Pemerintah Perluas Pemungutan PPN Digital Lewat Bank dan Fintech

Pemerintah menargetkan perluasan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital dari luar negeri mulai November 2026. Kebijakan ini melibatkan lebih banyak bank dan perusahaan teknologi finansial melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN), dilansir dari Nasional.

Perluasan tersebut bukan berarti pemerintah memberlakukan jenis pajak baru ataupun mengenakan PPN terhadap seluruh transaksi digital. Fokus kebijakan berada pada penambahan lembaga keuangan yang membantu proses pemungutan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui mekanisme ini, pemerintah berupaya menjangkau konsumsi barang dan jasa digital dari luar negeri yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh mekanisme pemungutan sebelumnya.

Perluasan SPP-TDLN Melibatkan 30 Bank dan Fintech

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengadakan pembahasan bersama 30 bank dan perusahaan teknologi finansial untuk mempersiapkan keterlibatan mereka dalam sistem tersebut.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijanto menyampaikan bahwa calon peserta masih memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan persiapan sebelum batas waktu penerapan perluasan pada November 2026.

"Saya baru rapat dengan 30 platform yang akan ikut. Kita kasih waktu sampai November," ujar Bimo kepada awak media di Hotel Mulia Senayan, Rabu (4/10) lalu.

Dalam penerapan awal SPP-TDLN yang dimulai sejak 25 September 2026, pemerintah baru menunjuk enam penerbit atau issuer sebagai pemungut PPN.

Keenam lembaga tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), serta PT Fintek Karya Nusantara atau LinkAja.

Penambahan peserta tidak dilakukan secara langsung. Calon issuer lainnya masih harus melewati proses stabilisasi sebelum memperoleh penunjukan resmi sebagai pihak pemungut PPN.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengoptimalkan kesiapan sistem sebelum memperluas jumlah penerbit yang terlibat.

"Saat ini calon issuer lainnya sedang dalam periode stabilisasi. Kami akan menyampaikan informasi terkait penunjukan issuer baru, apabila seluruh tahapan persiapan telah diselesaikan, melalui kanal resmi DJP," kata Inge.

Mengenal Mekanisme Pemungutan PPN SPP-TDLN

SPP-TDLN merupakan sistem berbasis teknologi yang dirancang untuk memungut PPN atas penggunaan barang digital dan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia.

Pelaksanaannya memanfaatkan informasi transaksi pembayaran untuk mengenali aktivitas pembelian digital lintas negara yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN.

Dalam mekanisme tersebut, issuer berfungsi sebagai perantara pembayaran sekaligus pihak yang membantu memungut pajak. Penerbit dapat berasal dari bank maupun lembaga keuangan selain bank.

PPN yang terkumpul selanjutnya diserahkan kepada PT Jalin Pembayaran Nusantara sebagai penyelenggara SPP-TDLN. Setelah menerima dana tersebut, Jalin meneruskan penyetorannya ke kas negara.

Landasan hukum pelaksanaan sistem ini mencakup Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026.

Dengan demikian, keberadaan SPP-TDLN tidak mengubah tarif PPN maupun menciptakan pungutan pajak baru. Sistem ini menambahkan jalur pemungutan agar transaksi digital lintas negara yang menjadi objek pajak dapat terjangkau lebih luas.

Perbedaan SPP-TDLN dan PPN PMSE

Sebelum SPP-TDLN diperluas, Indonesia sudah memiliki mekanisme pemungutan PPN untuk produk dan layanan digital dari luar negeri melalui skema Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

PPN PMSE mulai diterapkan pada 1 Juli 2020. Dalam skema ini, pemerintah menunjuk pelaku usaha digital, termasuk pedagang, penyedia jasa, dan platform elektronik, untuk menjalankan kewajiban pemungutan, penyetoran, serta pelaporan PPN.

Sejumlah perusahaan yang telah menjadi pemungut PPN PMSE antara lain Google, Netflix, Spotify, Meta, Microsoft, dan TikTok.

Berbeda dengan PMSE, SPP-TDLN menempatkan lembaga yang memfasilitasi pembayaran sebagai bagian dari mekanisme pemungutan. Pihak yang menjalankan fungsi tersebut adalah issuer, termasuk bank dan perusahaan fintech yang telah ditunjuk.

Perbedaan mendasar kedua sistem terletak pada pihak yang bertanggung jawab membantu memungut PPN. Pada PMSE, kewajiban tersebut dijalankan pelaku usaha atau penyedia platform digital, sedangkan SPP-TDLN melibatkan penerbit yang memproses pembayaran.

Kedua mekanisme tersebut dirancang untuk saling melengkapi, bukan menggantikan satu sama lain. Dengan keterlibatan pihak yang berbeda, pemerintah memperluas jangkauan pengawasan dan pemungutan PPN atas konsumsi layanan digital dari luar negeri.

Transaksi yang Sudah Dipungut PPN Tidak Dikenakan Pungutan Ulang

Pemerintah juga telah menyiapkan ketentuan untuk mengantisipasi terjadinya pemungutan PPN berganda melalui kedua sistem tersebut.

Transaksi digital yang kewajiban PPN-nya sudah dipenuhi melalui skema PMSE dikecualikan dari pemungutan kembali menggunakan SPP-TDLN.

Ketentuan tersebut memperjelas fungsi masing-masing mekanisme. SPP-TDLN memperluas jalur pemungutan melalui lembaga pembayaran, sementara PMSE tetap menjalankan pemungutan melalui pelaku usaha digital yang telah ditunjuk pemerintah.