DPLK Alihkan Investasi ke Deposito dan SBN Saat Saham Tertekan

Tekanan di pasar saham mendorong pengelola Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) mengevaluasi komposisi investasi dan mempertimbangkan instrumen yang lebih defensif. Deposito, Surat Berharga Negara (SBN), dan pasar uang menjadi alternatif untuk menjaga imbal hasil investasi peserta, menurut laporan Keuangan yang dilansir dari Kontan pada Rabu (21/10/2026).

Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Mulyadi menjelaskan, DPLK menawarkan dua skema investasi, yakni paket dengan kombinasi saham, obligasi, dan instrumen pasar uang, serta pilihan yang disesuaikan dengan permintaan peserta.

Bambang menyebut, ketika pasar saham mengalami kontraksi, eksposur investasi DPLK pada saham dapat ditekan hingga kurang dari 10% dari total portofolio.

“Jadi dalam kondisi pasar saham yang sedang kontraksi tentunya eksposur di saham semakin kecil kurang dari 10% dari total investasi DPLK,” ujar Bambang Sri Mulyadi, Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia.

Menurut Bambang, pengelola dapat menyeimbangkan kembali portofolio dengan memindahkan sebagian dana ke instrumen yang dinilai lebih aman. Deposito dan SBN menjadi pilihan karena suku bunga dinilai masih menarik dan imbal hasil mengalami kenaikan.

“Penyesuaian kembali ke deposito dan SBN dilakukan karena suku bunga masih menarik, imbal hasil meningkat, dan instrumen tersebut lebih aman,” ujar Bambang Sri Mulyadi.

Instrumen pasar uang juga dapat digunakan untuk membantu mempertahankan imbal hasil agar tidak negatif ketika pasar saham berada di bawah tekanan.

“Untuk lebih amannya, memang investasikan dana ke instrumen pasar uang agar imbal hasil investasi tidak negatif,” ujar Bambang Sri Mulyadi.

Bagi peserta DPLK perorangan, Bambang menyarankan penempatan dana pada kas atau deposito selama kondisi pasar saham belum kondusif. Peserta yang mempertimbangkan pembelian saham secara bertahap ketika harga turun perlu memastikan saham tersebut memiliki fundamental yang baik dan tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Sementara itu, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen menyiapkan sejumlah pilihan produk DPLK, meliputi pasar uang rupiah dan dolar Amerika Serikat, pendapatan tetap rupiah dan dolar AS, saham rupiah, serta kombinasi beberapa instrumen. Perusahaan juga menyiapkan mekanisme Life Cycle Fund untuk memenuhi kebutuhan investasi yang berbeda.

Presiden Direktur Batavia Prosperindo Aset Manajemen Lilis Setiadi mengatakan, perusahaan telah memiliki satu klien institusi, tetapi belum membuka rekening bagi peserta perorangan. Perusahaan menargetkan tambahan dua atau tiga klien institusi hingga akhir 2026.

“Mudah-mudahan kami bisa memperoleh tiga klien institusi hingga akhir tahun ini,” ujar Lilis Setiadi, Presiden Direktur Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

Lilis menjelaskan, perizinan DPLK berbeda dari reksa dana. Menurut dia, izin pendirian DPLK dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencakup jenis produk yang akan diluncurkan sehingga perusahaan dapat menyiapkan beragam pilihan investasi sesuai kebutuhan klien.

“Untuk DPLK, pemberian izin oleh OJK sejak awal sudah mencakup semua jenis produk yang akan kami luncurkan,” ujar Lilis Setiadi.

Strategi investasi Batavia nantinya akan ditentukan setelah perusahaan memperoleh klien dan mengetahui pilihan produk masing-masing. Karena pengelolaan investasi belum dimulai, perusahaan belum memiliki portofolio yang terdampak pergerakan pasar saham.

“Setelah memperoleh klien, strategi yang sesuai akan kami susun berdasarkan pilihan produk masing-masing klien,” ujar Lilis Setiadi.

Menurut Lilis, proses pengelolaan DPLK membutuhkan sosialisasi kepada karyawan dan berbagai pihak di perusahaan klien. Setelah mandat diperoleh, dana peserta dapat ditransfer untuk mulai dikelola, sementara proses pengambilan keputusan dapat berlangsung sekitar enam bulan hingga tiga tahun.

Batavia Prosperindo Aset Manajemen memperkirakan dana kelolaan DPLK pada tahun pertama operasional masih di bawah Rp 100 miliar. Lilis memperkirakan jumlah tersebut berpotensi meningkat hingga triliunan rupiah setelah perusahaan mengembangkan bisnisnya.

“Pada tahun pertama, dana kelolaan kami mungkin masih di bawah Rp 100 miliar. Namun, setelah itu mungkin bisa mencapai triliunan rupiah,” ujar Lilis Setiadi.