DJP Perluas 30 Penerbit untuk Pungut PPN Transaksi Digital Luar Negeri

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan perluasan Sistem Pemungutan PPN atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) dengan melibatkan 30 platform secara bertahap hingga November 2026. Berdasarkan pemberitaan Nasional, perluasan ini ditujukan untuk memperluas pencatatan transaksi digital dan mengoptimalkan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN). Hingga tahap pelaksanaan yang sedang berjalan, belum seluruh platform tersebut resmi ditunjuk sebagai pihak pemungut PPN.

Kesiapan infrastruktur teknologi pada setiap bank dan perusahaan teknologi finansial menjadi pertimbangan utama sebelum penunjukan dilakukan. Bimo menyampaikan bahwa pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan perwakilan platform yang akan berpartisipasi pada Rabu (14/10) di Hotel Mulia Senayan.

"Hari ini, tadi pagi, saya baru rapat dengan 30 platform yang akan ikut. Kita kasih waktu sampai November," ujar Bimo kepada awak media di Hotel Mulia Senayan, Rabu (14/10).

Keikutsertaan 30 platform tidak langsung berlaku secara bersamaan. DJP akan menyesuaikan proses penunjukan dengan kemampuan sistem masing-masing peserta agar mekanisme pemungutan dapat berjalan sesuai kesiapan infrastruktur. Bimo kembali menekankan bahwa kesiapan teknologi menjadi syarat sebelum bank dan perusahaan teknologi finansial ditetapkan sebagai pemungut dalam sistem tersebut.

"Nanti setelah mereka siap infrastruktur sistemnya. Itu bank sama fintech," katanya. Untuk mempercepat proses tersebut, DJP berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Kedua lembaga itu dilibatkan dalam upaya mendorong kesiapan institusi keuangan yang akan mendukung pelaksanaan SPP-TDLN.

DJP juga mengupayakan integrasi jaringan pembayaran internasional Mastercard dan Visa ke dalam sistem tersebut sebelum November 2026. Keterlibatan jaringan pembayaran ini menjadi bagian dari perluasan infrastruktur yang diperlukan untuk mencatat transaksi digital lintas negara.

Enam penerbit mencatat 5,5 juta transaksi

Sejak mulai diterapkan pada 25 September 2026 hingga 11 Oktober 2026, SPP-TDLN mencatat sekitar 5,5 juta transaksi melalui enam penerbit yang telah berpartisipasi. Nilai keseluruhan transaksi tersebut diperkirakan mencapai Rp 10 triliun.

Dengan menggunakan tarif PPN 11%, nilai transaksi itu menunjukkan potensi penerimaan pajak sekitar Rp 1 triliun. Namun, angka tersebut masih berupa perhitungan awal dan tidak dapat dianggap sebagai jumlah pajak yang sudah berhasil dikumpulkan pemerintah. DJP masih mengevaluasi potensi penerimaan karena penerapan SPP-TDLN berada dalam tahap stabilisasi.

Penghitungan yang lebih menyeluruh baru dapat dilakukan setelah jumlah penerbit bertambah dan sistem beroperasi secara optimal. Lima dari enam penerbit yang sudah terlibat merupakan lembaga perbankan, yaitu BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Satu peserta lainnya adalah perusahaan teknologi finansial LinkAja.

Transaksi digital yang dikenai PPN

SPP-TDLN mulai diterapkan pada 25 September 2026 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026. Mekanisme ini digunakan untuk memungut PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak yang berasal dari luar negeri di dalam daerah pabean.

Jenis transaksi yang termasuk dalam cakupannya meliputi pembelian perangkat lunak, aplikasi, layanan cloud, layanan streaming, hiburan digital, layanan berbasis kecerdasan buatan (AI), serta permainan daring. Penerapan sistem tersebut bukan berarti pemerintah memperkenalkan jenis pajak baru. DJP menegaskan bahwa SPP-TDLN merupakan mekanisme untuk memungut PPN atas transaksi yang sejak awal sudah termasuk objek pajak.

Untuk mencegah pemungutan ganda, transaksi yang PPN-nya telah dipungut oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk tidak akan dikenai pemungutan ulang melalui SPP-TDLN. Ketentuan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mekanisme pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri.