DJP Kembangkan AI untuk Pantau Harta Orang Kaya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengembangkan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memantau perubahan kekayaan wajib pajak beraset besar secara real-time. Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman mengungkapkan pengembangan tersebut dalam forum The 7th Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Forum (BRITACOF) di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Sistem itu dirancang untuk mengintegrasikan data individu, keluarga, perusahaan, kepemilikan saham, dan aset yang saling berkaitan. Menurut Nurkholisoh, pengembangan dasbor pemantauan telah memasuki tahap akhir, termasuk integrasi teknologi AI untuk membaca informasi publik yang relevan.

Nurkholisoh menjelaskan bahwa struktur kekayaan wajib pajak beraset besar dapat tersebar di berbagai perusahaan dan jenis aset. Perubahan kepemilikan maupun nilai kekayaan yang berlangsung cepat menjadi tantangan bagi otoritas pajak dalam memantau profil wajib pajak secara menyeluruh.

Dalam forum BRITACOF tersebut, Nurkholisoh memaparkan fungsi dasbor yang sedang dikembangkan DJP.

"Jadi kami sedang mengembangkan dasbor yang menampilkan profil individu, keluarga, perusahaan, aset mereka, dan bagaimana semuanya saling terhubung satu sama lain," ujar Nurkholisoh Ibnu Aman, Wakil Menteri Keuangan.

Fitur AI akan membantu petugas menelusuri pemberitaan dan keterbukaan informasi perusahaan yang berkaitan dengan individu dalam pemantauan. Data tersebut menjadi salah satu sumber untuk memperbarui gambaran mengenai kepemilikan dan nilai aset wajib pajak.

Nurkholisoh mengatakan integrasi teknologi itu telah mendekati penyelesaian.

"Saat ini kami berada pada tahap akhir pengintegrasian AI, yang dapat membantu kami membaca berita dan keterbukaan informasi perusahaan terkait individu-individu tersebut beserta perusahaan mereka masing-masing," ujar Nurkholisoh.

Dasbor tersebut juga dirancang untuk mendeteksi aksi korporasi yang memengaruhi nilai kepemilikan, termasuk merger, akuisisi, dan penjualan saham. Ketika transaksi teridentifikasi, sistem akan memperbarui informasi nilai saham dalam profil pemantauan.

Nurkholisoh menjelaskan bahwa pembaruan otomatis itu ditujukan untuk mempercepat akses petugas terhadap perubahan nilai kekayaan.

"Sehingga ketika alat kami mendeteksi adanya aksi korporasi, misalnya seperti merger dan akuisisi atau penjualan saham, sistem akan langsung memperbarui nilai saham mereka pada dasbor," ujar Nurkholisoh.

Melalui sistem tersebut, DJP menargetkan pemantauan kekayaan dapat dilakukan ketika perubahan terjadi, tanpa harus menunggu laporan pada periode berikutnya.

"Dengan demikian, dalam waktu dekat, petugas pajak kami dapat melihat perubahan kekayaan secara real-time saat hal itu terjadi, bukan satu atau dua tahun kemudian," tegas Nurkholisoh.

Pengembangan teknologi ini berkaitan dengan strategi pengawasan wajib pajak beraset besar dan kelompok usaha yang terhubung. Dalam Rencana Strategis DJP 2025–2029, pengawasan wajib pajak strategis mencakup wajib pajak grup, wajib pajak dengan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, serta wajib pajak orang pribadi prominen.

DJP juga menempatkan pemanfaatan data dan teknologi sebagai salah satu strategi untuk memperluas basis pajak. Informasi mengenai pengembangan sistem tersebut disampaikan dalam BRITACOF ke-7 yang berlangsung pada 13–15 Oktober 2026 di Jakarta, dengan tema Smart Taxation, Shared Prosperity. DJP menjadi tuan rumah forum kerja sama administrasi perpajakan tersebut.