Arus Modal Asing Tekan Rupiah dan Picu Risiko Biaya Utang

Tekanan terhadap rupiah masih membayangi perekonomian Indonesia meskipun investasi asing mencatatkan arus masuk bersih sebesar US$ 6,48 miliar sepanjang Januari-September 2026. Dilansir dari Nasional, aliran dana tersebut terutama mengarah ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sedangkan pasar saham justru mengalami arus keluar bersih.

Pada penutupan perdagangan Rabu (28/10/2026), rupiah di pasar spot berada di Rp 18.184 per dolar Amerika Serikat (AS), melemah 0,15% dibandingkan posisi sehari sebelumnya sebesar Rp 18.156 per dolar AS. Pergerakan ini menunjukkan bahwa masuknya modal asing tidak serta-merta memperkuat nilai tukar.

Sepanjang sembilan bulan pertama 2026, investor asing membukukan arus masuk bersih sebesar US$ 9,58 miliar pada SRBI dan US$ 1,56 miliar pada Surat Berharga Negara (SBN). Sebaliknya, pasar saham mencatatkan arus keluar bersih sebesar US$ 4,66 miliar.

Jika dilihat berdasarkan periode kuartalan, pergerakan modal asing mengalami perubahan cukup besar. Pada kuartal I-2026, total arus keluar bersih mencapai US$ 1,78 miliar, ketika SBN kehilangan dana sebesar US$ 1,48 miliar dan saham sebesar US$ 1,95 miliar, sementara SRBI menerima arus masuk US$ 1,65 miliar.

Situasi berbalik pada kuartal II-2026 dengan arus masuk bersih sebesar US$ 7,44 miliar. SRBI menjadi penopang utama melalui arus masuk US$ 7,91 miliar, disusul SBN sebesar US$ 1,83 miliar, meskipun saham masih mencatatkan arus keluar US$ 2,30 miliar.

Pada kuartal III-2026, arus masuk bersih melambat menjadi US$ 820 juta. SBN memperoleh dana bersih US$ 1,21 miliar, sedangkan SRBI hanya mencatatkan arus masuk US$ 20 juta. Pasar saham kembali mengalami arus keluar sebesar US$ 410 juta.

Kepala Ekonom Josua Pardede menilai pergerakan dana asing perlu dianalisis menurut instrumen dan rentang waktu karena pengaruhnya terhadap stabilitas mata uang dan perekonomian dapat berbeda.

“Arus modal asing merupakan faktor penting karena memengaruhi stabilitas rupiah, biaya pembiayaan pemerintah, dan kepercayaan investor. Namun, pergerakannya perlu dibedakan berdasarkan instrumen dan periode pengamatan,” ujar Josua kepada Kontan, Rabu (28/10/2026).

Kepemilikan asing meningkat, rupiah belum stabil

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan memperlihatkan kepemilikan investor asing pada SBN mencapai Rp 907,45 triliun per 30 September 2026, atau sekitar 13% dari total SBN beredar. Angka tersebut meningkat dibandingkan porsi kepemilikan sebesar 12,91% pada Juli dan 12,61% pada Maret.

Pada instrumen SRBI, kepemilikan asing juga bertambah menjadi Rp 294,66 triliun pada Agustus 2026, dari Rp 293,16 triliun pada Juni. Posisi Agustus tersebut jauh lebih besar dibandingkan kepemilikan sebesar Rp 143,91 triliun pada Maret 2026.

Meski kepemilikan asing bertambah pada kedua instrumen tersebut, nilai tukar tetap menghadapi tekanan dari kebutuhan dolar AS, situasi pasar global, dan penilaian investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Berdasarkan kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, rupiah berada pada Rp 16.999 per dolar AS pada Maret 2026. Nilainya melemah menjadi Rp 17.899 per dolar AS pada Juni sebelum menguat ke Rp 17.746 per dolar AS pada Agustus.

