DPR Sahkan RUU Satu Data Indonesia Jadi Undang Undang

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuan atas RUU usul inisiatif DPR tersebut, sebagaimana dilansir dari Detik iNET.

Pengambilan keputusan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Keputusan ini diambil setelah mendengarkan laporan akhir dari Panitia Kerja (Panja) RUU SDI dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

"Sekarang kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Satu Data Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Puan.

Sebelum pengesahan di tingkat paripurna, Baleg DPR RI dan pemerintah telah menyepakati RUU SDI pada rapat kerja Senin (5/10/2026). Regulasi baru ini dirancang untuk menjangkau seluruh instansi pemerintah dari tingkat pusat hingga pemerintahan desa.

Ketua Panja RUU SDI Sturman Panjaitan menyampaikan bahwa pembahasan aturan ini telah melibatkan berbagai pihak secara luas. Regulasi yang baru disahkan ini terdiri atas 20 bab dan memuat 141 pasal.

"Satu data adalah semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam bahasa tata kelola, produsen data beragam dari kementerian hingga pemerintah desa, namun standarnya satu, metadata satu, kode referensi satu, data induknya satu," kata Sturman.

Dalam pembahasan tingkat satu, pemerintah mengajukan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk merampungkan isi substansi undang-undang tersebut.

"RUU SDI hasil pembicaraan tingkat satu terdiri dari 20 bab dan 141 pasal," kata Sturman.

Aturan ini juga mengatur klasifikasi Data Dasar Nasional (DDN) yang dikuasai negara sebagai rujukan utama pembangunan dan kebijakan fiskal. Pengaturan tersebut memuat skema klasifikasi data terbuka, terbatas, hingga data tertutup.

"Rancangan Undang-Undang SDI merupakan usul inisiatif DPR RI sehingga dalam pembicaraan tingkat satu, Daftar Inventarisasi Masalah, DIM, diajukan oleh pemerintah. Adapun jumlah DIM yang disampaikan pemerintah sebanyak 1.338 DIM batang tubuh dan 829 DIM penjelasan," kata Sturman.

UU SDI turut mengatur pembentukan lembaga penyelenggara SDI di bawah Presiden pengganti Badan Satu Data Indonesia, tata kelola data berjenjang, hingga penggunaan teknologi digital seperti kecerdasan artifisial dan blockchain. Pembentukan penyelenggara baru ini ditargetkan paling lambat satu tahun sejak undang-undang disahkan.