Hashim Sebut Penerimaan Negara Bisa Bertambah Rp 1.500 Triliun

Indonesia berpotensi memperoleh tambahan penerimaan negara hingga Rp 1.500 triliun per tahun apabila rasio penerimaan terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat dari sekitar 12% menjadi 18%. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo menyampaikan potensi tersebut dalam pembukaan Rapimnas Kadin 2026, Kamis (29/10/2026), seperti dilansir dari Nasional.

Menurut Hashim, peningkatan penerimaan dapat dilakukan dengan memperbaiki pemungutan pajak dan bea cukai serta menjangkau aktivitas ekonomi yang belum tercatat secara resmi. Tambahan pendapatan tersebut berpotensi memperluas kemampuan fiskal pemerintah dalam membiayai program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes).

Hashim membandingkan rasio penerimaan Indonesia dengan sejumlah negara di Asia Tenggara. Rasio Indonesia saat ini sekitar 12% dari PDB, sedangkan Kamboja mencapai 18% dan Vietnam sebesar 23%.

Dengan PDB Indonesia sekitar Rp 25.000 triliun, kenaikan rasio penerimaan sebesar 6 poin persentase diperkirakan menghasilkan tambahan penerimaan Rp 1.500 triliun setiap tahun. Hashim juga menyebut potensi surplus Rp 900 triliun pada tahun ini apabila aparat pajak dan bea cukai bekerja secara optimal.

Dalam paparannya, Hashim menyoroti besarnya aktivitas ekonomi yang belum masuk dalam pencatatan resmi. Ia mengutip perkiraan Bank Dunia bahwa sekitar 35%–40% aktivitas ekonomi Indonesia belum tercatat, dengan nilai yang diperkirakan mencapai Rp 10.000 triliun.

Hashim menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi penerimaan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Ia menyampaikan pandangannya mengenai efektivitas aparat perpajakan dan kepabeanan dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

“Kalau aparat kita pajak dan bea cukai bekerja semestinya, seperti orang Kamboja, seharusnya kita surplus tahun ini Rp 900 triliun,” ujar Hashim Sujono Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi.

Untuk memperluas basis penerimaan, pemerintah berencana mengoptimalkan pemungutan pajak dengan memanfaatkan teknologi digital, teknologi informasi (IT), dan kecerdasan buatan (AI). Langkah tersebut diarahkan untuk menjangkau kewajiban perpajakan yang selama ini belum tertagih.

Hashim menyebut penerapan pajak digital akan dimulai pada 9 November 2026. Dalam skema yang disampaikannya, bank pemerintah, bank swasta, dan perusahaan teknologi finansial (fintech) akan dilibatkan dalam proses pemungutan serta penyetoran pajak.

Pelibatan lembaga keuangan dan perusahaan teknologi tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan pemungutan pajak. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan penerimaan negara untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan berbagai program prioritas nasional.