DJP Catat Restitusi Pajak Rp 198,71 Triliun hingga September

Realisasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak mencapai Rp 198,71 triliun hingga September 2026. Angka tersebut masih sementara karena proses rekonsiliasi data belum selesai, dilansir dari Nasional. Dalam satu bulan, nilai restitusi bertambah Rp 6,89 triliun dari posisi Agustus 2026 yang sebesar Rp 191,82 triliun.

Kenaikan bulanan tersebut setara dengan 3,59%. Laju pertumbuhan restitusi pada September 2026 lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada September 2025, tambahan restitusi mencapai Rp 19,63 triliun.

Posisi restitusi pada Agustus 2025 tercatat Rp 304,29 triliun. Nilainya kemudian naik menjadi Rp 323,92 triliun pada September 2025, atau bertambah sekitar 6,45% dalam sebulan.

Jika dibandingkan secara nominal, tambahan restitusi pada September 2026 hanya sekitar sepertiga dari kenaikan pada September 2025. Selisih tambahan kedua periode tersebut mencapai Rp 12,74 triliun. Total pengembalian pajak sampai September 2026 juga masih berada jauh di bawah capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya. Nilainya tercatat Rp 198,71 triliun, sedangkan September 2025 mencapai sekitar Rp 323,92 triliun.

Perbandingan tersebut menunjukkan selisih sekitar Rp 125,21 triliun. Secara tahunan, realisasi restitusi hingga September 2026 mengalami penurunan sekitar 38,7%. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa angka September 2026 belum final. Rekonsiliasi data masih berlangsung sehingga realisasi tersebut masih dapat berubah.

"Untuk realisasi sampai dengan September ini masih bersifat sementara karena proses dalam proses rekonsiliasi masih berlangsung," ujar Inge kepada Kontan.co.id Rabu (7/10/2026).

PPN dan PPnBM Mendominasi Restitusi

Berdasarkan kelompok pajaknya, restitusi terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dengan nilai Rp 137,79 triliun.

Restitusi Pajak Penghasilan (PPh) berada pada urutan berikutnya dengan realisasi Rp 59,08 triliun. Adapun restitusi dari jenis pajak lainnya mencapai Rp 1,84 triliun.

Dengan komposisi tersebut, PPN dan PPnBM menyumbang sekitar 69,3% dari seluruh restitusi hingga September 2026. PPh berkontribusi sekitar 29,7%, sedangkan jenis pajak lainnya sekitar 0,9%.

Besarnya porsi PPN dan PPnBM menjadi bagian utama dari total restitusi yang telah direalisasikan sampai September 2026. Sementara itu, PPh menyumbang hampir sepertiga dari keseluruhan nilai pengembalian.

Inge menegaskan bahwa restitusi merupakan hak wajib pajak atas kelebihan pembayaran pajak. Pengembaliannya tetap dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku. "Perlu kami tegaskan bahwa restitusi merupakan hak wajib pajak atas kelebihan pembayaran pajak dan tetap diproses sesuai ketentuan yang berlaku," kata Inge.

DJP juga menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak wajib pajak, kepastian dan kecepatan layanan, serta akuntabilitas dalam administrasi perpajakan. Proses tersebut berjalan bersamaan dengan rekonsiliasi data yang masih berlangsung.