Mensesneg Soroti Dugaan Penyadapan yang Berpotensi Jadi Makar

Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh negara menjadi perhatian pemerintah karena dinilai berpotensi mengancam kepentingan nasional. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bahkan mengaitkan persoalan tersebut dengan kemungkinan perbuatan makar, sebagaimana dilansir dari Medcom.

Kasus ini juga memunculkan kembali pembahasan mengenai pengertian makar dalam bahasa Indonesia dan hukum pidana. Istilah tersebut memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar upaya menjatuhkan pemerintahan yang sedang berkuasa.

Pemahaman mengenai makar penting karena penerapan ketentuan pidananya berkaitan dengan batas antara tindakan melawan hukum dan kebebasan menyampaikan pendapat. Kejelasan rumusan serta penafsiran pasal menjadi salah satu hal yang turut mendapat perhatian dalam kajian hukum.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mencatat tiga makna makar. Pengertiannya mencakup tipu muslihat, tindakan yang bertujuan menyerang atau membunuh seseorang, serta upaya menggulingkan pemerintahan yang sah.

Ketiga pengertian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan istilah makar perlu disesuaikan dengan konteks pembahasannya. Dalam ranah hukum pidana, pemaknaannya berkaitan dengan tindakan yang memiliki sasaran dan bentuk pelaksanaan tertentu.

Secara terminologi, makar dalam hukum pidana berhubungan dengan istilah Belanda aanslag yang berarti serangan. Pengertian tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 191 draf RKUHP.

Ketentuan dalam draf tersebut menghubungkan makar dengan maksud melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan melalui dimulainya pelaksanaan tindakan. Artinya, keberadaan niat semata tidak menjadi satu-satunya unsur yang dibahas dalam pengertian tersebut.

Dalam draf RKUHP, sasaran perbuatan makar dikelompokkan menjadi tiga, yaitu Presiden, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan pemerintah yang sah. Pengelompokan ini memperlihatkan cakupan perlindungan yang menjadi perhatian dalam ketentuan tersebut.

Perkembangan Kasus Dugaan Penyadapan Presiden

Kasus penyadapan ilegal mencuat setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan akses tanpa izin terhadap nomor telepon Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya. Dalam proses penyidikan, kepolisian telah menetapkan tiga orang berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol, Asep Safrudin, menyampaikan bahwa para tersangka diduga memberikan perintah untuk melakukan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Dugaan tindakan tersebut disebut berlangsung pada periode 2025 hingga 2026.

Target yang diduga menjadi sasaran tidak terbatas pada nomor telepon Presiden. Penyidik juga menelusuri dugaan penyadapan terhadap pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta kalangan pengusaha.

Dalam keterangannya pada Rabu, 4 November 2026, Asep menjelaskan bahwa penyidikan masih berlangsung dan pemeriksaan terhadap pihak lain belum selesai.

"Ini baru awal kita sudah menetapkan tiga tersangka dan satu masih pemeriksaan saksi," ujar Asep dikutip dari Medcom.

Respons Pemerintah terhadap Dugaan Penyadapan

Prasetyo Hadi memandang dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh sebagai persoalan yang tidak bisa dianggap ringan. Pemerintah menilai tindakan tersebut berpotensi menimbulkan ancaman terhadap kepentingan negara maupun keselamatan pimpinan nasional.

Penilaian Mensesneg tersebut juga mencakup dugaan penghapusan bukti elektronik dan akses ilegal. Pernyataan itu disampaikan melalui informasi yang dipublikasikan akun Instagram @sekretariat.kabinet.

"Mensesneg menegaskan bahwa dugaan tindakan penyadapan, penghapusan bukti elektronik. Akses ilegal tersebut merupakan persoalan serius yang berpotensi mengarah pada perbuatan makar serta membahayakan kepentingan dan keselamatan negara, termasuk keselamatan pimpinan negara," tulis informasi di Instagram @sekretariat.kabinet.

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Kapolri agar penanganan perkara dilakukan secara profesional dan objektif. Proses penyelidikan juga diminta berlangsung transparan serta berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Informasi yang sama menyebutkan bahwa pemerintah telah mengambil keputusan terkait jabatan LSP melalui Keputusan Presiden. LSP diberhentikan dari posisi Kepala Staf Kepresidenan.

"Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pemberhentian LSP dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Pemerintah memastikan seluruh pelayanan kepolisian kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa terganggu oleh perkembangan situasi ini," tulis informasi itu.

Di tengah perkembangan penyidikan, pemerintah turut memastikan bahwa pelayanan kepolisian kepada masyarakat tetap berlangsung optimal. Penanganan perkara dugaan penyadapan tersebut diarahkan agar tetap mengikuti prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.