Siswa Pelajari 20 Contoh Soal TKA PPKn SMA 2026

Persiapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 bagi siswa SMA dapat dilakukan dengan mempelajari materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) serta berlatih menjawab berbagai tipe soal. Dilansir dari Detikcom, tersedia 20 contoh soal PPKn beserta kunci jawaban yang dikutip dari Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) Kemendikdasmen.

Materi latihan ini meliputi penerapan nilai-nilai Pancasila, hubungan pemerintah pusat dan daerah, hak warga negara, demokrasi, keberagaman, serta sistem pertahanan dan keamanan nasional. Ragam pertanyaan mencakup pilihan ganda, pernyataan benar atau salah, dan soal dengan lebih dari satu jawaban benar.

1. Hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan otonomi, penganggaran, dan penyelarasan program. Salah satu masalah yang disoroti adalah kebijakan daerah yang terkadang tidak sesuai dengan program nasional.

Kunci jawaban: B. Berbagai kebijakan pemerintah daerah kadangkala tidak sejalan dengan penerapan program nasional.

2. Makna sila pertama Pancasila. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa.

• A. Semua penganut agama dan kepercayaan mengembangkan ajaran agama secara bersama. Jawaban: Salah.
• B. Sila tersebut menjadi dasar penerapan toleransi dengan penganut kepercayaan yang sama. Jawaban: Salah.
• C. Prinsip sila pertama menjamin kebebasan beribadah semua agama dan kepercayaan. Jawaban: Benar.

3. Partisipasi masyarakat dalam menjaga NKRI. Keterlibatan warga dibutuhkan untuk mendukung pertahanan dan keamanan nasional serta menjaga persatuan wilayah Indonesia. Pilih semua jawaban yang benar.

Kunci jawaban: B, C, E. Alasannya mencakup pembentukan lingkungan yang aman dan tertib, perlindungan wilayah kedaulatan NKRI sesuai konstitusi, serta pelaksanaan peran masyarakat dalam sistem pertahanan negara.

4. Penguatan demokrasi Pancasila. Pada masa Orde Baru, pembatasan kebebasan berpendapat, dominasi partai politik tertentu, dan lemahnya pengawasan terhadap pemerintah menjadi tantangan demokrasi. Upaya pencegahan yang tepat adalah mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.

Kunci jawaban: C. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik menjadi pilihan yang sesuai dengan persoalan tersebut.

5. Ancaman intoleransi di ruang siber. Data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat 180.954 konten bermuatan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme yang diblokir. Salah satu dampak potensial penyebaran konten tersebut adalah meningkatnya paham ekstrem yang dapat memicu perpecahan dan konflik sosial.

Kunci jawaban: C. Penyebaran paham ekstrem berpotensi menimbulkan perpecahan dan konflik antaranggota masyarakat yang beragam.

6. Sikap menghargai keberagaman. Perilaku Dimas yang menghormati perbedaan budaya, tidak membeda-bedakan teman, dan mengingatkan orang lain agar tidak membuat konten pemecah belah berkaitan dengan upaya menjaga persatuan.

Kunci jawaban: A, C, D. Perilaku tersebut mencerminkan penghargaan terhadap budaya lain, sikap selektif terhadap informasi untuk menghindari hoaks, serta interaksi tanpa diskriminasi asal-usul.

7. Toleransi dalam perayaan keagamaan. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjalankan ibadah dan memperingati hari besar keagamaan dengan khidmat merupakan penerapan sila pertama Pancasila.

Kunci jawaban: D. Kebebasan beribadah menurut agama dan kepercayaan merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia.

8. Ketimpangan pembangunan di wilayah perbatasan. Ketidakmerataan infrastruktur dapat memunculkan keluhan dan rasa ketidakadilan. Salah satu cara mencegah kondisi tersebut mengganggu persatuan nasional adalah membuka dialog agar warga merasa didengar dan dihargai.

Kunci jawaban: A. Dialog terbuka menjadi solusi yang dipilih untuk merespons persoalan masyarakat perbatasan.

Soal ideologi Pancasila dan demokrasi

9. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sifat terbuka menunjukkan bahwa nilai instrumental Pancasila dapat dikembangkan sesuai perubahan zaman, sementara nilai dasarnya tetap menjadi landasan.

Kunci jawaban: B. Nilai-nilai dasar tidak dapat diubah, tetapi nilai instrumentalnya dapat dikembangkan sesuai zaman.

10. Demokrasi pada masa UUDS 1950. Pergantian pemerintahan yang berulang akibat pecahnya koalisi partai politik membuat pengambilan kebijakan negara tidak berjalan efektif. Soal ini menanyakan penyebab pelaksanaan demokrasi tidak berlangsung lancar, tetapi bahan sumber hanya mencantumkan kunci jawaban tanpa pilihan jawaban lengkap.

Kunci jawaban yang tercantum: A. Pilihan jawaban lengkap tidak tersedia dalam bahan sumber sehingga isi opsi tersebut tidak dapat dipastikan.

11. Penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara. Pada awal kemerdekaan, muncul perbedaan pandangan mengenai dasar negara, termasuk gagasan negara berbasis agama, sekularisme, dan sosialisme. Pancasila akhirnya diterima sebagai dasar negara karena mampu menjadi titik temu bagi berbagai pandangan masyarakat.

Kunci jawaban: D. Pancasila menyatukan perbedaan pandangan seluruh golongan masyarakat secara adil.

12. Pelayanan publik bagi masyarakat adat. Dialog antara pemerintah daerah dan tokoh masyarakat adat dilakukan untuk mencari jalan keluar atas penolakan pembangunan gedung pemerintah desa. Pengangkatan beberapa tokoh adat sebagai petugas kantor desa menjadi bagian dari solusi yang dijelaskan dalam soal.

