DJP Catat 5,5 Juta Transaksi Digital Asing Senilai Rp10 Triliun

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sekitar 5,5 juta transaksi digital luar negeri dengan nilai diperkirakan Rp10 triliun sejak 25 September hingga 11 Oktober 2026. Data dari enam penerbit yang terlibat dalam Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) tersebut menunjukkan potensi PPN sekitar Rp1 triliun, dilansir dari Nasional. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan data tersebut kepada awak media di Hotel Mulia Senayan pada Rabu (14/10/2026).

Perkiraan potensi pajak dihitung menggunakan tarif PPN sebesar 11 persen, tetapi belum mencerminkan penerimaan yang benar-benar masuk ke kas negara. Bimo menjelaskan bahwa angka tersebut berasal dari pencatatan transaksi melalui enam penerbit selama periode implementasi awal sistem. Perhitungan itu masih bersifat sementara karena DJP belum menyelesaikan tahap stabilisasi dan menunggu lebih banyak penerbit bergabung.

Dalam keterangannya, Bimo menyebut jumlah transaksi dan nilai potensinya masih memerlukan penghitungan lebih lanjut.

"Dari enam platform itu, dari 25 September sampai 11 Oktober, kita catat ada 5,5 juta transaksi yang tercatat dengan potensi, kalau tidak salah, potensi transaksi ya Rp10 triliun. Kalau PPN-nya 11 persen, ya kita lihat sekitar Rp1 triliun," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak. Ia menegaskan bahwa DJP belum menetapkan estimasi akhir penerimaan sebelum seluruh platform yang ditargetkan siap terhubung dengan sistem pemungutan tersebut.

"Ini masih dalam proses, masih dalam masa stabilisasi. Kita masih betul-betul menunggu dan kita sangat berhati-hati sampai semua platform masuk, kita baru bisa mengestimasi potensinya," jelas Bimo Wijayanto. Saat ini, enam penerbit yang berpartisipasi terdiri atas lima bank dan satu perusahaan teknologi finansial atau fintech. DJP juga telah mengadakan pertemuan dengan 30 platform tambahan dari sektor perbankan dan fintech untuk mempersiapkan keikutsertaan mereka.

Bimo menyatakan bahwa pemerintah memberikan tenggat hingga November 2026 kepada platform tambahan tersebut. Penunjukan sebagai pihak lain yang bertugas memungut PPN akan dilakukan setelah masing-masing penerbit menuntaskan persiapan infrastruktur sistem. "Hari ini, tadi pagi, saya baru rapat dengan 30 platform yang akan ikut.

Kita kasih waktu sampai November," kata Bimo Wijayanto. Untuk mendukung percepatan implementasi, DJP meminta bantuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam mendorong kesiapan bank serta perusahaan fintech. DJP juga mengupayakan agar jaringan pembayaran internasional Mastercard dan Visa dapat terhubung sebelum November 2026.

Langkah tersebut diperlukan agar penerbit yang ditargetkan bergabung dapat mulai beroperasi melalui SPP-TDLN sesuai jadwal. Bimo menjelaskan bahwa kesiapan integrasi sistem menjadi salah satu prasyarat sebelum penunjukan resmi dilakukan.

"Kita meminta bantuan ke otoritas, ke OJK, ke Bank Indonesia, untuk juga mendorong supaya para penerbit, bank sama fintech itu, dan juga Mastercard dan Visa, bisa sebelum November siap beroperasi dengan platform SPP-TDLN," tutur Bimo Wijayanto. DJP mulai menerapkan SPP-TDLN pada 25 September 2026 dengan melibatkan BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan LinkAja. Pelaksanaan sistem tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026 yang mengatur penunjukan penerbit sebagai pihak lain untuk memungut PPN atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi ketentuan perpajakan.

Dalam mekanisme ini, PT Jalin Pembayaran Nusantara berperan sebagai penyelenggara infrastruktur teknologi yang menghubungkan proses transaksi dengan mekanisme konfirmasi status pajak. Cakupannya meliputi pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar negeri, termasuk perangkat lunak, aplikasi, layanan komputasi awan, streaming, layanan berbasis kecerdasan buatan (AI), serta permainan daring.

DJP menegaskan bahwa SPP-TDLN bukan jenis pajak baru, melainkan mekanisme pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang telah menjadi objek pajak. Transaksi yang PPN-nya sudah dipungut oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk tidak akan dikenai pemungutan kembali melalui SPP-TDLN.