DPR Sahkan UU Satu Data Indonesia dan Bentuk Penyelenggara SDI

Pemerintah Indonesia memasuki tahap baru pengelolaan data nasional setelah DPR mengesahkan Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI) dalam sidang paripurna pada Oktober 2026. Regulasi ini membentuk landasan kelembagaan baru yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden serta memperluas keterlibatan sektor usaha dan masyarakat, dilansir dari Nasional. UU SDI memperkuat ketentuan yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.

Salah satu perubahan utamanya adalah pembentukan Penyelenggara Satu Data Indonesia (SDI) dengan tanggung jawab langsung kepada Presiden. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, menjelaskan bahwa bentuk organisasi penyelenggara tersebut belum ditetapkan secara terperinci dalam undang-undang. Pengaturan kelembagaannya akan dilanjutkan melalui Peraturan Presiden.

"Dalam UU SDI tidak menyebutkan secara langsung bentuk kelembagaan SDI, namun disebutkan sebagai Penyelenggara SDI yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden," ujar Maliki kepada Kontan.co.id, Senin (2/11/2026).

Walaupun pembentukan lembaga Penyelenggara SDI dilakukan melalui pengaturan terpisah, Bappenas tetap memegang peran strategis dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut Maliki, kementerian ini bertugas menyusun Rencana Induk dan menetapkan daftar data prioritas untuk mendukung program pembangunan nasional. Perluasan partisipasi menjadi salah satu perubahan lain dalam regulasi tersebut. Jika sebelumnya pengelolaan data lebih banyak melibatkan instansi pemerintah, UU SDI kini memberikan ruang bagi perusahaan dan masyarakat untuk ikut memproduksi serta menggunakan data.

"Melalui UU SDI industri/korporasi/masyarakat bisa berperan sebagai produsen dan pengguna untuk memproduksi dan memanfaatkan data," terang Maliki. Dalam tata kelola operasional, Penyelenggara SDI memperoleh kewenangan untuk memastikan penerapan standar data dan interoperabilitas antarinstansi. Ketentuan ini mengatur keselarasan data yang diproduksi berbagai pihak agar dapat terintegrasi dalam sistem nasional.

UU SDI juga mempertegas mekanisme pemberian sanksi administratif kepada walidata maupun produsen data yang tidak memenuhi standar yang telah ditentukan. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari penguatan kepatuhan dalam penyelenggaraan data nasional. Selain pengaturan kelembagaan dan standar, regulasi ini membuka peluang keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur pendukung SDI.

Maliki menjelaskan bahwa pendanaan inovatif dapat digunakan sebagai salah satu skema kerja sama untuk mendukung pengembangan ekosistem data nasional. "Skema ini juga dimungkinkan karena terbukanya keran Kerjasama melalui pendanaan inovatif yang masuk dalam skema pendanaan di UU SDI. Kunci dalam kolaborasi adalah tetap mengedepankan kedaulatan data nasional, keamanan dan pelindungan data," pungkas Maliki.