Kemendikdasmen Siapkan Penguatan Mekanisme Kenaikan Kelas 2027

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan penyusunan penguatan mekanisme kenaikan kelas selesai pada 2027. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM Kemendikdasmen), Toni Toharudin, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap penyusunan pada Jumat (9/10/2026), dengan mempertimbangkan kesiapan sekolah, guru, murid, dan orang tua, dilansir dari Detikcom. Toni menjelaskan, penguatan mekanisme ini merupakan tindak lanjut rekomendasi Dewan Pendidikan Nasional.

Pemerintah tidak sedang menyusun kebijakan kenaikan kelas dari awal karena aturan mengenai keputusan naik atau tidak naik kelas sebenarnya sudah berlaku. Menurut Toni, proses persiapan kebijakan dilakukan melalui pembahasan bersama para pemangku kepentingan. Kemendikdasmen juga membuka ruang dialog untuk memastikan pelaksanaannya mempertimbangkan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik.

“Saat ini, penguatan mekanisme tersebut masih dalam proses penyusunan,” ujar Toni Toharudin, Kepala BKPDM Kemendikdasmen.

Ia menyebut pembahasan dan persiapan kebijakan ditargetkan rampung pada 2027. Masukan dari berbagai pihak menjadi bagian dari proses penyusunan sebelum mekanisme tersebut diperkuat. “Dalam prosesnya, kami terus membuka ruang dialog dengan para pemangku kepentingan serta memperhitungkan kesiapan sekolah, guru, murid, dan orang tua,” ujar Toni.

Ketentuan mengenai kenaikan kelas saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Aturan tersebut menjadi dasar penilaian terhadap perkembangan belajar murid selama satu tahun ajaran. Penentuan kenaikan kelas mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencakup pencapaian pada seluruh mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, serta prestasi lain selama tahun ajaran. Keputusan juga dapat ditetapkan melalui musyawarah guru untuk menjaga objektivitas dan keadilan penilaian.

Toni menjelaskan, penguatan yang sedang disiapkan berfokus pada kejelasan dan konsistensi penerapan aturan yang telah berlaku. Pelaksanaannya akan merujuk pada hasil asesmen sekolah dengan memperhatikan kebutuhan murid serta kesiapan masing-masing satuan pendidikan. “Yang sedang kami kaji adalah penguatan pelaksanaannya agar lebih jelas, objektif, dan konsisten. Ke depan, persiapan mengacu pada hasil asesmen sekolah serta mempertimbangkan kebutuhan murid dan kesiapan sekolah,” ujar Toni.

Ia menegaskan bahwa kebijakan tidak naik kelas tidak dimaksudkan sebagai bentuk hukuman bagi peserta didik. Penguatan mekanisme tersebut diarahkan untuk memastikan murid memperoleh kompetensi yang diperlukan sebelum melanjutkan pembelajaran ke jenjang berikutnya.

“Prinsipnya, setiap murid perlu memperoleh dukungan untuk mencapai kompetensi yang diperlukan sebelum melanjutkan pembelajaran pada tingkat berikutnya. Tinggal kelas tidak dimaksudkan sebagai hukuman bagi anak,” tegas Toni.