DJP Siapkan Penghapusan Sanksi Pajak hingga 100 Persen

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyiapkan langkah untuk meningkatkan pemanfaatan program pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak hingga 100 persen. Melalui kantor pelayanan pajak (KPP), DJP menyasar wajib pajak yang ingin memperbaiki kepatuhan dan menyelesaikan kewajiban perpajakan berdasarkan kebijakan yang berlaku sejak 8 Oktober 2026, dilansir dari Nasional.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, kantor pelayanan pajak di seluruh Indonesia telah menerima daftar wajib pajak yang menjadi sasaran program tersebut. Data dari kantor pusat itu diharapkan mendukung pelaksanaan kebijakan dan mendorong pemanfaatan fasilitas keringanan sanksi.

Dalam keterangannya kepada awak media di Hotel Mulia Senayan pada Rabu (14/10/2026), Bimo menjelaskan kesiapan kantor pelayanan pajak dalam menjalankan program tersebut.

"Upaya DJP tentu semua kantor pelayanan pajak sudah siap dengan daftarnya. Kita sudah turunkan data dari kantor pusat ke kantor pelayanan. Kita lihat saja nanti seperti apa," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.

Bimo menyebut kebijakan ini bertujuan membantu penyelesaian kewajiban perpajakan dengan pendekatan yang lebih seimbang. DJP juga ingin memberikan perlakuan yang adil kepada wajib pajak yang bersedia mengakui dan menyelesaikan kewajibannya.

"Intinya kita ingin membantu penyelesaian yang berimbang, yang lebih adil," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.

Menurut Bimo, pemanfaatan fasilitas tersebut juga diharapkan membantu menjaga ketahanan arus kas wajib pajak. Kebijakan ini sekaligus memberikan ruang bagi wajib pajak untuk menyelesaikan persoalan perpajakan dengan beban sanksi administratif yang lebih ringan.

"Kemudian juga tentu ketahanan arus kas wajib pajak ketika bisa memanfaatkan fasilitas ini tentu akan lebih baik. Kita juga dukung dalam konteks perlakuan yang lebih adil bagi wajib pajak yang mau mengakui," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.

Ketentuan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tersebut diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 yang mulai berlaku pada 8 Oktober 2026. Fasilitasnya mencakup sejumlah sanksi, antara lain denda keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), bunga keterlambatan pembayaran pajak, bunga akibat pembetulan SPT, serta sanksi tertentu yang muncul dalam pemeriksaan dan penagihan pajak.

Besaran pengurangan bergantung pada jenis fasilitas, kondisi wajib pajak, serta periode pelaporan atau pembayaran. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengurangan sanksi dapat mencapai 100 persen untuk skema tertentu apabila wajib pajak melaporkan atau membetulkan SPT dan melunasi pajak pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026.

Untuk periode 1 Januari hingga 31 Maret 2027, pengurangan sanksi dalam skema tersebut sebesar 50 persen. Sementara itu, pelaporan atau pembayaran pada 1 April hingga 30 Juni 2027 memperoleh pengurangan sebesar 25 persen.