Kemenkeu Tegaskan Gaji PNS TNI Polri Langsung ke Rekening

Kementerian Keuangan menegaskan pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri dilakukan langsung ke rekening bank masing-masing pegawai melalui mekanisme transfer dari rekening Kas Umum Negara. Kebijakan ini bertujuan memodernisasi sistem perbendaharaan negara dan meningkatkan efisiensi pembayaran, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa penyaluran langsung tersebut merupakan bagian dari penerapan Government-to-Person (G2P), yaitu mekanisme pembayaran pemerintah kepada individu penerima. Pernyataan itu disampaikan kepada awak media di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat (23/10).

Suahasil menegaskan bahwa pembayaran gaji idealnya dilakukan langsung dari rekening pemerintah ke rekening masing-masing pegawai, sehingga setiap penerima memperoleh penyaluran melalui rekening pribadinya.

"Untuk pembayaran gaji, mekanisme yang ideal adalah penyaluran langsung dari rekening Kas Umum Negara ke rekening masing-masing pegawai negeri sipil, PNS, TNI, dan Polri. Setiap pegawai memiliki rekening sendiri," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Menurut Suahasil, pelaksanaan mekanisme tersebut bergantung pada keakuratan data penerima. Pemerintah perlu memastikan identitas pegawai serta informasi rekening bank yang digunakan tercatat secara jelas dan valid.

"Kami memiliki daftar nama seluruh PNS, TNI, dan Polri. Nama-namanya valid, orangnya jelas, nomor rekeningnya jelas, termasuk bank tempat mereka memiliki rekening," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Selain untuk pembayaran gaji aparatur negara, Suahasil menyebut mekanisme transfer langsung juga diterapkan pada penyaluran tunjangan profesi guru yang masih berstatus sebagai pegawai daerah.

Penjelasan tersebut sekaligus membantah isu mengenai rencana penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa Merah Putih. Suahasil menegaskan bahwa pembayaran gaji tetap dilakukan langsung ke rekening masing-masing pegawai melalui mekanisme yang diterapkan pemerintah.