BGN Bantah Motor Trail Listrik di TPS Bekasi Miliknya

Video yang memperlihatkan sejumlah motor trail listrik terparkir di lahan kosong dekat tumpukan sampah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memicu perhatian publik setelah beredar di media sosial X. Pada Senin (19/10/2026), Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah kendaraan dalam video tersebut berkaitan dengan pengadaan motor listrik BGN maupun barang bukti kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Juru Bicara BGN Tysa Novenny menyatakan pihaknya telah memeriksa video tersebut dan membandingkan kendaraan yang terlihat dengan motor trail listrik hasil pengadaan tahun 2025. Hasil pemeriksaan itu menunjukkan perbedaan ciri kendaraan, dilansir dari Detik Oto.

Dalam keterangannya kepada detikNews pada Senin (19/10), Tysa menegaskan,

"Itu bukan motor milik BGN. Kami sudah lakukan pengecekan dan membandingkan dari video yang teman-teman kirim itu dengan motor trail listrik pengadaan tahun 2025 yang jadi sorotan publik tersebut. Hasilnya berbeda," kata Tysa Novenny, Juru Bicara BGN.

Bantahan tersebut merujuk pada hasil pemeriksaan terhadap kendaraan dalam video dan perbandingan dengan motor yang dibeli BGN pada 2025. Tysa tidak menyebutkan lokasi kendaraan yang terlihat dalam rekaman tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna juga memastikan motor dalam video itu bukan barang bukti yang disita dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan motor listrik pada tata kelola program MBG di BGN periode 2025-2026.

Anang menyampaikan,

"Kami pastikan itu bukan barang bukti terkait BGN. Dan semua motor pengadaan BGN ada di dalam gudang. Dari ciri-ciri sangat berbeda," kata Anang Supriatna, Kapuspenkum Kejagung.

Di luar video yang beredar, Kejagung sebelumnya mengungkap pengadaan 19.269 unit motor listrik oleh BGN pada era Dadan Hindayana. Dari jumlah tersebut, 5.585 unit dilaporkan tidak dilengkapi baterai, menurut keterangan Anang pada Senin (12/10/2026).

Rinciannya, sebanyak 5.355 unit merupakan motor listrik jenis trail dan 230 unit lainnya berupa skuter atau bebek. Kejagung juga menyebut seluruh motor listrik roda dua yang diserahkan tidak memiliki pelat nomor kendaraan dinas.

Kondisi tersebut membuat kendaraan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dan tidak bisa dimasukkan ke dalam inventarisasi Barang Milik Negara (BMN), berdasarkan penjelasan Kejagung. Persoalan itu menjadi bagian dari penanganan dugaan korupsi pengadaan motor listrik dalam program MBG.

Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Anang menyebut perkara tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 863.846.166.953.

Anang menyatakan,

"Perkara ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 863.846.166.953," sebut Anang Supriatna, Kapuspenkum Kejagung.

Dalam perkara tersebut, para tersangka dijerat Pasal 603 KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP. Kejagung juga menerapkan sangkaan subsider Pasal 604 KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c KUHP.