BSSN Pastikan Isu Kebocoran Data Meutya Hafid Hasil Gabungan Data Lama

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengonfirmasi bahwa dugaan kebocoran data pribadi milik Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang beredar di internet bukan bersumber dari insiden siber baru, sebagaimana dilansir dari Detik iNET.

Hasil investigasi awal menunjukkan berkas yang beredar luas di dunia maya tersebut merupakan gabungan dari berbagai informasi terbuka serta rekapitulasi kebocoran data masa lalu yang dihimpun kembali oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Dr. Sulistyo, memberikan penjelasan resmi mengenai temuan awal tim teknis tersebut.

"Begitu informasi awal ini muncul, tim kami langsung melakukan analisis. Hasil analisis awal menunjukkan bahwa kebocoran data yang beredar bukan berasal dari insiden baru. Data itu merupakan himpunan dari berbagai informasi terbuka dan kebocoran data yang pernah terjadi sebelumnya, yang dikumpulkan ulang lalu diedarkan kembali oleh pihak tertentu," ujar Sulistyo, Ketua Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Pemerintah (Gov CSIRT).

Meskipun data yang beredar dipastikan sebagai catatan lama, BSSN tetap melakukan penanganan serius dengan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) serta jajaran penegak hukum untuk melacak penyebar pertamanya.

Sulistyo menekankan pentingnya proses hukum dan penelusuran terhadap motif penderaan ulang informasi sensitif pejabat publik tersebut.

"Kami sepandangan dengan Kemkomdigi. Meskipun ini data lama, kami tidak menganggapnya sepele. Data yang pernah bocor tetap bisa disalahgunakan bila diperjualbelikan kembali. Karena itu penelusuran dan penindakan tetap berjalan," kata Sulistyo.

Selain melakukan tindakan hukum, BSSN meminta masyarakat luas untuk menghentikan penyebaran potongan gambar maupun berkas data pribadi milik siapa pun di media sosial.

Sulistyo mengingatkan dampak buruk yang dapat timbul apabila masyarakat terus membagikan informasi pribadi tersebut.

"Data pribadi tetaplah data pribadi, siapa pun pemiliknya, apa pun latar belakang sosial dan ekonominya dan meskipun sudah pernah beredar yang berasal dari berbagai informasi terbuka. Setiap kali kita membagikannya ulang, kita ikut memperpanjang risikonya. Mari kita jaga ruang digital bersama dengan tidak ikut memviralkan," tutur Sulistyo.

Lembaga negara tersebut mengimbau publik untuk segera melayangkan aduan melalui saluran resmi BSSN jika menemukan indikasi peretasan atau kebocoran data siber.

"Keamanan siber adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah terus memperkuat pelindungan sistem dan penindakan. Kebiasaan sederhana dalam mengganti kata sandi, mengaktifkan verifikasi dua langkah dan tidak mengunggah data pribadi menjadi benteng pertama yang sangat berarti," pungkas Sulistyo.