DJP Catat 5757 Wajib Pajak Terapkan Pajak Minimum Global

Penerapan Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax (GMT) di Indonesia telah mencakup 5.757 wajib pajak hingga 22 Oktober 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat angka tersebut setara dengan sekitar 25% dari 22.662 wajib pajak yang terindikasi masuk cakupan aturan dalam 1.988 grup perusahaan, dilansir dari Nasional.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memaparkan data tersebut dalam kegiatan sosialisasi di Kantor Pusat DJP pada Rabu (28/10/2026). Berdasarkan catatan DJP, masih terdapat 16.905 wajib pajak yang belum tercatat telah menerapkan ketentuan tersebut.

Bimo menjelaskan bahwa penerapan regulasi baru membutuhkan persiapan serta koordinasi terperinci di tingkat grup perusahaan. Pemahaman terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku juga menjadi bagian dari persiapan tersebut.

"Berdasarkan data kami kemarin, 22 Oktober 2026, terdapat 22.662 wajib pajak dalam 1.988 grup yang terindikasi masuk cakupan GMT. Dari 22.662 tersebut, sudah ada sebanyak 5.757 wajib pajak sudah melakukan penerapan regulasi. Ini sekitar 25%," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.

DJP meminta perusahaan yang terindikasi masuk cakupan GMT untuk memastikan status kewajibannya dan menyiapkan data bersama grup usaha masing-masing. Bimo menekankan pentingnya koordinasi internal agar perusahaan dapat memahami dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

"Kami menyadari persiapan pasti membutuhkan koordinasi yang detail di dalam grup Bapak/Ibu dan pemahaman atas ketentuan yang baru," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.

Selain persiapan administratif, perusahaan perlu memperhatikan kewajiban pembayaran apabila terdapat pajak tambahan yang terutang. Untuk tahun pajak 2025 bagi grup perusahaan yang menggunakan tahun buku kalender, batas pembayaran umum berakhir pada 31 Desember 2026.

Dalam sosialisasi tersebut, Bimo juga mengingatkan perusahaan mengenai tenggat pembayaran yang berlaku berdasarkan ketentuan pajak GloBE.

"Apabila terdapat pajak tambahan yang terutang, perhatikan batas pembayaran sesuai dengan ketentuan pajak GloBE," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.

Ketentuan Pajak Minimum Global di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024. Aturan mengenai pajak minimum domestik dan Income Inclusion Rule (IIR) mulai berlaku pada 1 Januari 2025, sedangkan Undertaxed Profits Rule (UTPR) berlaku mulai 1 Januari 2026.

Melalui mekanisme GMT, tingkat pajak efektif grup perusahaan multinasional di suatu yurisdiksi dibandingkan dengan tarif minimum 15% berdasarkan perhitungan GloBE. Apabila tingkat pajak efektif berada di bawah ambang tersebut, pajak tambahan dapat timbul sesuai mekanisme, pengecualian, dan ketentuan yang berlaku.

DJP mengimbau perusahaan yang termasuk dalam cakupan aturan untuk berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat mereka terdaftar guna mempersiapkan pemenuhan kewajiban perpajakan.