Insentif Pajak PFII Belum Cukup Tarik Investor Global

Keunggulan insentif perpajakan yang ditawarkan Indonesia melalui Pusat Keuangan Internasional Indonesia (PFII) belum menjamin masuknya investasi global dalam jumlah besar. Kepastian hukum, kualitas pengawasan, dan kepercayaan terhadap institusi menjadi faktor penting yang harus diperkuat pemerintah, dilansir dari Nasional.

PFII menawarkan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan hingga 100% atau tarif 0% dengan masa fasilitas mencapai 50 tahun untuk sektor inti. Skema tersebut dirancang agar Indonesia mampu bersaing dengan pusat keuangan internasional di Singapura dan Dubai.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, keunggulan tarif pajak belum cukup menjadi alasan bagi perusahaan internasional untuk memindahkan aktivitas keuangannya ke Indonesia.

Dalam perbandingan nominal, fasilitas Indonesia bahkan setara dengan penawaran Dubai. Sementara itu, Singapura memberikan sejumlah tarif khusus bagi kegiatan sektor keuangan yang berada dalam kisaran 8% hingga 15%.

Perbandingan insentif dan pajak minimum global

Menurut Yusuf, terdapat ketentuan internasional yang dapat mengurangi manfaat fasilitas perpajakan tersebut, yakni pajak minimum global. Aturan ini berlaku bagi kelompok perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi sedikitnya 750 juta euro.

Kelompok usaha yang memenuhi kriteria tersebut tetap berhadapan dengan kewajiban pajak minimum sebesar 15%, meskipun memperoleh fasilitas pengurangan PPh badan dari suatu negara.

Indonesia, Singapura, dan Dubai telah menerapkan ketentuan pajak tambahan domestik untuk menyesuaikan diri dengan standar tersebut. Akibatnya, perbedaan beban pajak efektif bagi bank internasional, perusahaan asuransi besar, dan manajer aset global menjadi semakin terbatas.

Yusuf menyampaikan bahwa manfaat insentif PFII kemungkinan lebih terasa bagi pelaku usaha yang tidak termasuk dalam cakupan pajak minimum global, seperti family office dan pengelola dana menengah. Namun, kedua segmen tersebut juga mempunyai alternatif fasilitas investasi di Singapura dan Dubai.

"Secara nominal, insentif PFII memang terlihat sangat kompetitif. PPh badan dapat diberikan hingga 0% selama 50 tahun, setara dengan DIFC Dubai dan lebih rendah dibandingkan tarif konsesi di Singapura yang berkisar 8% hingga 15%."

Selain perpajakan, keputusan investasi turut dipengaruhi kemudahan konversi mata uang, jaringan perjanjian pajak, ketersediaan tenaga profesional, biaya kepatuhan, serta kepastian hukum.

Singapura dan Dubai masih mempunyai keunggulan dalam sejumlah aspek tersebut karena telah membangun reputasi sebagai pusat keuangan internasional selama puluhan tahun.

Kepastian kebijakan menentukan daya tarik PFII

Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah belum lengkapnya aturan turunan mengenai fasilitas PFII. Tidak semua insentif akan diberikan secara otomatis karena penerapannya bergantung pada persyaratan tertentu.

Ketidakjelasan mengenai besaran dan kepastian pemberian fasilitas dapat memengaruhi perhitungan risiko investor. Yusuf menjelaskan bahwa manfaat ekonomi dari pengurangan pajak bisa kehilangan daya tarik apabila ketidakpastian kebijakan meningkatkan biaya investasi.

"Bagi investor, nilai insentif yang belum pasti akan selalu didiskon dengan premi risiko,"

Ia memberikan gambaran mengenai perusahaan yang menghasilkan laba US$ 100 juta. Apabila tarif pajaknya turun dari 13,5% menjadi 0%, penghematan yang diperoleh diperkirakan mencapai US$ 13,5 juta setiap tahun.

Namun, perusahaan dengan modal US$ 1 miliar dapat menghadapi tambahan biaya US$ 20 juta per tahun apabila ketidakpastian kebijakan mendorong permintaan premi risiko sebesar 2%. Dalam perhitungan tersebut, manfaat pengurangan pajak tidak lagi mampu mengimbangi tambahan risiko.

"Jadi, PFII memang paling murah secara nominal, tetapi belum tentu paling menarik secara efektif. Pajak hanya menjadi tiket masuk, sedangkan keputusan investasi tetap ditentukan oleh kepercayaan dan konsistensi aturan,"

Kepercayaan terhadap institusi juga berkaitan dengan perhatian Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap transparansi kepemilikan saham, integritas perdagangan, dan efektivitas penegakan ketentuan di pasar modal Indonesia.

Menurut Yusuf, persoalan tersebut berpotensi membatasi kemampuan PFII dalam menarik dana keuangan berskala besar dalam waktu dekat. Karakter investasi langsung dan investasi portofolio juga berbeda sehingga keduanya tidak dapat diperlakukan dengan pendekatan yang sama.

Investasi langsung, misalnya pembangunan smelter, umumnya lebih sulit dipindahkan karena melibatkan aset fisik. Sebaliknya, modal keuangan dapat ditarik dalam waktu relatif cepat ketika persepsi risiko terhadap suatu negara mengalami peningkatan.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi PFII yang menyasar investor dengan tingkat sensitivitas tinggi terhadap kepastian hukum dan kualitas tata kelola.

Risiko kawasan tersebut juga tidak sepenuhnya dapat dipisahkan dari kondisi Indonesia secara keseluruhan. Selama otoritas nasional masih mempunyai peran dalam pengaturan dan penyelesaian sengketa, investor akan tetap mempertimbangkan kredibilitas institusi negara.

