Luhut Bidik Investasi Asing Lewat Pengembangan Family Office Bali

Indonesia berpeluang menarik dana dari investor internasional yang mencari lokasi aman untuk menempatkan kekayaan di tengah konflik geopolitik. Luhut melihat peluang tersebut dapat dikembangkan melalui pembentukan family office di Bali, sebagaimana dilansir dari Nasional. Namun, realisasi peluang investasi itu masih bergantung pada kepastian hukum dan konsistensi penegakan aturan di Indonesia.

Calon investor disebut masih mempertanyakan aspek hukum sebelum mengambil keputusan untuk menempatkan dananya di dalam negeri. Luhut menyampaikan bahwa pemerintah juga memperhitungkan kemungkinan konflik berkepanjangan yang dapat mempertahankan tingginya harga minyak beserta dampak turunannya. Pernyataan tersebut disampaikan saat ditemui di kantornya di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Ia menjelaskan bahwa perkiraan pemerintah disusun dengan mempertimbangkan kemungkinan terburuk berdasarkan informasi terbuka dan perkembangan yang dapat diamati. Menurutnya, belum terlihat indikasi kuat bahwa perdamaian akan segera tercapai dalam 2–3 tahun ke depan.

“Dari open source dan semua yang kita lihat, kita tidak melihat ada harapan untuk segera berdamai dalam 2–3 tahun ke depan. Ya kita berharap lebih cepat, tapi kita membuat worst case scenario kalau itu terjadi, maka harga minyak itu tetap akan tinggi, dan turunannya pun akan tinggi,” ujar Luhut. Ketidakpastian di kawasan konflik dinilai membuka kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi alternatif tujuan penempatan modal. Luhut menyebut sejumlah calon investor, termasuk dari Timur Tengah, telah menunjukkan ketertarikan untuk mempertimbangkan investasi di Indonesia, terutama di Bali.

Menurut Luhut, pemilik modal yang merasa tidak nyaman dengan situasi konflik di kawasan asalnya mulai mencari wilayah lain yang dianggap lebih aman. Kondisi tersebut menjadi peluang yang ingin dimanfaatkan pemerintah untuk meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. “Orang tadi yang tidak nyaman di Timur Tengah karena perang antara satu negara dengan negara lain, dia mencari tempat di mana yang paling aman untuk taruh duitnya. Nah, kita melihat peluang ini,” kata Luhut.

Salah satu upaya yang dipertimbangkan adalah pengembangan family office di Bali. Skema ini menyediakan layanan pengelolaan kekayaan dan investasi bagi individu maupun keluarga yang memiliki aset dalam jumlah besar.

Family Office dan Tantangan Kepastian Hukum

Untuk menggambarkan potensi skema tersebut, Luhut mencontohkan Singapura yang mampu menarik dana hingga US$ 30 miliar dalam satu kuartal melalui pengembangan family office. Capaian itu menjadi gambaran mengenai peluang penghimpunan dana yang dapat dipertimbangkan Indonesia.

Meski demikian, minat investor belum otomatis berubah menjadi penempatan modal. Kepastian mengenai aturan yang berlaku serta penerapannya secara konsisten masih menjadi persoalan yang perlu dijawab pemerintah. Perhatian terhadap kepastian hukum juga berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pemerintah perlu memberikan kejelasan mengenai aspek hukum yang berpengaruh terhadap keputusan investasi, sekaligus tetap mempertahankan komitmen pemberantasan korupsi. Persoalan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya membangun kepercayaan calon investor. Kejelasan aturan diperlukan agar pihak yang mempertimbangkan Indonesia sebagai tempat penempatan dana dapat memahami kepastian hukum yang akan mereka hadapi.

Pembahasan Hukum Dilanjutkan Bersama Yusril Ihza Mahendra

Luhut mengatakan pembahasan mengenai kepastian hukum akan diteruskan bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, serta sejumlah ahli hukum.

Langkah tersebut diarahkan untuk menanggapi kekhawatiran calon investor mengenai aspek hukum di Indonesia. Pemerintah berupaya memperjelas persoalan yang menjadi perhatian pemilik modal agar peluang masuknya dana asing melalui pengembangan family office di Bali dapat dipertimbangkan dengan landasan hukum yang lebih pasti.