Ekonom Soroti Kepastian Hukum dalam Pengembangan PFII

Insentif perpajakan yang disiapkan pemerintah melalui Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dinilai belum otomatis menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi asing. Kepastian hukum, kesinambungan regulasi, dan kesiapan ekosistem keuangan masih menjadi faktor penting yang perlu dibenahi, dilansir dari Nasional.

Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman menilai keberhasilan PFII sangat bergantung pada keseriusan pemerintah menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurutnya, fasilitas pajak yang menarik tidak akan memberikan hasil optimal apabila pelaksanaannya tidak konsisten.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia perlu melihat perbedaan tingkat kematangan ekosistem finansial sebelum membandingkan fasilitas yang ditawarkan dengan negara lain, khususnya Singapura.

"Jangan membandingkan Indonesia dengan Singapura. Singapura itu sudah mature. Pusat finansialnya sudah matang dan ekosistemnya sudah terbentuk. Karena itu, insentif yang diberikan tidak perlu terlalu besar," ujar Juniman kepada Kontan, Minggu (1/11/2026).

Ekosistem keuangan menjadi faktor penentu

Keunggulan Singapura tidak hanya terletak pada kebijakan perpajakan. Negara tersebut telah mempunyai berbagai produk dan instrumen investasi yang saling terintegrasi sehingga membentuk lingkungan finansial yang dipercaya investor.

Indonesia masih berada dalam tahap membangun fondasi serupa. Kondisi tersebut membuat pemberian fasilitas pajak dengan nilai lebih besar dapat dipahami sebagai strategi untuk meningkatkan daya tarik investasi.

Salah satu fasilitas yang ditawarkan adalah tarif pajak 0% hingga 50 tahun bagi sektor tertentu. Namun, besarnya keringanan tersebut tetap harus diimbangi dengan jaminan bahwa ketentuan yang berlaku tidak berubah secara mendadak.

Juniman berpandangan bahwa aturan PFII sebenarnya telah menyediakan berbagai keuntungan bagi calon investor. Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa pemerintah mampu menjalankan seluruh ketentuan tersebut secara konsisten.

"Kalau melihat aturan-aturannya, sebenarnya insentif tersebut sudah cukup baik untuk menarik investor. Hanya saja, pemerintah harus menunjukkan bahwa aturan tersebut benar-benar diterapkan secara konsisten," katanya.

Ketidakpastian akibat perubahan regulasi berulang kali menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan. Pergantian pemerintahan tidak semestinya selalu diikuti perubahan kebijakan yang membuat investor harus menyesuaikan kembali rencana penanaman modalnya.

Jika aturan investasi terus berganti setiap kali terjadi pergantian presiden, calon investor dapat kehilangan pegangan dalam menentukan keputusan jangka panjang. Situasi tersebut berpotensi mendorong penundaan hingga pembatalan investasi.

Kepastian hukum dan kejelasan pembentukan PFII

Selain kesinambungan kebijakan, penegakan hukum menjadi unsur penting dalam membangun kepercayaan terhadap iklim investasi nasional. Tanpa jaminan hukum yang memadai, berbagai upaya pemerintah melalui PFII, Danantara, maupun Indonesia Investment Authority (INA) akan menghadapi tantangan.

Juniman turut mempertanyakan kejelasan pemerintah mengenai bentuk kelembagaan dan realisasi pembentukan PFII. Menurutnya, perubahan rencana yang terjadi selama proses persiapan menunjukkan masih adanya aspek mendasar yang perlu dipastikan.

Lokasi pusat finansial tersebut, misalnya, semula direncanakan berada di Bali sebelum kemudian diarahkan ke Jakarta. Perubahan juga terjadi pada sejumlah ketentuan yang menjadi dasar pembentukannya.

"Lokasinya saja sudah beberapa kali berubah. Awalnya direncanakan di Bali, kemudian bergeser ke Jakarta. Aturan-aturannya juga mengalami perubahan. Jadi, pertanyaannya, kapan pusat finansial ini benar-benar mulai berjalan?" ungkapnya.

Pemerintah dinilai perlu segera menetapkan model PFII yang akan digunakan. Apabila mengadaptasi konsep pusat keuangan dari negara lain, penerapannya harus disesuaikan dengan kemampuan nasional dan disertai pelaksanaan kebijakan yang konsisten.

Pasalnya, negara yang menjadi pembanding Indonesia telah memiliki keunggulan dalam menarik investasi dan membangun jaringan keuangan. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi sejumlah kekurangan pada kedua aspek tersebut.

Persoalan MSCI serta penilaian lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch dan Moody's turut disinggung dalam kaitannya dengan kredibilitas, transparansi, pelaksanaan kebijakan, dan iklim investasi Indonesia.

Berbagai persoalan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kepercayaan investor masih membutuhkan pembenahan yang tidak terbatas pada pemberian keringanan pajak.

Regulasi jangka panjang diperlukan untuk menjaga kepercayaan

Penguatan dasar hukum PFII menjadi salah satu hal yang perlu diprioritaskan. Pemerintah harus memberikan kejelasan mengenai struktur pusat finansial, undang-undang yang mengaturnya, serta ketentuan teknis yang menjadi pedoman kegiatan operasional.

Menurut Juniman, kerangka hukum tersebut harus dirancang agar tidak mudah mengalami perubahan ketika kepemimpinan nasional berganti. Dengan demikian, keberlanjutan kebijakan dapat tetap terjaga meskipun pemerintahan mengalami pergantian.

Ia mengusulkan adanya ketentuan dalam undang-undang yang memastikan pemerintahan selanjutnya tetap menjalankan kerangka regulasi yang telah disepakati.

"Harus ada ketentuan di undang-undang yang menjamin bahwa siapa pun yang memimpin pemerintahan nantinya tetap mengikuti aturan tersebut. Kalau tidak begitu, kebijakannya akan terus berubah dan investor akan bingung harus berpegang pada aturan yang mana," jelasnya.

Faktor politik juga perlu diperhitungkan dalam perencanaan PFII. Indonesia akan memasuki tahun politik pada 2027, sehingga pemerintah perlu menjaga kejelasan arah pengembangan pusat finansial tersebut di tengah dinamika politik.

Juniman menilai ambisi menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan regional harus disertai regulasi yang kuat dan penegakan aturan secara berkelanjutan.

"Jika pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat finansial yang kuat di kawasan, pemerintah harus membuat aturan yang kuat, menegakkannya, dan memastikan implementasinya berkelanjutan. Jangan sampai aturan tersebut terus berubah setiap kali terjadi pergantian pemerintahan," tegas Juniman.

Perbandingan insentif pajak Indonesia, Singapura, dan Dubai

Dalam UU PFII, pemerintah menyediakan sejumlah fasilitas perpajakan untuk meningkatkan daya tarik pusat finansial Indonesia. Insentif tersebut mencakup pengurangan beban pajak badan hingga pembebasan pajak untuk kategori penghasilan dan aktivitas tertentu.

Berikut sejumlah fasilitas yang ditawarkan pemerintah Indonesia melalui PFII:

• Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan hingga 100%.
• Insentif PPh badan hingga 50 tahun bagi sektor inti.
• PPh final 0% bagi tenaga ahli yang memenuhi kriteria.
• Pembebasan pemotongan atau pemungutan PPh atas penghasilan investasi bagi investor asing.
• Pembebasan PPh atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri.
• Fasilitas PPN tidak dipungut atas barang dan jasa strategis tertentu.
• Pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk hunian mewah tertentu.
• Pembebasan bea masuk atas barang impor untuk pembangunan PFII.
• Pengecualian pajak warisan dengan persyaratan tertentu.
• PPh final 0% atas hibah modal awal kepada lembaga pengelola PFII.

Sementara itu, Singapura menggunakan pendekatan insentif berdasarkan sektor dan aktivitas keuangan. Melalui skema Financial Sector Incentive (FSI), negara tersebut menyediakan tarif khusus PPh badan sebesar 10%, 13,5%, dan 15% untuk kegiatan finansial yang memenuhi persyaratan.

Selain tarif khusus tersebut, terdapat fasilitas pembebasan pajak atas penghasilan investasi tertentu melalui skema Section 13D, 13O, 13OA, 13U, dan 13V.

Singapura juga menyediakan perlakuan pajak khusus untuk sejumlah aktivitas, termasuk pengelolaan treasury, asuransi, reasuransi, dan pembiayaan infrastruktur.

Adapun Dubai menawarkan tarif pajak 0% selama 50 tahun bagi badan dan perusahaan yang beroperasi di Dubai International Financial Centre (DIFC), sesuai ketentuan yang berlaku.

Di tingkat Uni Emirat Arab, tarif PPh badan umum ditetapkan sebesar 0% untuk penghasilan kena pajak hingga AED 375.000 dan 9% untuk penghasilan yang melampaui batas tersebut.