BEI Alihkan Suspensi Saham ke Rekening Efek Mulai November

Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mengubah mekanisme pengawasan perdagangan saham mulai awal November 2026 dengan mengalihkan sasaran suspensi dari saham ke rekening efek yang terindikasi melakukan pelanggaran. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan kebijakan tersebut di Jakarta pada Senin (26/10/2026) sebagai bagian dari reformasi pasar modal untuk menjaga likuiditas sekaligus memperkuat pengawasan transaksi.

Perubahan ini mengurangi ketergantungan pada penghentian perdagangan saham dan pengumuman aktivitas pasar yang tidak biasa atau Unusual Market Activity (UMA). Menurut Jeffrey, pendekatan baru memungkinkan bursa menindak rekening yang diduga bermasalah tanpa menghentikan perdagangan saham terkait bagi investor lainnya.

Jeffrey menjelaskan bahwa masukan dari pelaku pasar menjadi salah satu pertimbangan perubahan kebijakan. BEI menilai penghentian perdagangan saham dapat mengganggu likuiditas, terutama bagi investor ritel yang membutuhkan akses untuk melakukan transaksi.

"Banyak masukan kepada kami bahwa tindakan suspensi atas perdagangan saham itu mengganggu likuiditas di pasar, mengganggu investor ritel kita yang jumlahnya begitu banyak yang membutuhkan likuiditas," ujar Jeffrey Hendrik, Direktur Utama BEI.

Dalam mekanisme baru, BEI akan mengumumkan indikasi awal dimulainya investigasi apabila menemukan dugaan pelanggaran, termasuk manipulasi harga. Bursa kemudian dapat mengambil tindakan selama penyelidikan berlangsung melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Oleh karena itu, kami memilih untuk tidak melakukan suspensi atas perdagangan saham, melainkan melakukan suspensi terhadap rekening efek tertentu yang terindikasi melakukan pelanggaran," ujar Jeffrey Hendrik, Direktur Utama BEI.

BEI juga dapat mengumumkan informasi mengenai saham yang sedang diselidiki, periode transaksi yang diperiksa, jumlah pihak yang terlibat, serta anggota bursa yang menjadi perantara transaksi. Informasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran lebih terperinci mengenai aktivitas yang tengah diperiksa.

Jeffrey menegaskan bahwa pengumuman investigasi akan menjadi bagian penting dari pendekatan pengawasan yang lebih terarah. Teknologi pengawasan yang digunakan BEI akan membantu mendeteksi indikasi awal praktik manipulasi atau upaya memengaruhi harga saham.

"Kami akan melakukan penyesuaian lebih targeted. Segera setelah ini, kami tidak lagi akan banyak memberikan immediate action atau UMA, tetapi dengan teknologi pengawasan yang kami miliki, yang juga teknologi yang sama ini digunakan di banyak bursa lain di dunia, kami bila mendeteksi indikasi awal adanya praktik-praktik manipulasi atau upaya memanipulasi harga di pasar, kami akan mengeluarkan laporan indikasi dimulainya investigasi," ujar Jeffrey Hendrik, Direktur Utama BEI.

Selama proses pemeriksaan, bursa dapat membatasi kegiatan rekening efek atau menghentikan sementara aktivitas rekening tertentu. BEI juga memiliki kewenangan memeriksa anggota bursa beserta transaksi yang dilakukan melalui perusahaan perantara tersebut.

Jeffrey mengatakan sosialisasi mekanisme baru kepada anggota bursa akan segera dilakukan sebelum kebijakan diterapkan. BEI menargetkan perubahan sistem pengawasan tersebut mulai berjalan pada awal November 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK Hasan Fawzi menjelaskan bahwa pemeriksaan dapat berlanjut ke penanganan dugaan pelanggaran pidana apabila ditemukan bukti yang memadai. OJK dapat menjatuhkan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam kondisi tertentu ketika pelanggaran memiliki konsekuensi pidana.

Hasan menyatakan bahwa penanganan perkara tidak terbatas pada sanksi administratif. Apabila memenuhi ketentuan hukum, perkara juga dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk diproses secara pidana.

"Selain itu, perkara juga dapat dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses secara pidana," ujar Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK.

Perubahan pengawasan tersebut berjalan bersamaan dengan penyesuaian metodologi indeks saham. BEI menyatakan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) tidak akan diperhitungkan dalam bobot Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai November 2026. Sebelumnya, saham dalam kategori tersebut telah dikecualikan dari indeks IDX30, LQ45, dan IDX80.

Dalam keterangan bersama pada Senin (26/10/2026), BEI dan OJK juga menyampaikan perkembangan penyesuaian karakteristik pasar modal Indonesia, termasuk penguatan pengawasan dan transparansi. Kebijakan pembelian kembali saham tanpa persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) turut diperpanjang hingga Juni 2027.