DJP Tunggu PP dan PMK untuk Pastikan Insentif Pajak BUMN

Kepastian pembebasan pajak bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usahanya yang melakukan restrukturisasi masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum dapat memastikan pelaksanaan insentif tersebut karena landasan regulasinya belum terbit, dilansir dari Nasional.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa kedua regulasi tersebut diperlukan sebelum pemerintah memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai skema insentif pajak. Ia menyampaikan keterangan itu di kantor DJP, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Bimo menjelaskan bahwa DJP masih menunggu proses penerbitan aturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas perpajakan bagi BUMN dan anak usahanya.

"Kita sedang menunggu regulasi PMK-nya, sama PP-nya. Begitu PP-nya keluar, kan sudah siap gitu," ujar Bimo, Direktur Jenderal Pajak.

Menurut Bimo, penerbitan PP menjadi acuan penting bagi DJP untuk memastikan ketentuan yang berlaku. Karena itu, informasi mengenai skema pembebasan pajak belum dapat dipastikan sebelum aturan tersebut tersedia.

Ia juga mengingatkan bahwa deskripsi kode objek pajak yang telah beredar masih berpotensi berubah apabila pemerintah melakukan penyesuaian dalam regulasi yang akan diterbitkan.

"PP-nya dulu dong kita ngelihat. Kalau PP-nya belum jadi, kita salah," ujar Bimo, Direktur Jenderal Pajak.

Secara terpisah dari kepastian penerbitan aturan, lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2026 telah memuat enam kode objek pajak yang berkaitan dengan insentif PPh final bertarif 0 persen untuk transaksi tertentu dalam rangka restrukturisasi BUMN dan anak usahanya.

Kode pertama dan kedua mencakup pengalihan saham melalui hibah serta penerimaan hibah saham untuk penatausahaan struktur kepemilikan BUMN. Kedua transaksi tersebut tercantum dengan tarif PPh final 0 persen.

Kode ketiga berkaitan dengan pembelian kembali atau penarikan kembali saham nontunai dalam restrukturisasi BUMN dan anak usahanya yang dapat menggunakan nilai buku. Kode keempat mencakup penurunan nilai nominal saham nontunai dalam transaksi restrukturisasi dengan ketentuan serupa.

Kode kelima meliputi pengalihan dan perolehan lini usaha dengan pembayaran kas dalam restrukturisasi yang dapat menggunakan nilai buku. Kode keenam mencakup keuntungan dari pembebasan utang yang diterima atau diperoleh entitas restrukturisasi BUMN dan anak usahanya.

Dalam lampiran PER-12/PJ/2026, keenam jenis transaksi tersebut dicantumkan sebagai objek insentif PPh final dengan tarif 0 persen. Namun, pelaksanaan fasilitas perpajakan itu masih menunggu penerbitan PP dan PMK sebagai landasan regulasi.