DJP Catat Restitusi Pajak Rp198,71 Triliun

Direktorat Jenderal Pajak mencatat restitusi pajak Rp198,71 triliun hingga September 2026. Angka sementara tersebut berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dengan proses rekonsiliasi data masih berlangsung, dilansir dari Nasional.

Menurut data DJP, restitusi terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yakni Rp137,79 triliun atau sekitar 69,3 persen dari total restitusi.

Restitusi Pajak Penghasilan (PPh) tercatat Rp59,08 triliun atau sekitar 29,7 persen. Sementara itu, restitusi dari jenis pajak lainnya mencapai Rp1,84 triliun atau sekitar 0,9 persen.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan angka tersebut masih dapat berubah karena rekonsiliasi data belum selesai.

"Untuk realisasi sampai dengan September ini masih bersifat sementara karena proses dalam proses rekonsiliasi masih berlangsung," ujar Inge Diana Rismawanti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP.

Realisasi hingga September 2026 lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2025. Pada September 2025, nilai restitusi mencapai sekitar Rp323,92 triliun.

Nilai tersebut pada 2025 dihitung dari selisih penerimaan pajak bruto Rp1.619,20 triliun dengan penerimaan pajak neto Rp1.295,28 triliun, menurut data yang dilansir dari Nasional.

Dengan demikian, restitusi hingga September 2026 turun sekitar Rp125,21 triliun atau 38,7 persen dibandingkan September 2025.

DJP menegaskan penurunan nilai restitusi tidak menghapus hak wajib pajak atas kelebihan pembayaran. Pengembalian tetap diproses berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

"Perlu kami tegaskan bahwa restitusi merupakan hak wajib pajak atas kelebihan pembayaran pajak dan tetap diproses sesuai ketentuan yang berlaku," kata Inge Diana Rismawanti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP.

Menurut Inge Diana Rismawanti, DJP tetap menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak wajib pajak, kepastian dan kecepatan layanan, serta akuntabilitas administrasi perpajakan.