BPK Temukan 198 Pemda Berisiko Kesulitan Bayar Utang

Sebanyak 198 pemerintah daerah (pemda) atau 36,26% dari total pemda pada 2025 berpotensi mengalami kesulitan membayar kewajiban jangka pendek karena sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) lebih kecil daripada total kewajiban yang harus dilunasi. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini menjadi peringatan dini terhadap risiko keuangan daerah, dilansir dari Nasional. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester I Tahun 2026, BPK menyoroti kelemahan pengelolaan anggaran dan manajemen kas yang belum memadai.

Kondisi tersebut dapat memicu keterlambatan pembayaran utang kepada pihak ketiga. BPK juga menemukan penggunaan dana yang telah dialokasikan untuk tujuan tertentu untuk membiayai belanja rutin. Praktik ini berisiko mengganggu pelaksanaan program prioritas nasional dan menambah tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah.

Apabila masalah likuiditas tidak segera ditangani, pemda berpotensi mengalami penumpukan tagihan yang belum dibayar. Keterlambatan pembayaran kepada kontraktor, pemasok barang dan jasa, serta pihak ketiga lainnya juga dapat menghambat pelaksanaan program pemerintah daerah.

Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mencatat realisasi SiLPA dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per 18 Oktober 2026 mencapai Rp 64,14 triliun dari pagu Rp 84,99 triliun. Pada periode yang sama, utang jatuh tempo APBD tercatat sebesar Rp 5,74 triliun. Besarnya SiLPA secara keseluruhan tidak otomatis menunjukkan bahwa setiap pemda memiliki kondisi kas yang aman. Kecukupan likuiditas perlu dinilai dengan membandingkan dana yang tersedia dan seluruh kewajiban jangka pendek yang masih harus diselesaikan.

Ekonom Center for Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai, tekanan terhadap keuangan daerah juga berkaitan dengan kebijakan efisiensi belanja pemerintah pusat. Situasi tersebut dapat mempersempit ruang fiskal, terutama bagi pemda yang belum memiliki perencanaan kas memadai. Karena itu, penilaian terhadap kemampuan membayar kewajiban tidak cukup hanya mengandalkan besaran SiLPA. Pemda perlu memperhitungkan seluruh tagihan jangka pendek agar dapat mengantisipasi potensi kekurangan kas.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menjelaskan, belanja pemerintah daerah berpengaruh terhadap berbagai sektor ekonomi regional. Dampaknya mencakup kegiatan konstruksi, perdagangan, transportasi, hingga jasa lokal. Yusuf mendorong pemda menyusun urutan pembayaran berdasarkan usia tagihan dan tingkat urgensi kewajiban. Ia juga menekankan perlunya perbaikan proyeksi arus kas serta penyesuaian belanja baru dengan kapasitas fiskal yang tersedia.