetahui bahwa tindakan itu melanggar hukum.

Dalam nota pembelaan atau pleidoinya, Fadia menyinggung pemberian hadiah pada hari raya Lebaran dan akhir tahun. Ia juga merujuk pada keterangan sejumlah kepala dinas yang menjadi saksi dalam persidangan mengenai kebiasaan memberikan hadiah tersebut.

Fadia menyampaikan pengakuan dan alasannya saat membacakan pembelaan di hadapan majelis hakim. Ia mengakui kemungkinan adanya kesalahan dalam menerima pemberian dari pejabat di lingkungan pemerintah daerah.

"Mungkin ini salah saya, karena saya mungkin menerima hadiah Lebaran dan juga akhir tahun," ujar Fadia Arafiq.

Fadia kemudian mengaitkan penerimaan hadiah itu dengan kebiasaan yang menurutnya telah berlangsung di lingkungan pemerintah daerah. Ia menyebut sejumlah kepala dinas telah mengakui kebiasaan tersebut ketika memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan.

"Tapi yang mulia tahu bahwa pada saat kepala-kepala dinas jadi saksi di sini, mereka mengakui bahwa itu sudah tradisi yang mereka lakukan. Jadi, saya enggak tahu kalau itu salah," ujar Fadia Arafiq.

Fadia juga menyatakan tidak akan menerima pemberian tersebut apabila mengetahui bahwa tindakan itu termasuk pelanggaran hukum atau korupsi. Ia beralasan uang yang diterimanya tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan disalurkan kembali kepada masyarakat.

Dalam pembelaannya, Fadia turut menyatakan tidak pernah meminta hadiah dari para pejabat. Ia juga mengaku memberikan kado sebagai balasan ketika pejabat dinas merayakan ulang tahun.

"Kalau salah enggak mungkin saya ambil. Karena pun tidak saya pakai uangnya," ujar Fadia Arafiq.

Ia kembali menegaskan bahwa pemberian tersebut bukan sesuatu yang dimintanya kepada para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

"Mereka mengakui memberikan kejutan. Saya enggak pernah minta apa-apa," ujar Fadia Arafiq.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum menuntut Fadia dengan hukuman lima tahun penjara. Berdasarkan laporan Antara, jaksa menyatakan Fadia diduga memerintahkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Pekalongan untuk memenangkan PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) dalam pengadaan tenaga alih daya selama periode 2022 hingga 2026.

Jaksa juga menyebut Fadia terbukti menerima gratifikasi dari sejumlah kepala OPD dengan nilai mencapai Rp 2,6 miliar. Nilai tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam perkara yang dihadapi Bupati Pekalongan nonaktif tersebut.

Selain perkara yang sedang disidangkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk mengembangkan penyelidikan terhadap dugaan korupsi yang melibatkan Fadia Arafiq.