DPR Sahkan RUU Satu Data Indonesia Menjadi Undang Undang

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Pengesahan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani setelah seluruh fraksi memberikan persetujuan. Keputusan rapat paripurna tersebut diambil usai Ketua Panitia Kerja RUU SDI Sturman Panjaitan menyampaikan laporan hasil pembahasan tingkat satu di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Dalam laporannya, Sturman Panjaitan menjelaskan bahwa undang-undang baru ini dirancang untuk menjangkau seluruh instansi pemerintah pusat hingga pemerintah daerah demi mewujudkan tata kelola data nasional yang tersentralisasi secara standar.

"Satu data adalah semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam bahasa tata kelola, produsen data beragam dari kementerian hingga pemerintah desa, namun standarnya satu, metadata satu, kode referensi satu, data induknya satu," kata Ketua Panja RUU SDI Sturman Panjaitan.

RUU SDI merupakan usul inisiatif DPR RI yang pembahasannya melibatkan keterlibatan publik secara luas. Regulasi ini terdiri atas 20 bab dan 141 pasal setelah melalui proses pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pemerintah.

"RUU SDI hasil pembicaraan tingkat satu terdiri dari 20 bab dan 141 pasal," kata Sturman Panjaitan.

Pemerintah mengajukan sebanyak 1.338 DIM batang tubuh serta 829 DIM penjelasan dalam pembahasan RUU tersebut di tingkat Baleg DPR RI pada Senin (5/10/2026).

"Rancangan Undang-Undang SDI merupakan usul inisiatif DPR RI sehingga dalam pembicaraan tingkat satu, Daftar Inventarisasi Masalah, DIM, diajukan oleh pemerintah. Adapun jumlah DIM yang disampaikan pemerintah sebanyak 1.338 DIM batang tubuh dan 829 DIM penjelasan," kata Sturman Panjaitan.

Pengesahan RUU ini juga mendapat dukungan penuh dari seluruh fraksi, termasuk Fraksi PDI Perjuangan. Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sofwan Dedy Ardyanto menilai keakuratan data sebagai instrumen vital penyusunan kebijakan publik dan anggaran negara.

"Hari ini data bukan lagi sekadar angka dalam tabel statistik. Data adalah tulang punggung dalam memetakan permasalahan, merencanakan kebijakan, mengambil keputusan dan penggerak inovasi, sekaligus cermin yang memperlihatkan kondisi nyata masyarakat," kata Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sofwan Dedy Ardyanto.

Sofwan menekankan bahwa keberadaan data yang akurat dan berkualitas sangat penting untuk membantu pemerintah mengidentifikasi kelompok masyarakat yang selama ini luput dari bantuan sosial dan kebijakan pembangunan.

"Data yang baik dan berkualitas bukan hanya membuat negara lebih efisien, tetapi juga membuat negara lebih peka. Data juga membantu pemerintah melihat yang selama ini luput, mendengar yang selama ini tidak terdengar, dan menjangkau yang selama ini tertinggal dan diabaikan," kata Sofwan Dedy Ardyanto.

Penyatuan data nasional yang terintegrasi diyakini bakal mencegah tumpang tindih kebijakan serta meminimalisasi potensi pemborosan anggaran akibat program yang salah sasaran.

"Tanpa data yang terpercaya, kebijakan yang baik pun dapat jatuh di tempat yang salah. Anggaran negara yang dipungut dari keringat rakyat akan habis menguap pada program yang salah sasaran. Keberpihakan kepada rakyat dimulai dari kejujuran data," kata Sofwan Dedy Ardyanto.

Fraksi PDIP menegaskan bahwa implementasi UU SDI harus difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara nyata dan tidak sekadar berhenti pada integrasi sistem digital antarlembaga.

"Satu Data Indonesia adalah ikhtiar untuk menyatukan cara negara membaca realitas bangsa, agar pembangunan tidak berjalan dalam perkiraan, pelayanan publik tidak bertumpu pada asumsi, dan kebijakan tidak kehilangan wajah kemanusiaannya," kata Sofwan Dedy Ardyanto.

Ruang lingkup UU Satu Data Indonesia mencakup pembentukan penyelenggara SDI yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, penetapan Data Dasar Nasional, serta mekanisme interoperabilitas data antarlembaga. UU ini juga mengatur penguatan keamanan siber, pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial, perlindungan data, sanksi administratif, hingga ketentuan pidana.