Kunci jawaban: B, D, E. Langkah tersebut berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat adat, pemerataan pelayanan publik, dan pencegahan konflik antara pemerintah dengan masyarakat.

13. Pengaruh media sosial terhadap NKRI. Media sosial dapat menjadi saluran aspirasi politik, pembentukan opini publik, dan pengaruh terhadap kebijakan. Namun, penyalahgunaan informasi juga berpotensi mengganggu persatuan nasional.

Kunci jawaban: C. Risiko disintegrasi meningkat apabila informasi disalahgunakan oleh masyarakat.

14. Gotong royong dalam masyarakat majemuk. Kerja sama warga dari berbagai suku untuk membersihkan lingkungan merupakan contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai persatuan dapat diwujudkan melalui kegiatan bersama tanpa membedakan latar belakang.

• A. Kegiatan gotong royong mencerminkan semangat persatuan dan keberagaman. Jawaban: Benar.
• B. Perilaku tersebut merupakan aktualisasi nyata nilai Bhinneka Tunggal Ika. Jawaban: Benar.
• C. Kegiatan lintas suku tersebut mengontrol kepentingan masyarakat yang beragam. Jawaban: Salah.

Soal lembaga negara dan hak warga negara

15. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk setelah amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman. Soal meminta peserta menentukan benar atau salah berdasarkan contoh kewenangan lembaga tersebut.

Kunci jawaban yang tercantum: A Benar, B Salah, C Salah. Bahan sumber hanya memuat pernyataan pada pilihan C, yaitu memutuskan sengketa kewenangan organisasi masyarakat. Pernyataan A dan B tidak dicantumkan sehingga tidak dapat diperiksa lebih lanjut.

16. Pancasila sebagai dasar negara. Pembahasan peraturan perundang-undangan oleh DPR dan pemerintah dilakukan dengan berpedoman pada Pancasila sebagai landasan filosofis. Prinsip tersebut menempatkan Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan hukum nasional.

Kunci jawaban: B. Pancasila merupakan cita-cita hukum yang harus ditaati oleh seluruh bangsa Indonesia.

17. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Dukungan dana dari pemerintah pusat terhadap usulan pembangunan rumah sakit di wilayah pegunungan menunjukkan manfaat koordinasi antarpemerintahan. Kerja sama tersebut dapat mendukung pemerataan fasilitas kesehatan.

Kunci jawaban: B. Hubungan yang baik dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara merata dan adil.

18. Modal sosial dalam pembangunan nasional. Kerja sama pemuda dari latar belakang suku, agama, dan budaya yang berbeda saat membangun balai desa mencerminkan pentingnya interaksi setara dan penghargaan terhadap perbedaan.

Soal meminta peserta memilih semua perilaku yang mendukung modal sosial dalam pembangunan nasional. Namun, bahan sumber tidak mencantumkan kunci jawaban untuk nomor ini.

• A. Pemuda bekerja sama tanpa mempersoalkan latar belakang masyarakat yang berbeda.
• B. Keterlibatan sebagian warga pada aktivitas desa menunjukkan kesatuan cara pandang.
• C. Mempelajari berbagai budaya yang ada sebagai wujud syukur terhadap keberagaman.
• D. Mengakui perbedaan cara pandang sebagai kewajiban anggota masyarakat desa.
• E. Berinteraksi dengan anggota masyarakat lain dengan menjunjung tinggi kesederajatan.

19. Peran warga dalam pertahanan dan keamanan. Konflik horizontal di wilayah perbatasan yang dipicu perbedaan suku dan kesenjangan ekonomi dapat mengganggu stabilitas nasional. Masyarakat memiliki sejumlah pilihan tindakan untuk membantu menjaga keamanan lingkungan dan memperkuat solidaritas.

Jawaban dapat dipilih berdasarkan kesesuaian setiap pernyataan dengan peran warga dalam mendukung sistem pertahanan dan keamanan. Kunci jawaban nomor ini tidak dicantumkan dalam bahan sumber.

• A. Mendorong dialog antarkelompok untuk memperkuat solidaritas.
• B. Membentuk kelompok swadaya untuk menjaga keamanan lingkungan.
• C. Aktif menyebarluaskan seluruh informasi secara langsung kepada masyarakat.
• D. Mengajak komunikasi aktif dengan aparat keamanan di wilayah setempat.
• E. Menghindari keterlibatan dalam menyelesaikan konflik agar tetap netral.

20. Hak atas pendidikan dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Ketentuan tersebut menjadi dasar pembahasan mengenai hak warga negara untuk memperoleh pendidikan.

• A. Pasal tersebut menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab atas pendidikan warga negaranya.
• B. Negara menjamin setiap warga negara untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
• C. Pasal tersebut menjadi dasar hukum bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga tanpa diskriminasi.

Bahan sumber tidak menyertakan kunci jawaban untuk nomor 20. Karena itu, ketiga pernyataan tersebut disajikan sesuai materi soal tanpa menambahkan kunci yang tidak tersedia.

Cakupan materi latihan TKA PPKn SMA 2026

Ke-20 soal tersebut membahas hubungan pemerintah pusat dan daerah, nilai Pancasila, persatuan nasional, toleransi, demokrasi, ideologi negara, pelayanan publik, fungsi lembaga negara, serta hak atas pendidikan. Beberapa pertanyaan mengharuskan peserta memilih lebih dari satu jawaban yang benar.

Dalam menggunakan latihan ini, perhatikan bentuk pertanyaan dan informasi yang tersedia pada setiap nomor. Kunci jawaban yang tercantum dalam bahan sumber dapat digunakan untuk memeriksa hasil pengerjaan, sedangkan nomor yang tidak memiliki kunci perlu diperiksa berdasarkan materi PPKn yang dipelajari.