DJP Catat Pajak Ekonomi Digital Rp 58,75 Triliun

Penerimaan negara dari aktivitas ekonomi digital mencapai Rp 58,75 triliun sejak 2020 hingga 30 September 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menghimpun penerimaan tersebut melalui empat sektor, yakni perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), teknologi finansial (fintech), aset kripto, dan Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP), dilansir dari Nasional.

Kontribusi terbesar berasal dari sektor PMSE dengan penerimaan Rp 45,21 triliun. Hingga akhir September 2026, DJP telah menunjuk 280 perusahaan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PMSE, dengan 245 perusahaan di antaranya sudah melakukan pemungutan dan penyetoran pajak.

Pada September 2026, DJP menunjuk tiga pemungut PPN PMSE baru, yaitu Namecheap Inc., Airwallex Commercelink (Netherlands) B.V., dan Airwallex Digital (Netherlands) B.V. DJP juga memperbarui data pemungut pajak milik Niantic International Ltd.

Secara tahunan, penerimaan PPN PMSE memperlihatkan peningkatan sejak 2020. Penerimaan tercatat Rp 731,4 miliar pada 2020, kemudian naik menjadi Rp 3,9 triliun pada 2021 dan Rp 5,51 triliun pada 2022.

Pertumbuhan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan mencapai Rp 6,76 triliun pada 2023, Rp 8,44 triliun pada 2024, dan Rp 10,32 triliun sepanjang 2025. Sementara itu, penerimaan Januari-September 2026 tercatat Rp 9,54 triliun.

Di luar PMSE, sektor fintech menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp 5,40 triliun hingga September 2026. Angka tersebut mencakup PPh Pasal 23 atas bunga yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp 1,51 triliun.

Selain itu, PPh Pasal 26 atas bunga yang diterima wajib pajak luar negeri mencapai Rp 728,20 miliar. Penerimaan PPN dalam negeri dari sektor fintech tercatat sebesar Rp 3,16 triliun.

Sektor aset kripto menghasilkan penerimaan pajak Rp 2,18 triliun. Kontribusi tersebut terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp 1,30 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp 881,82 miliar.

Sementara itu, penerimaan pajak melalui SIPP mencapai Rp 5,96 triliun hingga akhir September 2026. Jumlah tersebut berasal dari PPh Pasal 22 sebesar Rp 432,69 miliar dan PPN sebesar Rp 5,53 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan bahwa pemerintah akan memperluas basis pemungutan pajak sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi digital. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

"DJP terus mendorong kepatuhan perpajakan di sektor ekonomi digital melalui perluasan basis pemungutan dan pengawasan yang berkelanjutan," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak, dalam keterangan resmi pada Sabtu (31/10/2026).

Bimo menjelaskan, penguatan pengawasan dan perluasan pemungutan juga bertujuan menciptakan perlakuan perpajakan yang setara bagi pelaku usaha digital dan konvensional. Pemerintah mengharapkan aktivitas ekonomi digital dapat memberikan kontribusi lebih optimal terhadap penerimaan negara.