DJP Tegaskan Pembalut Masih Dikenai PPN Efektif 11 Persen

Produk pembalut yang diperdagangkan di Indonesia masih dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena belum memperoleh fasilitas pembebasan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan ketentuan tersebut menyusul perbincangan mengenai pajak produk sanitasi menstruasi di media sosial X, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan, pembalut termasuk Barang Kena Pajak (BKP) selama penyerahannya memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk barang nonmewah, tarif PPN sebesar 12 persen diterapkan menggunakan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual.

Inge menjelaskan bahwa perhitungan tersebut membuat beban pajak efektif atas pembalut tetap sebesar 11 persen.

"Dengan demikian, beban PPN efektif terhadap pembalut tetap setara dengan 11%," ujar Inge Diana Rismawanti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP.

DJP menyatakan pembebasan PPN hanya diberikan kepada jenis barang tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hingga kini, pembalut belum masuk dalam kelompok barang yang memperoleh fasilitas tersebut.

Menurut penjelasan DJP, pemungutan PPN atas pembalut merupakan bagian dari sistem perpajakan atas konsumsi barang, bukan pajak yang secara khusus ditujukan kepada perempuan atau aktivitas menstruasi. DJP juga menyatakan belum ada kajian resmi yang diajukan kepada pemerintah mengenai usulan pembebasan PPN untuk produk tersebut.

Inge menyebut pembahasan mengenai perlakuan pajak terhadap pembalut dan produk sanitasi menstruasi lainnya perlu mempertimbangkan sejumlah aspek. Pertimbangan tersebut mencakup karakteristik produk, ketentuan perpajakan yang berlaku, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Perdebatan mengenai PPN pembalut mencuat setelah sebuah unggahan di media sosial X pada Minggu, 25 Oktober 2026, mempertanyakan pengenaan pajak terhadap produk yang digunakan sebagai kebutuhan biologis primer perempuan.

Pengunggah menyoroti beban pajak atas pembalut sebagai produk yang berkaitan dengan kebutuhan rutin perempuan. Hingga Kamis, 29 Oktober 2026, unggahan tersebut telah ditonton lebih dari satu juta kali dan memperoleh lebih dari 30.000 tanda suka.