Gubernur Bank Indonesia dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur pada Oktober menyampaikan bahwa investasi portofolio asing pada kuartal III-2026 mengalami arus keluar bersih US$ 80 juta atau sekitar Rp 1,44 triliun, dengan asumsi kurs Rp 18.006 per dolar AS. Pergerakan tersebut terutama dipicu keluarnya dana dari pasar saham di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot 29,79% sepanjang kuartal III-2026. Pada periode yang sama, investor asing membukukan aksi jual bersih saham senilai Rp 10,24 triliun.

Arus keluar berisiko meningkatkan biaya pembiayaan

Pengurangan kepemilikan SBN oleh investor asing dapat menekan harga obligasi dan mendorong kenaikan imbal hasil. Apabila pemerintah harus menawarkan imbal hasil lebih tinggi saat menerbitkan surat utang baru, beban pembiayaan berpotensi bertambah.

Josua menjelaskan hubungan tersebut melalui pergerakan harga obligasi dan imbal hasilnya.

“Ketika investor mengurangi kepemilikan SBN atau meminta tambahan imbal hasil untuk menanggung risiko, harga obligasi turun dan imbal hasil meningkat. Akibatnya, pemerintah berpotensi menghadapi biaya penerbitan utang baru yang lebih tinggi,” kata Josua.

Gambaran permintaan investor terhadap surat utang pemerintah terlihat pada lelang Surat Utang Negara (SUN) tanggal 27 Oktober 2026. Penawaran yang masuk mencapai Rp 31,09 triliun, sementara pemerintah memenangkan penawaran senilai Rp 20,65 triliun.

Josua menambahkan, tekanan terhadap pasar saham dapat melemahkan kepercayaan investor dan menambah tekanan pada rupiah, meskipun aksi jual tersebut tidak secara langsung memperbesar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Risiko yang perlu diwaspadai adalah apabila pelemahan rupiah, kenaikan imbal hasil SBN, dan arus modal keluar terjadi secara bersamaan dalam waktu lama. Kombinasi tersebut dapat meningkatkan biaya pembiayaan sekaligus menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Namun, selama pasar obligasi tetap berfungsi dan investor domestik memiliki basis yang kuat, pemerintah dinilai masih mempunyai ruang untuk mengelola kebutuhan pembiayaan secara terukur.

Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz menekankan bahwa konsekuensi arus keluar dana berbeda antara pasar obligasi, saham, dan SRBI.

“Penjualan SBN oleh investor asing dapat menekan harga obligasi dan menaikkan yield. Apabila berlanjut ke lelang penerbitan baru, biaya pembiayaan pemerintah ikut meningkat. Namun, penjualan SBN di pasar sekunder tidak membuat pemerintah harus langsung melunasi obligasi tersebut,” ujar Irman.

Di pasar saham, pelepasan kepemilikan asing dapat menurunkan valuasi dan memperbesar biaya penghimpunan modal perusahaan. Sementara itu, perpindahan dana keluar dari SRBI terutama memengaruhi arus devisa dan transmisi kebijakan moneter karena instrumen tersebut diterbitkan Bank Indonesia, bukan untuk membiayai APBN.

“Outflow saham menekan valuasi dan dapat meningkatkan biaya penghimpunan modal perusahaan. Sementara itu, outflow SRBI terutama memengaruhi arus devisa dan transmisi kebijakan moneter karena SRBI merupakan instrumen BI, bukan pembiayaan langsung APBN,” jelas Irman.

Irman mengingatkan bahwa tekanan dari ketiga instrumen dapat bertemu melalui pelemahan rupiah dan kenaikan premi risiko. Risiko tersebut semakin perlu diperhatikan ketika kebutuhan dolar AS untuk impor energi meningkat, sementara kepastian pembiayaan eksternal berkurang.