Dubai menjadi contoh pembangunan pusat keuangan

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, PFII masih berpeluang berkembang apabila pemerintah membangun sistem hukum dan pengawasan yang dapat dipercaya oleh pelaku keuangan internasional.

Yusuf mencontohkan perkembangan Dubai International Financial Centre (DIFC). Kawasan tersebut didukung regulator independen, sistem hukum yang jelas, lembaga peradilan yang dipercaya investor internasional, serta penerapan kebijakan yang konsisten dalam jangka panjang.

"PFII membutuhkan fondasi yang sama, bukan hanya insentif pajak,"

Untuk tahap awal, institusi yang mempunyai kepentingan langsung terhadap proyek di Indonesia dinilai lebih berpotensi menjadi pengguna PFII. Segmen yang dimaksud mencakup lembaga pembiayaan infrastruktur, perusahaan yang bergerak dalam hilirisasi, serta pelaku keuangan syariah.

Sebaliknya, pengelola dana global yang hanya membutuhkan lokasi untuk menempatkan likuiditas kemungkinan akan menunggu sampai kawasan tersebut mempunyai rekam jejak dan ekosistem bisnis yang lebih berkembang.

Karena itu, penguatan integritas pasar modal perlu menjadi salah satu prioritas sebelum pemerintah memperluas penawaran insentif. Kepastian aturan juga harus dijaga agar fasilitas yang diberikan tidak mudah berubah.

Selain itu, independensi dan kredibilitas regulator menjadi bagian penting dalam membangun keyakinan investor. Pemerintah kemudian dapat mengajak sejumlah institusi besar menjadi pelaku awal untuk memperkuat aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.

Tanpa pembenahan kelembagaan, besarnya fasilitas fiskal berisiko tidak menghasilkan arus investasi sesuai sasaran pemerintah.

"Pada akhirnya, daya saing PFII tidak ditentukan oleh seberapa rendah pajaknya, melainkan oleh seberapa tinggi tingkat kepercayaan investor terhadap aturan dan institusinya,"

Rincian insentif pajak di Indonesia, Singapura, dan Dubai

Berikut perbandingan fasilitas perpajakan yang ditawarkan ketiga pusat keuangan internasional berdasarkan rincian dalam bahan pemberitaan.

1. Indonesia melalui PFII

1. Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan hingga 100%.
2. Insentif PPh badan hingga 50 tahun bagi sektor inti.
3. PPh final 0% bagi tenaga ahli yang memenuhi kriteria.
4. PPh final 0% bagi hakim ad hoc.
5. Pengecualian individu asing dari status subjek pajak dalam negeri dengan persyaratan tertentu.
6. Pembebasan pemotongan atau pemungutan PPh atas penghasilan investasi bagi investor asing.
7. Pembebasan PPh atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri.
8. PPN tidak dipungut atas barang dan jasa strategis tertentu.
9. Pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk hunian mewah tertentu.
10. Pembebasan bea masuk atas barang impor untuk pembangunan PFII.
11. Pengecualian pajak warisan dengan persyaratan tertentu.
12. PPh final 0% atas hibah modal awal kepada lembaga pengelola PFII.

2. Singapura

1. PPh badan dengan tarif khusus 10%, 13,5%, dan 15% melalui skema Financial Sector Incentive (FSI) untuk kegiatan keuangan yang memenuhi kriteria.
2. Pembebasan pajak atas penghasilan investasi tertentu melalui skema Section 13D, 13O, 13OA, 13U, dan 13V.
3. Tarif khusus 8% atau 10% atas penghasilan kegiatan Finance and Treasury Centre yang disetujui.
4. Tarif khusus 10% dan 15% untuk kegiatan asuransi dan reasuransi yang memenuhi persyaratan.
5. Insentif pajak atas penghasilan dari kegiatan pembiayaan proyek infrastruktur tertentu.
6. Fasilitas perpajakan untuk instrumen obligasi dan sukuk tertentu.
7. Perlakuan pajak khusus atas penghasilan dan distribusi tertentu kepada investor REIT.
8. PPh individu dengan tarif progresif hingga 24%.
9. Pajak barang dan jasa (GST) sebesar 9%, dengan fasilitas tertentu bagi kegiatan dan dana investasi yang memenuhi persyaratan.
10. Pajak warisan (Estate Duty) telah dihapus untuk kematian sejak 15 Februari 2008.

3. Dubai

1. Tarif PPh badan DIFC sebesar 0% selama 50 tahun bagi badan dan perusahaan DIFC serta karyawan terkait, sesuai cakupan hukum Dubai.
2. Tarif 0% atas qualifying income bagi perusahaan berstatus Qualifying Free Zone Person yang memenuhi persyaratan.
3. PPh badan umum sebesar 0% untuk penghasilan kena pajak hingga AED 375.000 dan 9% untuk penghasilan di atas batas tersebut.
4. Tidak terdapat pajak penghasilan pribadi di UAE.
5. Bank asing yang beroperasi di Dubai dikenakan pajak 20%, dengan pengecualian bagi bank asing berlisensi DIFC atas penghasilan dari kegiatan dalam atau melalui DIFC.
6. Tarif pajak pemotongan dalam rezim pajak badan federal UAE sebesar 0%.
7. Pajak pertambahan nilai (VAT) dengan tarif umum 5%.
8. Pembebasan bea masuk atas barang yang diimpor ke DIFC atau diproduksi di dalam DIFC sesuai ketentuan.