DJP Beri Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan melalui Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA). Kebijakan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 terbit pada 8 Oktober 2026 dan ditujukan kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan, sebagaimana dilansir dari Nasional. Program tersebut memberikan keringanan atas sejumlah sanksi administrasi, tetapi tidak menghapus kewajiban pembayaran pokok pajak.

Berdasarkan Buku Panduan Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, persentase keringanan bergantung pada jenis sanksi, kondisi penerbitan surat, waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), serta waktu pembayaran. DJP menegaskan bahwa PSA berbeda dari program pengampunan pajak. Buku panduan yang dikutip pada Minggu (25/10/2026) menjelaskan batas fasilitas tersebut.

"KEP-239 berbeda dengan pengampunan pajak atau tax amnesty. Keputusan ini tidak mengampuni pajak yang seharusnya terutang dan tidak menghapus pokok pajak," demikian keterangan dalam Buku Panduan Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.

Dokumen tersebut juga menjelaskan adanya cakupan terbatas yang berkaitan dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Ketentuan ini mencakup sanksi dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) hasil pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan oleh peserta PPS, dengan batas penerbitan surat dan pembayaran tertentu. Dalam penjelasannya, DJP membedakan fasilitas tersebut dari program pengungkapan atau pengampunan pajak baru.

"Cakupan khusus ini tidak menjadikan KEP-239 sebagai program pengungkapan atau pengampunan baru, pokok pajak yang timbul tetap harus dibayar," tulis DJP. Berdasarkan buku panduan, terdapat tujuh kelompok sanksi yang dapat memperoleh fasilitas PSA sesuai persyaratan. Cakupan pertama meliputi denda keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sampai Tahun Pajak 2025 dan SPT Masa sampai Masa Pajak September 2026 yang berstatus kurang bayar.

Keringanan juga mencakup sanksi bunga atas pembetulan SPT secara sukarela yang menimbulkan kekurangan pembayaran pajak. Selain itu, program dapat mencakup bunga akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak dalam SPT Tahunan maupun SPT Masa, sesuai ketentuan periode pelaporan dan pelunasan. Kelompok berikutnya meliputi sanksi administrasi dalam SKP dan Surat Tagihan Pajak (STP) tertentu, termasuk dokumen perpajakan terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Fasilitas juga berlaku bagi kondisi tertentu yang berkaitan dengan denda atas kewajiban pembuatan atau pengisian faktur pajak berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Jenis sanksi lain yang masuk cakupan program ialah bunga atas kekurangan pembayaran berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), kenaikan tertentu berdasarkan UU KUP, serta denda administratif PBB. Untuk PBB, ketentuan mencakup kondisi tertentu terkait penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), hasil pemeriksaan, dan keterlambatan pembayaran.

Besaran pengurangan atau penghapusan tidak berlaku seragam bagi seluruh wajib pajak. Sesuai matriks dan persyaratan dalam KEP-239/PJ/2026, pengurangan untuk kategori tertentu dapat mencapai 100 persen, sedangkan kategori lainnya memperoleh pengurangan sebesar 90 persen, 75 persen, 50 persen, atau 25 persen.

Buku panduan juga menegaskan bahwa fasilitas pada prinsipnya diberikan terhadap sanksi administrasi yang belum dibayar atau dilunasi. Pokok pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi tetap wajib diselesaikan oleh wajib pajak.