DJP Catat Restitusi Pajak Rp198,71 Triliun hingga September

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi mencapai Rp198,71 triliun hingga September 2026. Dilansir dari Nasional, realisasi itu bertambah Rp6,89 triliun dari Rp191,82 triliun pada Agustus 2026.

Secara bulanan, restitusi September 2026 tumbuh sekitar 3,59%, jauh di bawah tambahan Rp19,63 triliun atau 6,45% pada September 2025. Pada periode tersebut, restitusi meningkat dari Rp304,29 triliun menjadi Rp323,92 triliun.

Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis Fajry Akbar menilai perlambatan itu dapat menunjukkan masih tertahannya restitusi pajak.

"Kalau pertumbuhan restitusi masih turun sebesar itu, ini indikasi kalau restitusi pajak masih tertahan," ujar Fajry Akbar, Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis.

Menurut Fajry, pemerintah perlu memperhitungkan dampak kebijakan restitusi terhadap dunia usaha, perekonomian, dan kondisi fiskal. Risiko fiskal juga perlu dijaga tetap di bawah 3%, terutama ketika harga minyak dunia masih tinggi dan berpotensi meningkatkan subsidi serta kompensasi energi.

Industri berorientasi ekspor disebut sebagai salah satu kelompok yang paling terdampak ketika restitusi berjalan lebih lambat. Pemerintah, menurut Fajry, tengah mengkaji kemungkinan percepatan restitusi bagi sektor tersebut.

"Seperti isu yang telah beredar, bagi industri orientasi ekspor, yang paling terdampak, sedang dikaji untuk mendapatkan percepatan," ujar Fajry Akbar, Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis.

Fajry juga menilai keputusan restitusi harus menyeimbangkan penerimaan negara dengan kebutuhan likuiditas dunia usaha. Penahanan hingga akhir tahun berpotensi menambah beban dalam mengejar target penerimaan pajak tahun berikutnya.

"Kalau restitusi masih ditahan sampai akhir tahun, tentu ini menjadi beban tambahan untuk mengejar target penerimaan pajak tahun depan," ujar Fajry Akbar, Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto mengingatkan bahwa perlambatan realisasi belum cukup untuk menyimpulkan proses restitusi semakin sulit atau lambat. Penilaian perlu mencakup jumlah wajib pajak, nilai permohonan, serta jumlah dan nilai restitusi yang telah diselesaikan.

"Untuk menyimpulkan apakah proses restitusi saat ini menjadi lebih sulit atau lebih lambat, idealnya perlu dibandingkan antara jumlah wajib pajak yang mengajukan restitusi, nilai restitusi yang diajukan, serta nilai dan jumlah restitusi yang telah diselesaikan," ujar Wahyu Nuryanto, Direktur Eksekutif MUC Tax Research.

Wahyu menegaskan restitusi merupakan hak wajib pajak yang mengikuti mekanisme dan persyaratan perpajakan. Pengembalian pendahuluan dapat dimanfaatkan wajib pajak yang memenuhi kriteria, sedangkan restitusi yang memerlukan pemeriksaan harus diselesaikan sesuai ketentuan jika terbukti terdapat kelebihan pembayaran.

Ia juga menilai administrasi restitusi perlu konsisten, transparan, dan memberikan kepastian karena proses tersebut berkaitan langsung dengan arus kas perusahaan. Kelancaran arus kas dapat mendukung operasional, investasi, dan ekspansi.

"Administrasi restitusi yang baik sebenarnya tidak hanya memberikan kepastian bagi wajib pajak, tetapi juga dapat mendukung aktivitas ekonomi," ujar Wahyu Nuryanto, Direktur Eksekutif MUC Tax Research.

Wahyu mengusulkan pendekatan berbasis risiko, bukan percepatan seluruh pengembalian. Wajib pajak dengan kepatuhan baik dan memenuhi persyaratan dapat memperoleh pelayanan lebih cepat, sementara pemeriksaan diarahkan pada permohonan berisiko kepatuhan lebih tinggi.

Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal Research Institute Ariawan Rahmat menilai sebagian penurunan restitusi 2026 dapat dijelaskan oleh efek basis tinggi. Restitusi sepanjang 2025 mencapai Rp361 triliun, terutama dipengaruhi penurunan harga komoditas.

Namun, Ariawan menilai efek basis tersebut belum cukup menjelaskan pola pencairan bulanan. Ia juga menyoroti perubahan kebijakan sejak 1 Mei 2026 melalui PMK 28/2026 serta audit restitusi sektor sumber daya alam dan sektor lainnya untuk periode 2020-2025.

Menurut Ariawan, utang restitusi sebesar Rp70,25 triliun per 31 Desember 2025 menjadi salah satu angka resmi yang dapat dijadikan acuan. Nilai itu merupakan ketetapan lebih bayar yang telah terbit tetapi belum dicairkan dan sebagian besar berupa PPN.

Di luar angka tersebut, masih terdapat permohonan restitusi yang diperiksa sepanjang 2026, tetapi nilainya belum diumumkan. Ariawan meminta DJP lebih transparan mengenai nilai permohonan yang masih diproses dan saldo utang restitusi hingga September 2026.

Ia juga mengingatkan pencairan restitusi tertunda pada 2027 dapat memberi tekanan terhadap APBN tahun tersebut. Target PPN 2027 ditetapkan Rp1.126,1 triliun atau tumbuh 13,4% dari outlook 2026.

"Restitusi adalah utang negara kepada wajib pajak, bukan cadangan kas. Menahannya hanya memindahkan beban ke APBN 2027, termasuk bunganya bahkan," tegas Ariawan Rahmat, Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal Research Institute.