DKI Jakarta Siapkan Pengelolaan Limbah Baterai Kendaraan Listrik

Pengelolaan baterai bekas kendaraan listrik mulai menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Langkah ini disiapkan untuk mengantisipasi pencemaran lingkungan sekaligus membuka peluang pemanfaatan kembali material bernilai dari baterai yang sudah tidak digunakan.

Dilansir dari Detik Oto, Pemprov DKI menggandeng Lembaga Sains Terapan Universitas Indonesia untuk menyusun kajian mengenai penanganan limbah baterai kendaraan listrik. Kajian tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan landasan kebijakan pengelolaan limbah secara terarah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Dudi Gardesi, menyampaikan bahwa kajian bersama perguruan tinggi diperlukan untuk memperkuat perencanaan penanganan baterai bekas.

"Melalui kajian yang dilakukan bersama Lembaga Sains Terapan Universitas Indonesia, Pemprov DKI berupaya memperkuat perencanaan pengelolaan limbah baterai agar tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat," ujar Dudi Gardesi.

Besarnya penggunaan kendaraan listrik di Jakarta menjadi salah satu alasan pentingnya penyusunan sistem pengelolaan baterai bekas. Kota ini termasuk pusat penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH DKI Jakarta, Dedy Setiono, mengungkapkan bahwa pada 2023 jumlah KBLBB di Jakarta mencapai 55.240 unit. Angka tersebut setara dengan sekitar 68 persen dari keseluruhan kendaraan listrik berbasis baterai secara nasional.

Jumlah kendaraan yang besar tersebut berpotensi menghasilkan baterai bekas dalam jumlah semakin banyak. Karena itu, pemerintah membutuhkan strategi pengelolaan yang mampu mengantisipasi timbulnya pencemaran sekaligus mempertimbangkan potensi pemulihan material.

"Semakin banyak kendaraan listrik yang digunakan, semakin besar pula potensi baterai bekas yang harus dikelola," kata Dedy.

Menurut Dedy, penyusunan kajian menjadi dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi penanganan yang sesuai. Selain mengurangi risiko pencemaran, pengolahan baterai bekas juga dapat mendukung ketersediaan bahan baku untuk produksi baterai baru.

Pemanfaatan material tersebut tetap harus mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3. Dengan demikian, upaya memperoleh kembali bahan bernilai dari baterai bekas perlu berjalan seiring dengan penerapan aturan penanganan limbah yang berlaku.

Baterai bekas berpeluang dimanfaatkan kembali

Selain mengambil material yang masih memiliki nilai guna, baterai kendaraan listrik yang sudah tidak digunakan untuk fungsi awalnya juga berpotensi dimanfaatkan dalam kebutuhan lain.

Plt. Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE Kementerian ESDM, Slamet, menjelaskan bahwa baterai kendaraan listrik memungkinkan penerapan masa pakai kedua atau second life.

Pemanfaatan tersebut dapat dilakukan dengan menjadikan baterai sebagai perangkat penyimpan energi. Alternatif lainnya adalah menggunakannya sebagai sumber tenaga kendaraan berkecepatan rendah, termasuk forklift.

Potensi penggunaan kembali ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan pengelolaan baterai bekas. Dengan pemanfaatan yang sesuai, baterai tidak harus langsung berakhir sebagai limbah yang ditimbun.

Koordinator Pokja Perpindahan Lintas Batas Limbah dan Konvensi Kementerian Lingkungan Hidup, Amelia Rachmatunisa, turut menyoroti peluang pemanfaatan material bernilai yang terkandung dalam limbah baterai.

"Kami mendorong agar limbah yang dihasilkan dapat menjadi sumber daya baru. Karena itu, penimbunan di landfill sebisa mungkin dihindari dengan mengutamakan pemanfaatan dan pengolahan," jelas Amelia.

Amelia juga menyampaikan bahwa baterai bekas kendaraan listrik memiliki kemungkinan untuk digunakan kembali bagi keperluan berbeda. Artinya, pengelolaan limbah tidak hanya berfokus pada pengambilan material, tetapi juga mempertimbangkan fungsi alternatif baterai.

Pemprov DKI perlu memperkuat sistem pengumpulan baterai

Selain teknologi pengolahan dan pemanfaatan kembali, ketersediaan jaringan pengumpulan menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan baterai bekas. Proses pengumpulan perlu memiliki jalur yang jelas agar pergerakan limbah dapat diawasi.

Tenaga Ahli Ekonomi Sirkular Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Putri Ghassani Ramadhina, menekankan perlunya titik pengumpulan yang saling terhubung.

Salah satu alternatif yang dapat diterapkan adalah menggunakan jaringan bengkel yang telah menjalin kerja sama dengan produsen kendaraan. Pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap jaringan tersebut.

Melalui pola ini, perjalanan baterai bekas sejak diterima di bengkel hingga memasuki tahapan penanganan berikutnya dapat dipantau. Keterhubungan antartitik pengumpulan juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengelolaan yang lebih terorganisasi.

"Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memantau sistem pengumpulan baterai bekas. Karena itu, diperlukan sistem monitoring yang kuat agar pengumpulan dari bengkel hingga proses selanjutnya dapat berjalan dengan baik," ujar Putri.

Pengawasan pemerintah daerah menjadi unsur penting dalam memastikan proses pengumpulan berjalan sesuai rencana. Sistem pemantauan tersebut diperlukan untuk menghubungkan aktivitas bengkel dengan tahapan pengelolaan baterai bekas selanjutnya.