DJP Catat Piutang Pajak Rp39,6 Triliun pada Semester I 2026

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat piutang pajak mencapai Rp39,6 triliun hingga semester I 2026. Data tersebut dilansir dari Nasional dan mencakup pokok pajak serta sanksi administrasi yang belum terselesaikan.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, jumlah itu terdiri atas Rp24,3 triliun pokok pajak dan Rp15,3 triliun sanksi administrasi. Pencatatan tersebut menunjukkan kenaikan dibandingkan posisi akhir 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Inge Diana Rismawanti menyampaikan perbandingan piutang pajak dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2025 dengan kondisi semester I 2026.

"Sesuai dengan LKPP tahun 2025 jumlah piutang pajak adalah Rp36,2 triliun. Sedangkan sampai dengan semester I tahun 2026 jumlah piutang pajak adalah Rp39,6 triliun, dengan perincian sekitar Rp24,3 triliun pokok pajak dan Rp15,3 triliun sanksi," ujar Inge Diana Rismawanti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak.

Dilansir dari Nasional, kenaikan piutang pajak mencapai Rp3,4 triliun dibandingkan posisi dalam LKPP 2025. Pertambahan tersebut setara sekitar 9,39% dari nilai sebelumnya.

Pemerintah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 untuk mengatur pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan.

Kebijakan itu diterapkan untuk mendorong pemenuhan kewajiban pajak sekaligus mendukung penerimaan negara. Besaran keringanan berbeda sesuai jenis sanksi, kondisi wajib pajak, dan waktu pelunasan.

Dalam sejumlah kategori, pengurangan sanksi dapat mencapai 100% apabila persyaratan yang ditetapkan terpenuhi. Pelunasan juga harus dilakukan dalam periode yang telah ditentukan dalam kebijakan tersebut.

Selain kebijakan pengurangan sanksi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 mengubah mekanisme penghitungan pembayaran utang pajak.

Aturan baru tersebut mengatur pembayaran utang pajak agar diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi pokok pajak. Sebelumnya, pembayaran diperhitungkan secara proporsional antara pokok dan sanksi.