Aksi Demo Siswa SMA Lumpuhkan Ratusan Sekolah di Prancis

Gelombang demonstrasi siswa sekolah menengah atas melumpuhkan sekitar 500 sekolah di seluruh Prancis yang terpaksa ditutup secara total maupun sebagian pada Senin (5/10/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Aksi protes yang bermula dari kekecewaan terhadap fasilitas dan kekurangan tenaga pengajar tersebut kian meluas hingga mengganggu aktivitas belajar mengajar di berbagai wilayah.

Menteri Pendidikan Prancis, Edouard Geffray mengonfirmasi bahwa jumlah sekolah yang terdampak pada hari Senin sebanding dengan kondisi pada Jumat pekan lalu.

Ia berjanji bahwa proses belajar dan mengajar di sekolah-sekolah tersebut akan dipulihkan kembali secara bertahap dan parsial.

Para siswa SMA atau lycées memprotes tingginya angka ketidakhadiran guru, jam sekolah yang terlalu panjang, serta rusaknya fasilitas bangunan. Data Kementerian Pendidikan Prancis menunjukkan hampir 10 persen jam pelajaran hilang pada tahun ajaran 2024-2025 di sekolah menengah negeri, dengan 7,5 persen di antaranya akibat ketiadaan guru pengganti.

Kondisi di dalam ruang kelas juga dikeluhkan karena kapasitas yang melebihi batas dan minimnya sarana dasar seperti kursi, toilet, serta kantin.

"Kami berjumlah 35 orang per kelas, kami tidak memiliki cukup kursi di ruang kelas," kata seorang siswa berusia 15 tahun di Pantin, pinggiran Kota Paris.

Kepadatan kelas tersebut dinilai memperburuk suasana belajar, terutama saat cuaca panas, ditambah dengan kerusakan fisik pada gedung sekolah.

"Siswa lain menyebut dengan adanya 35 siswa dalam satu kelas, situasi belajar pada saat musim panas menjadi tidak tertahankan," kata seorang siswa kepada AFP.

Aksi ini pertama kali dipicu oleh mobilisasi siswa di Lycée Saint-Exupéry di Créteil pada akhir September. Gerakan ini kemudian menyebar ke wilayah Île-de-France hingga meluas ke kota-kota besar lain seperti Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseilles, hingga Strasbourg.

Puncak eskalasi terjadi pada Kamis pekan lalu yang diwarnai bentrokan dengan polisi serta insiden pembakaran, termasuk sebuah truk pemadam kebakaran di Marseille.

Merespons situasi yang memanas, dua serikat pelajar, Student Union dan High School Trade Union, menyerukan agar aksi pemblokiran sekolah dan universitas terus dilanjutkan.

"Mahasiswa dan siswa sekolah menengah, sementara pihak berwenang berusaha mengusir kita dari tempat belajar kita melalui pemotongan anggaran, penutupan tempat, bangunan yang rusak, seleksi, atau penindasan, jangan biarkan mereka: mari kita blokir dan rebut kembali universitas dan sekolah menengah!" kata serikat pelajar dalam siaran pers.

Pemerintah Prancis merespons tegas gelombang aksi ini. Perdana Menteri Sébastien Lecornu menggelar rapat krisis dan membatalkan agenda perjalanan para menteri demi meredam gejolak.

Menteri Kehakiman Gerald Darmanin menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas kerusakan fasilitas yang disebabkan oleh anak-anak mereka. Penegasan senada disampaikan oleh Menteri Pendidikan untuk mencegah siswa turun ke jalan.

"Orang tua jelas perlu bergerak dan memberi tahu anak-anak mereka untuk tidak pergi ke blokade," kata Geffray.

Ia mengimbau keselamatan para siswa harus menjadi prioritas utama di tengah maraknya aksi protes di jalanan.

"Sekarang, yang penting adalah memastikan anak-anak kita tidak lagi berada di jalanan karena mereka dalam bahaya," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan memahami keresahan yang dirasakan oleh generasi muda, namun ia menolak keras segala bentuk tindakan anarkis dalam menyampaikan aspirasi.

"Saya mendengar dan memahami kecemasan dan kemarahan yang mungkin dirasakan oleh kaum muda kita," kata Macron di Madrid.

Ia menegaskan bahwa bentrokan dan perusakan tidak dapat dibenarkan dalam perdebatan publik.

"Namun, tidak satu pun dari perdebatan ini, tidak satu pun dari ketakutan ini yang melegitimasi kekerasan," ujarnya.