Pelemahan rupiah menambah beban APBN

Selain memengaruhi pasar keuangan, pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk impor energi, subsidi, dan pembayaran kewajiban dalam valuta asing. Dampaknya terhadap anggaran juga bergantung pada perubahan harga minyak mentah.

Berdasarkan sensitivitas APBN, pelemahan rata-rata tahunan rupiah sebesar Rp 100 per dolar AS diperkirakan menambah defisit sekitar Rp 0,8 triliun. Sementara itu, kenaikan rata-rata tahunan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$ 1 per barel berpotensi memperlebar defisit sekitar Rp 6,8 triliun setelah memperhitungkan tambahan penerimaan migas.

Josua menilai kenaikan harga minyak memiliki pengaruh fiskal yang lebih besar dibandingkan pelemahan rupiah secara langsung dalam kondisi yang dihadapi saat ini.

“Dalam kondisi sekarang, kenaikan harga minyak merupakan sumber tekanan fiskal yang lebih besar dibandingkan pelemahan rupiah secara langsung, meskipun keduanya dapat saling memperkuat,” ungkap Josua.

Dari sisi perekonomian, rupiah yang melemah dapat meningkatkan ongkos produksi dan distribusi, memperbesar tekanan inflasi barang impor, serta mengurangi daya beli masyarakat. Perusahaan yang menggunakan bahan baku dari luar negeri juga berpotensi mengalami penurunan keuntungan.

Jika tekanan tersebut bertahan dalam jangka panjang, konsumsi rumah tangga, investasi, dan pertumbuhan kredit berisiko ikut tertahan.

Prospek rupiah hingga akhir 2027

Josua memperkirakan tekanan terhadap rupiah masih dapat berlanjut hingga penghujung 2026 dan awal 2027, terutama jika konflik Timur Tengah belum mereda, harga minyak tetap tinggi, dan suku bunga AS bertahan pada tingkat tinggi.

“Tekanan terhadap rupiah masih mungkin berlangsung hingga akhir 2026 dan awal 2027, terutama jika konflik Timur Tengah belum mereda, harga minyak tetap tinggi, dan suku bunga AS bertahan pada level tinggi,” tutur Josua.

Meski demikian, rupiah tidak harus terus bertahan di atas Rp 18.000 per dolar AS sepanjang 2027. Peluang penguatan terbuka jika harga minyak turun, ekspektasi kenaikan suku bunga AS mereda, dan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan Indonesia pulih.

Dalam skenario tersebut, nilai tukar berpeluang kembali ke kisaran Rp 17.500-Rp 18.000 per dolar AS pada 2027. Sebaliknya, tekanan global yang berkelanjutan dan persoalan transparansi pasar modal yang belum terselesaikan dapat membuat rupiah bertahan di atas Rp 18.000 lebih lama.

“Stabilisasi nilai tukar membutuhkan kombinasi kebijakan moneter yang kredibel dan perbaikan fundamental ekonomi, bukan hanya intervensi pasar,” pungkas Josua.

Irman Faiz juga memperkirakan rupiah berpotensi bergerak mendekati Rp 18.000 per dolar AS pada akhir 2026 sebelum menguat ke sekitar Rp 17.830 per dolar AS pada akhir 2027 dalam skenario dasarnya.

“Dalam baseline kami, rupiah masih berpeluang bergerak mendekati Rp 18.000 pada akhir 2026 dan sekitar Rp 17.830 pada akhir 2027. Namun, penguatan ini bergantung pada meredanya konflik, turunnya harga minyak, respons stabilisasi BI, dan pulihnya kepercayaan investor,” kata Irman.

Menurut Irman, apabila kondisi pendukung tersebut tidak terwujud, rupiah berisiko bertahan di sekitar Rp 18.000 per dolar AS atau melemah lebih jauh dalam periode yang lebih panjang. Karena itu, stabilisasi nilai tukar bergantung pada kredibilitas kebijakan moneter, penguatan fundamental ekonomi, dan pemulihan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan domestik.